Pagi itu, seorang pengemudi ojek di Kota Kupang menghentikan sepeda motornya di sebuah SPBU. Tangki bensinnya hampir kosong, sementara penghasilannya hari itu bergantung pada kemampuan mengantar penumpang. Namun, di tengah polemik kebijakan baru Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, muncul kekhawatiran bahwa keterlambatan membayar pajak kendaraan dapat berdampak pada akses memperoleh BBM bersubsidi. Dari sinilah perdebatan tentang keadilan kebijakan publik kembali mengemuka.
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur resmi menerbitkan Pergub NTT Nomor 13 Tahun 2025 sebagai salah satu upaya meningkatkan kepatuhan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Salah satu ketentuan yang paling menyita perhatian publik ialah pemberian stiker pada kendaraan berdasarkan status kepatuhan pajaknya. Kendaraan yang telah melunasi pajak memperoleh stiker biru, sedangkan kendaraan yang masih menunggak diberi stiker merah. Dalam tahapan implementasinya, kendaraan berstiker merah direncanakan menjadi bagian dari mekanisme pengawasan terhadap pembelian BBM bersubsidi di SPBU. Kebijakan tersebut segera memantik perdebatan karena mempertemukan dua ranah yang berbeda, yakni administrasi perpajakan daerah dan kebijakan subsidi energi nasional.
Di balik lahirnya kebijakan tersebut, pemerintah daerah memiliki alasan yang tidak sederhana. Tingginya tunggakan pajak kendaraan selama bertahun-tahun dinilai mengurangi kemampuan daerah membiayai pembangunan. Pajak kendaraan merupakan salah satu penyumbang utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang digunakan untuk membangun jalan, jembatan, fasilitas pendidikan, pelayanan kesehatan, hingga berbagai layanan publik lainnya. Pemerintah daerah berharap kebijakan ini mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak tanpa harus terus-menerus mengandalkan operasi penertiban di jalan raya. Dari perspektif fiskal daerah, upaya mencari terobosan untuk meningkatkan penerimaan pajak memang dapat dipahami.
Namun, niat baik pemerintah tidak otomatis menghilangkan pertanyaan mengenai ketepatan instrumen yang dipilih. Kritik muncul karena pembatasan akses terhadap BBM bersubsidi dinilai menyentuh hak masyarakat atas program yang pembiayaannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sedangkan pajak kendaraan merupakan sumber penerimaan pemerintah daerah. Perbedaan sumber kewenangan inilah yang menjadi titik tolak perdebatan. Banyak kalangan mempertanyakan apakah dua instrumen fiskal yang berada dalam rezim berbeda dapat dihubungkan menjadi satu mekanisme sanksi administratif tanpa menimbulkan persoalan hukum maupun rasa keadilan di masyarakat.
Kritik paling menonjol disampaikan akademisi Universitas Nusa Cendana, Dr. Rolland E. Fanggidae. Ia menilai tujuan pemerintah meningkatkan kepatuhan pajak patut diapresiasi, tetapi cara yang ditempuh harus memiliki dasar hukum yang kuat dan tidak menimbulkan persoalan baru. Menurutnya, subsidi BBM merupakan kebijakan pemerintah pusat yang bertujuan menjaga daya beli masyarakat, sedangkan pajak kendaraan adalah kewajiban administratif kepada pemerintah daerah. Karena berasal dari dua rezim kebijakan yang berbeda, menghubungkan keduanya sebagai instrumen penegakan kepatuhan memerlukan kajian akademik, analisis hukum, dan harmonisasi regulasi yang lebih komprehensif agar tidak menimbulkan multitafsir maupun sengketa di kemudian hari.
Pandangan tersebut sesungguhnya membuka ruang diskusi yang lebih luas mengenai filosofi kebijakan publik. Negara memang berhak menagih pajak sebagai sumber pembiayaan pembangunan, tetapi negara juga berkewajiban memastikan setiap kebijakan tetap memenuhi prinsip proporsionalitas, kepastian hukum, dan keadilan sosial. Di sinilah polemik mengenai stiker merah tidak lagi sekadar berbicara tentang pajak kendaraan, melainkan menyentuh hubungan antara kewenangan pemerintah, hak masyarakat, dan kepercayaan publik terhadap setiap kebijakan yang diambil. Ketika instrumen penegakan hukum dinilai tidak sejalan dengan tujuan awalnya, pemerintah perlu membuka ruang evaluasi agar kebijakan yang lahir benar-benar mampu menyelesaikan persoalan tanpa menimbulkan dampak baru yang lebih luas.
Perdebatan tersebut menjadi semakin menarik ketika dilihat dari perspektif hukum administrasi negara. Dalam prinsip negara hukum, setiap pembatasan terhadap hak warga negara harus memenuhi tiga syarat utama, yaitu memiliki dasar hukum yang jelas, tujuan yang sah, dan dilakukan secara proporsional. Pertanyaan yang kemudian muncul ialah apakah pembatasan akses terhadap BBM bersubsidi dapat dijadikan instrumen penegakan kepatuhan pajak kendaraan bermotor. Sejumlah pakar menilai hubungan antara objek yang dikenai sanksi dan kewajiban yang dilanggar harus memiliki keterkaitan langsung agar tidak menimbulkan kesan bahwa negara menggunakan instrumen yang tidak relevan untuk mencapai tujuan fiskal.
Dari sisi ekonomi, dampak kebijakan juga patut dihitung secara cermat. Kendaraan roda dua masih menjadi sarana transportasi utama bagi jutaan masyarakat berpenghasilan rendah. Di Nusa Tenggara Timur, sepeda motor digunakan oleh petani untuk mengangkut hasil panen, nelayan menuju tempat pelelangan ikan, pedagang kecil membawa barang dagangan, hingga pengemudi ojek yang menggantungkan pendapatan hariannya pada mobilitas kendaraan. Apabila akses terhadap BBM bersubsidi dibatasi karena tunggakan pajak, kelompok masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas berpotensi menjadi pihak yang paling terdampak. Konsekuensinya bukan hanya berkurangnya akses terhadap energi, tetapi juga meningkatnya biaya produksi dan biaya hidup yang akhirnya memengaruhi daya beli masyarakat.
Di sisi lain, pemerintah daerah memiliki argumentasi yang juga layak dipertimbangkan. Selama bertahun-tahun tingkat kepatuhan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor belum mencapai target yang diharapkan. Kondisi tersebut berdampak pada kemampuan fiskal daerah untuk membiayai pembangunan infrastruktur jalan, pelayanan kesehatan, pendidikan, serta program pelayanan publik lainnya. Pemerintah memandang diperlukan inovasi kebijakan yang mampu memberikan efek jera sekaligus mendorong masyarakat agar lebih disiplin memenuhi kewajiban perpajakannya. Dari sudut pandang tersebut, Pergub NTT Nomor 13 Tahun 2025 diposisikan sebagai salah satu instrumen untuk meningkatkan kepatuhan administrasi, bukan semata-mata memberikan hukuman kepada masyarakat.
Meski demikian, efektivitas kebijakan tetap bergantung pada kualitas pelaksanaannya. Pengawasan di setiap SPBU membutuhkan sistem data yang terintegrasi antara Badan Pendapatan Daerah, Kepolisian, PT Jasa Raharja, Pertamina, dan pengelola SPBU. Status pembayaran pajak kendaraan harus diperbarui secara cepat agar tidak terjadi kesalahan identifikasi. Tanpa integrasi data yang andal, pemilik kendaraan yang sebenarnya telah melunasi pajak tetap berisiko mengalami hambatan ketika membeli BBM bersubsidi. Kesalahan administratif semacam ini justru dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik.
Persoalan lainnya adalah munculnya potensi stigma sosial. Stiker merah yang ditempel pada kendaraan dapat menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat. Tidak semua penunggak pajak merupakan pihak yang sengaja menghindari kewajibannya. Sebagian menghadapi kesulitan ekonomi, kendaraan masih dalam proses balik nama, atau terkendala persoalan administrasi lainnya. Apabila seluruh penunggak diperlakukan sama tanpa mempertimbangkan kondisi yang melatarbelakanginya, kebijakan berpotensi mengabaikan prinsip keadilan substantif yang menjadi salah satu fondasi pelayanan publik modern. Kebijakan yang baik bukan hanya mampu meningkatkan kepatuhan, tetapi juga menjaga martabat warga negara sebagai subjek yang harus dilayani secara adil dan manusiawi.
Pengalaman berbagai daerah menunjukkan bahwa peningkatan kepatuhan pajak tidak selalu harus ditempuh melalui pendekatan yang bersifat represif. Digitalisasi layanan Samsat, kemudahan pembayaran melalui aplikasi, pemberian insentif bagi wajib pajak yang taat, program pemutihan denda secara berkala, serta peningkatan transparansi penggunaan dana pajak merupakan strategi yang terbukti mampu meningkatkan kepatuhan secara sukarela. Pendekatan semacam ini memang memerlukan waktu lebih panjang, tetapi menghasilkan hubungan yang lebih sehat antara pemerintah dan masyarakat. Pada akhirnya, kepatuhan yang tumbuh karena kesadaran akan jauh lebih berkelanjutan dibandingkan kepatuhan yang lahir semata-mata karena ancaman sanksi administratif.
Momentum polemik ini semestinya menjadi kesempatan bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap desain kebijakan perpajakan kendaraan bermotor. Kepatuhan wajib pajak tidak hanya ditentukan oleh berat atau ringannya sanksi, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas pelayanan publik, kemudahan akses pembayaran, kepastian hukum, akurasi basis data kendaraan, serta tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan pajak. Berbagai penelitian kebijakan publik menunjukkan bahwa kesadaran membayar pajak cenderung meningkat ketika masyarakat merasakan manfaat nyata dari pajak yang mereka bayarkan melalui perbaikan infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, maupun transportasi.
Di sisi lain, pemerintah juga perlu memastikan bahwa setiap kebijakan lintas sektor memiliki landasan hukum yang kokoh dan tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan. Subsidi BBM merupakan kebijakan nasional yang pembiayaannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sedangkan Pajak Kendaraan Bermotor menjadi bagian dari penerimaan daerah sebagaimana diatur dalam kerangka hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Karena berasal dari rezim kebijakan yang berbeda, setiap bentuk pengaitan keduanya harus didasarkan pada harmonisasi regulasi yang jelas agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum maupun sengketa administratif di kemudian hari.
Tidak kalah penting adalah membangun ruang dialog yang lebih luas dengan berbagai pemangku kepentingan sebelum kebijakan diterapkan secara penuh. Masukan dari akademisi, pakar hukum tata negara, ekonom fiskal, Ombudsman, organisasi masyarakat sipil, pelaku usaha, hingga masyarakat yang terdampak dapat menjadi bahan evaluasi yang objektif. Partisipasi publik bukan sekadar formalitas dalam proses penyusunan kebijakan, melainkan bagian penting dari tata kelola pemerintahan yang demokratis. Semakin terbuka proses perumusan kebijakan, semakin besar pula peluang lahirnya regulasi yang efektif, proporsional, dan memperoleh legitimasi dari masyarakat.
Polemik mengenai stiker merah sesungguhnya mengajarkan bahwa keberhasilan sebuah kebijakan tidak hanya diukur dari meningkatnya penerimaan pajak atau bertambahnya jumlah wajib pajak yang patuh. Keberhasilan juga ditentukan oleh kemampuan pemerintah menjaga keseimbangan antara kepentingan fiskal dan perlindungan hak warga negara. Ketika kebijakan dipersepsikan adil, transparan, dan memiliki dasar hukum yang kuat, masyarakat akan lebih mudah menerima serta mematuhinya. Sebaliknya, apabila kebijakan dianggap tidak proporsional atau menimbulkan ketidakpastian hukum, resistensi publik justru berpotensi mengurangi efektivitas tujuan yang hendak dicapai.
Negara membutuhkan warga negara yang taat membayar pajak sebagai fondasi pembiayaan pembangunan. Namun, kepatuhan yang berkelanjutan tidak lahir dari rasa takut semata, melainkan dari tumbuhnya kepercayaan bahwa pemerintah menjalankan kewenangannya secara adil, profesional, dan sesuai hukum. Perdebatan mengenai kebijakan pembatasan pembelian BBM bersubsidi bagi penunggak pajak kendaraan hendaknya tidak berhenti pada pro dan kontra semata, tetapi menjadi momentum untuk menyusun kebijakan yang lebih matang, berbasis data, berpijak pada prinsip negara hukum, serta mampu menjembatani kepentingan pemerintah dan hak masyarakat secara seimbang. Hanya dengan cara itulah kebijakan publik tidak sekadar menjadi alat penegakan aturan, tetapi juga menjadi instrumen yang memperkuat kepercayaan rakyat terhadap negara dan demokrasi.
