Program Makan Bergizi Gratis MBG yang digadang sebagai salah satu program strategis pemerintah dalam peningkatan kualitas gizi anak bangsa kini kembali menjadi sorotan publik. Indonesia Corruption Watch ICW dalam laporan pemantauan terhadap pelaksana Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG menemukan adanya indikasi keterkaitan sejumlah yayasan mitra dengan partai politik. Temuan ini pertama kali dipublikasikan dalam laporan ICW yang kemudian diberitakan oleh sejumlah media arus utama seperti Tempo dalam artikel berjudul ICW Temukan Indikasi Afiliasi Politik pada Yayasan Mitra MBG yang terbit pada 26 November 2025 serta Kompas dengan judul ICW Soroti Potensi Konflik Kepentingan Program MBG pada 27 November 2025.
ICW mencatat dari 102 yayasan yang ditelusuri di 38 provinsi terdapat 28 yayasan atau sekitar 27,45 persen yang terindikasi memiliki keterkaitan dengan partai politik. Temuan ini merupakan hasil penelusuran dokumen kepengurusan dan jejaring organisasi yang dilakukan pada periode pengamatan tahun 2025. Data tersebut tidak dimaksudkan sebagai tuduhan hukum terhadap partai tertentu melainkan sebagai indikator awal adanya potensi konflik kepentingan dalam proses penunjukan mitra pelaksana program. Media seperti Tempo dalam laporan investigasinya menegaskan bahwa ICW menggunakan pendekatan pemetaan struktur kepengurusan yayasan sebagai dasar analisis, bukan audit hukum formal terhadap institusi terkait.
Dari hasil pemetaan tersebut Partai Gerindra tercatat memiliki jumlah afiliasi yayasan terbanyak yakni tujuh yayasan. Disusul Partai Keadilan Sejahtera dengan lima yayasan kemudian Partai Amanat Nasional Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai NasDem yang masing masing memiliki beberapa keterkaitan yayasan. Selain itu Partai Solidaritas Indonesia Partai Berkarya dan Partai Hanura masing masing tercatat memiliki dua yayasan sementara PPP PKB PBB Partai Demokrat dan Partai Swara Rakyat Indonesia masing masing satu yayasan. Kompas dalam laporan berjudul Peta Afiliasi Politik Yayasan MBG yang dirilis 27 November 2025 menyebutkan bahwa data tersebut menunjukkan adanya pola keterhubungan lintas partai dalam ekosistem pelaksana program sosial pemerintah.
Meski demikian ICW menegaskan bahwa temuan tersebut tidak dapat serta merta disimpulkan sebagai bentuk kontrol partai politik terhadap program MBG. Peneliti ICW Seira Tamara dalam keterangannya yang dikutip oleh Tempo pada 26 November 2025 menjelaskan bahwa fokus utama laporan adalah pada risiko konflik kepentingan dalam tata kelola program publik. Menurut ICW keberadaan afiliasi politik dalam lembaga pelaksana berpotensi memengaruhi objektivitas seleksi, distribusi peran, serta akuntabilitas pengawasan terutama dalam program berskala nasional dengan anggaran besar.
Selain afiliasi partai ICW juga mencatat adanya keterlibatan sejumlah tokoh yang memiliki hubungan dengan institusi penegak hukum dan aparat negara dalam struktur yayasan mitra MBG. Salah satu yang disorot adalah Yayasan Kemala Bhayangkari yang memiliki keterkaitan dengan unsur keluarga pejabat kepolisian. Selain itu Yayasan Inklusi Pelita Bangsa juga disebut melibatkan unsur dari lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia dalam struktur pendirian. Namun hingga saat ini belum ditemukan pernyataan resmi yang menyatakan bahwa keterlibatan tersebut merupakan pelanggaran hukum atau konflik kepentingan secara formal.
ICW juga menyoroti keterlibatan tokoh militer aktif maupun purnawirawan dalam sejumlah yayasan mitra program. Salah satu nama yang disebut dalam laporan adalah Jenderal TNI purnawirawan Ryamizard Ryacudu yang tercatat dalam struktur yayasan sosial keagamaan. Media seperti CNN Indonesia dalam laporan berjudul ICW Soroti Keterlibatan Tokoh Militer di Program MBG pada 28 November 2025 mencatat bahwa ICW menilai keterlibatan berbagai unsur aparat negara dalam yayasan pelaksana perlu diawasi secara ketat agar tidak menimbulkan bias dalam pengambilan kebijakan maupun penegakan hukum di kemudian hari.
Dari perspektif tata kelola kebijakan publik temuan ini membuka diskusi lebih luas mengenai standar seleksi mitra program sosial pemerintah. ICW menilai bahwa tanpa mekanisme verifikasi independen yang kuat program dengan skala anggaran besar seperti MBG berisiko menghadapi tantangan transparansi dan akuntabilitas. Namun hingga laporan ini disusun belum terdapat klarifikasi resmi yang secara spesifik membantah atau mengonfirmasi seluruh daftar afiliasi yang dipublikasikan ICW secara rinci.
Dengan besarnya anggaran yang dialokasikan untuk program MBG, temuan ini menjadi pengingat penting bahwa tata kelola program publik membutuhkan prinsip netralitas, transparansi, dan akuntabilitas yang ketat. Diskursus publik yang muncul dari laporan ICW menunjukkan bahwa pengawasan terhadap program sosial tidak hanya menyangkut aspek teknis distribusi, tetapi juga integritas lembaga pelaksana agar tujuan peningkatan gizi masyarakat benar benar tercapai tanpa terbebani kepentingan politik maupun institusional.
