BANGKALAN, busernasional.my.id – Polemik busuknya kualitas Beras Bantuan Pangan (Bapang) yang menggelinding di sejumlah desa di Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan, kian memanas. Alih-alih menjadi berkah bagi wong cilik, bantuan sosial ini justru menuai kecaman keras karena dinilai tidak layak konsumsi.
Tak pelak, bobroknya pengawasan ini memantik reaksi keras dari Forum Komunikasi Pemuda Bangkalan (FKPB). Ketua FKPB, Taufik Hidayat, dengan lantang mencium adanya aroma kelalaian sistemik yang masif dalam tubuh birokrasi distribusi pangan di Bangkalan.
”Ini bukan sekadar masalah teknis biasa! Ini soal hak perut masyarakat miskin yang dikebiri. Kami menyarankan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan segera merekomendasikan Pemkab Bangkalan untuk memberi sanksi tegas. Copot atau lakukan rolling jabatan Kepala Gudang Bulog Bangkalan! Kejadian ini bukan cuma di satu titik, tapi menyebar di beberapa desa di Tanah Merah!” tegas Taufik dengan nada geram kepada awak media, Senin (8/6).
Taktik ‘Kucing dalam Karung’, FKPB Desak Kemasan Transparan dan Stop Rapelan!
Aroma kejanggalan dalam sistem distribusi ini membuat FKPB menuntut perombakan total. Taufik mengendus celah manipulasi dalam kemasan beras yang selama ini tertutup rapat. Ia mendesak agar sistem pengemasan diubah total demi transparansi agar tidak ada lagi praktik “membeli kucing dalam karung”.
Tuntut Kemasan Transparan: FKPB mengusulkan karung beras bantuan wajib menggunakan bahan transparan agar kualitasnya bisa langsung ‘ditelanjangi’ oleh mata masyarakat dan pemda sebelum diterima.
Stop Sistem Rapelan: Distribusi raksasa yang dirapel dalam satu waktu dinilai sebagai taktik melemahkan pengawasan. FKPB mendesak penyaluran dilakukan bertahap agar pengecekan kualitas bisa berjalan super ketat.
Kadis P2KP Mengaku ‘Kecolongan’: Sampel Bagus, yang Dikirim ke Desa Zonk!
Gelombang protes ini menyeruak pasca inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan Plt Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan (P2KP) Bangkalan, Dr. CHK Karyadinata, ke Gudang Bulog Bangkalan.
Bak disambar petir di siang bolong, Karyadinata tak berkutik saat menunjukkan bukti otentik di ruang kerjanya. Di hadapan media, ia memperlihatkan dua jenis beras yang kontras: beras sampel yang mulus, berbanding terbalik dengan beras kualitas “zonk” yang telanjur mendarat di tangan warga desa.
”Memang ada perbedaan mencolok antara sampel yang diperlihatkan sebelumnya dengan beras yang ditemukan di lapangan. Kami mengakui telah kecolongan,” aku Karyadinata blak-blakan.
Meski mengaku kecolongan, Karyadinata mengklaim pihaknya bergerak cepat (gercep) menginstruksikan Bulog untuk menghentikan distribusi dan menarik kembali beras-beras bermasalah tersebut dari tangan Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Ironi Di Atas Penderitaan Petani Lokal
Di sisi lain, Karyadinata juga menyinggung ironi yang terjadi. Selama ini, Dinas P2KP terus mendesak Bulog untuk menyerap gabah dan beras dari petani lokal Bangkalan yang secara kapasitas dinilai sangat mumpuni. Kasus beras tak layak ini seolah menampar wajah daerah yang sebenarnya memiliki potensi pangan lokal berkualitas tinggi.
Sementara itu, pihak Bulog Bangkalan yang kini tersudut, akhirnya menyatakan komitmennya untuk menarik seluruh beras bermasalah dan berjanji menggantinya dengan stok baru yang sesuai standar mutu sebelum disalurkan kembali.
FKPB menegaskan akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas. Momentum ini harus menjadi bersih-bersih massal terhadap mafia tata kelola bantuan pangan di Bangkalan. Jangan sampai, hak perut rakyat miskin terus dijadikan tumbal oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab! (TEAM BUSER NASIONAL)
