Bangkalan, Busernasional.my.id — Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Barisan Nasional Pemuda Madura (BNPM) Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan, secara resmi melayangkan sorotan tajam terhadap kondisi Pasar Tanah Merah yang dinilai terbengkalai, meski proyek pembangunannya telah menyerap anggaran fantastis.
Ketua DPC BNPM Tanah Merah, Fathurrosi atau yang akrab disapa Aba Rosi, mengungkapkan keprihatinan mendalam atas mangkraknya fasilitas publik tersebut. Menurutnya, dana dengan nilai sekitar 60 Miliar Rupiah seharusnya mampu menghasilkan infrastruktur pasar yang layak, tertib, dan mendongkrak roda perekonomian masyarakat lokal.
“Anggaran sekitar 60 Miliar rupiah seharusnya dapat mewujudkan pasar yang layak, tertib, dan bermanfaat besar bagi masyarakat serta perekonomian warga Tanah Merah. Namun kenyataannya, pasar ini justru terbengkalai dan belum berfungsi sebagaimana mestinya,” tegas Aba Rosi, Sabtu (15/8).
Ia juga mendorong agar kepemimpinan Kepala Pasar yang baru dapat membawa perubahan signifikan dalam tata kelola, ketertiban, dan keteraturan pasar agar potensi ekonomi kerakyatan tersebut dapat dimaksimalkan.
Selain menyoroti fisik bangunan, DPC BNPM Tanah Merah turut membongkar persoalan pelik terkait karut-marut pengelolaan parkir di kawasan pasar. Berdasarkan pemantauan di lapangan, aktivitas penarikan retribusi parkir terpantau berjalan non-stop selama 24 jam penuh.
Kondisi ini memicu dua pertanyaan krusial yang dilemparkan kepada instansi berwenang:
Apakah operasional dan penarikan retribusi parkir di Pasar Tanah Merah telah mengantongi izin resmi atau justru berjalan secara ilegal?
Ke mana aliran dana dari hasil pungutan retribusi 24 jam tersebut bermuara? Apakah masuk secara transparan ke kas daerah atau justru dinikmati oleh oknum tertentu?
“Kami meminta Kepala Pasar yang baru dan instansi terkait untuk segera menindaklanjuti hal ini. Jangan sampai aset dan potensi pendapatan di Pasar Tanah Merah justru dikelola secara tidak resmi dan merugikan masyarakat serta negara. Kami juga meminta kejelasan perkembangan pembangunan yang nilainya sekitar 60 Miliar tersebut, agar tidak menjadi tanda tanya besar di tengah masyarakat,” pungkas Aba Rosi.
Melalui rilis ini, DPC BNPM Tanah Merah mendesak pihak-pihak terkait agar segera turun tangan melakukan audit transparansi anggaran, penertiban fungsi pasar, serta evaluasi sistem pengelolaan parkir demi terciptanya keadilan dan kenyamanan bagi warga Kabupaten Bangkalan.
