Sebuah ruang sidang bukan hanya tempat mengadili terdakwa, tetapi juga ruang tempat fakta-fakta hukum diuji secara terbuka. Dalam sidang lanjutan perkara dugaan korupsi proyek pembangunan jalur kereta api Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan di Pengadilan Tipikor Semarang, perhatian publik mendadak tertuju pada penyebutan nama pendakwah Gus Miftah dalam kesaksian mengenai dugaan aliran dana Rp100 juta. Sejak itu, perbincangan meluas ke ruang publik. Namun, pertanyaan yang lebih penting bukanlah seberapa besar perhatian masyarakat, melainkan sejauh mana fakta tersebut telah memenuhi standar pembuktian menurut hukum.
Perkara yang sedang diperiksa merupakan bagian dari pengembangan penyidikan dugaan korupsi proyek pembangunan jalur ganda kereta api Solo–Semarang Fase 1 di lingkungan DJKA Kementerian Perhubungan. Dalam sidang yang digelar pada 13 Juli 2026, terpidana Dheky Martin dihadirkan sebagai saksi untuk terdakwa Sudewo. Di bawah sumpah, ia mengaku mengetahui adanya alokasi dana sebesar Rp100 juta yang disebut diberikan kepada Gus Miftah. Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kemudian mengonfirmasi bahwa nama tersebut memang muncul dalam daftar dugaan penerima aliran dana yang sedang didalami.
Meski demikian, publik perlu memahami bahwa penyebutan nama seseorang dalam persidangan belum dapat dipersamakan dengan penetapan sebagai pelaku tindak pidana. Sistem peradilan pidana Indonesia dibangun di atas asas praduga tak bersalah. Setiap keterangan saksi harus diuji dengan alat bukti lain sebagaimana diatur dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang mengenal lima alat bukti sah, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Karena itu, satu kesaksian belum cukup untuk menyimpulkan adanya pertanggungjawaban pidana.
Dalam perkara korupsi, pembuktian juga memiliki karakteristik yang lebih kompleks dibandingkan perkara pidana biasa. Penyidik tidak hanya harus membuktikan adanya perpindahan uang, tetapi juga hubungan antara dana tersebut dengan tindak pidana asal. Jika seseorang menerima uang, aparat penegak hukum harus dapat menjelaskan sumber dana, tujuan pemberian, hubungan penerima dengan perkara yang sedang diperiksa, serta ada atau tidaknya unsur melawan hukum. Tanpa rangkaian pembuktian yang utuh, sebuah dugaan belum dapat berubah menjadi kesimpulan hukum.
Sikap KPK yang menyatakan masih akan memverifikasi seluruh informasi dari persidangan patut dipahami sebagai bagian dari prinsip kehati-hatian dalam penegakan hukum. Pernyataan Jaksa Penuntut Umum bahwa seluruh informasi akan dikaji lebih lanjut menunjukkan bahwa lembaga antirasuah belum mengambil kesimpulan mengenai status hukum pihak-pihak yang namanya muncul dalam persidangan. Langkah tersebut sejalan dengan prinsip due process of law, yaitu bahwa setiap tindakan penegakan hukum harus didasarkan pada alat bukti yang cukup, bukan semata-mata pada persepsi publik atau tekanan opini.
Kasus ini sekaligus memperlihatkan bagaimana ruang sidang dan ruang digital sering berjalan dengan kecepatan yang berbeda. Di ruang sidang, setiap fakta harus diperiksa, diperdebatkan, diuji silang, dan diverifikasi. Sebaliknya, di media sosial, penyebutan nama seseorang sering kali langsung diterjemahkan sebagai bukti kesalahan. Padahal, hukum tidak mengenal mekanisme pembuktian melalui jumlah komentar, banyaknya unggahan, atau derasnya opini. Hukum hanya mengenal pembuktian berdasarkan alat bukti yang sah.
Fenomena tersebut menjadi tantangan serius dalam era komunikasi digital. Tokoh publik, termasuk tokoh agama, memiliki tingkat eksposur yang tinggi sehingga setiap informasi mengenai dirinya mudah menjadi konsumsi nasional. Dalam situasi seperti ini, media massa memikul tanggung jawab besar untuk membedakan secara tegas antara fakta persidangan, dugaan penyidik, proses penyelidikan, dan putusan pengadilan. Ketelitian memilih istilah seperti “diduga”, “disebut dalam persidangan”, atau “masih didalami” bukan sekadar persoalan bahasa jurnalistik, melainkan bentuk penghormatan terhadap hak setiap warga negara untuk memperoleh proses hukum yang adil.
Dari sisi tata kelola pemerintahan, perkara ini juga mengingatkan bahwa proyek-proyek infrastruktur bernilai besar selalu memiliki tingkat risiko korupsi yang tinggi apabila sistem pengawasannya tidak berjalan efektif. Proyek pembangunan jalur kereta api melibatkan anggaran negara dalam jumlah besar, berbagai kontraktor, konsultan, pejabat pembuat komitmen, hingga pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap proyek tersebut. Semakin panjang rantai pengambilan keputusan, semakin besar pula peluang terjadinya penyimpangan apabila mekanisme pengawasan internal maupun eksternal tidak berjalan secara optimal.
Dalam konteks itulah, setiap dugaan aliran dana kepada pihak di luar struktur proyek harus diperiksa secara objektif dan profesional. Aparat penegak hukum perlu menjawab berbagai pertanyaan mendasar, apakah dana tersebut merupakan pembayaran resmi yang memiliki dasar hukum, apakah berkaitan dengan kegiatan yang sah, atau justru merupakan bagian dari pengeluaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Seluruh jawaban atas pertanyaan tersebut hanya dapat diperoleh melalui proses penyidikan dan pembuktian yang komprehensif, bukan melalui asumsi ataupun penilaian emosional masyarakat.
