Di Tanah Suci, keluarga almarhum Bambang Setiawan dan pelajar Faturrohman membawa luka Pejompongan ke ruang paling personal bernama doa. Bantuan umrah dari sosok yang memilih anonim menjadi solidaritas yang menyentuh. Namun ketika mereka mencari ketenangan spiritual, proses hukum di Jakarta memasuki babak baru: tiga tersangka kasus kematian Bambang akhirnya ditetapkan polisi. Perjalanan menuju pemulihan pun bertemu perjalanan menuju keadilan.
Bambang Setiawan, pedagang cermin berusia 59 tahun, meninggal setelah mengalami kekerasan dalam kericuhan di Pejompongan, Jakarta Pusat, pada malam 27 Agustus 2026. Pada rangkaian peristiwa yang sama, Faturrohman, pelajar berusia 18 tahun, juga mengalami kekerasan. Dua warga biasa itu kemudian menjadi wajah paling tragis dari kerusuhan yang semula berangkat dari ketegangan politik di jalanan.
Selama hampir dua pekan, pertanyaan terbesar adalah siapa yang bertanggung jawab atas kematian Bambang. Polisi mula-mula memeriksa saksi, menganalisis CCTV dan video yang beredar di media sosial, lalu merilis dua sketsa wajah terduga pelaku. Desakan agar kasus segera diungkap menguat, termasuk dari kelompok masyarakat sipil yang mempertanyakan lambatnya identifikasi orang-orang yang terekam dalam video kekerasan.
Perkembangan penting muncul pada 12 September. Polda Metro Jaya menetapkan FP, 23 tahun, DS, 33 tahun, dan DDS, 29 tahun, sebagai tersangka. Mereka ditangkap di kawasan Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Polisi menyatakan penetapan tersangka dilakukan setelah pemeriksaan 16 saksi, keterangan ahli serta serangkaian alat bukti.
Penyidikan tidak hanya mengandalkan kesaksian. Polisi menganalisis rekaman CCTV dan video secara digital forensik, memeriksa kayu dan bongkahan batu yang ditemukan di lokasi, serta mencocokkan dugaan sidik jari. Pendekatan berbasis bukti itu penting karena kasus Bambang sejak awal dikelilingi spekulasi mengenai identitas dan latar belakang orang-orang yang terlibat.
Namun penetapan tiga tersangka tidak berarti seluruh pertanyaan selesai. Publik masih berkepentingan mengetahui bagaimana kekerasan tersebut terjadi, apakah seluruh orang yang terlibat telah teridentifikasi, dan apakah ada pihak lain yang harus dimintai pertanggungjawaban. Polisi sebelumnya menyatakan belum menemukan bukti bahwa terduga pelaku berasal dari komunitas atau kelompok tertentu. Pernyataan itu harus dihormati sebagai hasil penyidikan sejauh ini, sebagaimana kemungkinan pengembangan perkara tetap harus dibuka apabila muncul bukti baru.
Di sinilah perjalanan umrah keluarga Bambang dan Faturrohman memperoleh makna yang melampaui kisah kemurahan hati seorang dermawan. Solidaritas pribadi mampu memberikan ruang bagi korban untuk memulihkan batin. Tetapi solidaritas tidak dapat menggantikan kewajiban negara. Kebaikan dapat menghibur keluarga, sedangkan hukum harus menjelaskan apa yang terjadi dan siapa yang bertanggung jawab.
Kasus Faturrohman juga tidak boleh otomatis dilebur dengan perkara kematian Bambang. Keduanya berada dalam rangkaian kekerasan Pejompongan, tetapi konstruksi hukum masing-masing harus dibuktikan secara tersendiri. Prinsip yang sama berlaku terhadap tiga tersangka: penetapan status hukum merupakan kemajuan penyidikan, bukan vonis bersalah. Pengadilanlah yang kelak menguji bukti dan menentukan pertanggungjawaban pidana.
Justru pada titik itu ukuran negara hukum dipertaruhkan. Keberhasilan menangkap tersangka penting, tetapi keadilan tidak selesai pada konferensi pers. Ia membutuhkan penyidikan yang transparan, proses hukum yang adil, perlindungan bagi korban dan saksi, serta evaluasi agar warga yang tidak terlibat tidak kembali menjadi korban ketika ruang publik berubah menjadi arena kekerasan.
Di depan Ka’bah, keluarga Bambang dan Faturrohman dapat membawa luka mereka dalam doa. Di Jakarta, tiga nama kini telah memasuki proses hukum. Penetapan tersangka bukan akhir pencarian kebenaran, melainkan awal pembuktiannya. Ada luka yang mungkin dipulihkan oleh waktu dan doa; ada pula keadilan yang hanya dapat dipenuhi ketika hukum bekerja secara jernih, adil, dan tuntas.
