Kabut pagi masih menggantung di perbukitan Gayo ketika suara cangkul, palu, dan mesin pengaduk semen memecah keheningan Desa Enang-Enang, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, Aceh. Tak terlihat papan proyek pemerintah, tak ada alat berat berlogo kontraktor, apalagi barisan pekerja berseragam. Yang tampak justru warga dari berbagai usia bergantian mengangkat batu, mencampur semen, dan membangun kembali jalan serta jembatan yang selama berbulan-bulan menjadi urat nadi kehidupan mereka. Di tempat inilah gotong royong menjelma menjadi jawaban atas kebutuhan yang tak bisa lagi menunggu.
Jembatan Enang-Enang bukan sekadar bentangan beton yang menghubungkan dua sisi jalan. Bagi masyarakat Gayo, jembatan itu adalah jalur kehidupan. Dari sanalah hasil kopi, sayuran, dan kebutuhan pokok keluar masuk desa. Anak-anak melintas menuju sekolah, warga menuju puskesmas, pedagang mengantar barang ke pasar, sementara petani berharap hasil panen tiba tepat waktu di tangan pembeli. Ketika akses itu rusak akibat bencana, yang terputus bukan hanya jalan, melainkan juga denyut ekonomi dan harapan masyarakat.
Berbulan-bulan menunggu tanpa kepastian membuat kesabaran warga mencapai batasnya. Mereka akhirnya mengambil keputusan yang tidak biasa: mengumpulkan dana secara swadaya. Dari rumah ke rumah, dari petani hingga perantau, bantuan terus mengalir. Nilainya bukan lagi jutaan, melainkan menembus lebih dari satu miliar rupiah. Dana itu kemudian dikelola secara terbuka untuk memperbaiki jalan dan membangun kembali jembatan agar aktivitas masyarakat dapat pulih secepat mungkin.
Aksi tersebut segera menarik perhatian publik nasional. Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang dinilai mampu menjaga konektivitas wilayah melalui semangat gotong royong. Penghargaan itu pantas diberikan karena tidak semua komunitas memiliki modal sosial yang cukup kuat untuk menghimpun dana dalam jumlah besar, mengorganisasi pekerjaan, sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat selama proses pembangunan berlangsung.
Namun, di balik apresiasi itu tersimpan pertanyaan yang jauh lebih mendasar. Mengapa masyarakat harus menjadi penyedia solusi atas infrastruktur publik yang semestinya menjadi tanggung jawab negara? Pertanyaan ini bukan dimaksudkan untuk menegasikan semangat gotong royong, melainkan untuk mengingatkan bahwa solidaritas warga tidak boleh berubah menjadi mekanisme permanen dalam menutup kekosongan pelayanan publik.
Selama puluhan tahun, gotong royong menjadi identitas sosial bangsa Indonesia. Nilai itu terbukti mampu membantu masyarakat menghadapi berbagai krisis, mulai dari bencana alam hingga kesulitan ekonomi. Akan tetapi, gotong royong memiliki batas. Ia lahir dari kesadaran kolektif, bukan dari kewajiban menggantikan fungsi negara. Ketika warga harus mengumpulkan dana miliaran rupiah demi memperbaiki akses transportasi utama, persoalannya tidak lagi sebatas solidaritas, tetapi juga menyangkut efektivitas tata kelola pembangunan.
Kasus Enang-Enang memperlihatkan bahwa kerusakan infrastruktur memiliki dampak berlapis. Jalan yang rusak berarti biaya angkut hasil pertanian meningkat. Waktu tempuh bertambah panjang. Risiko kecelakaan membesar. Distribusi barang menjadi lambat. Pada akhirnya, seluruh rantai ekonomi lokal ikut terdampak. Dalam kawasan pegunungan seperti Bener Meriah yang dikenal sebagai salah satu sentra kopi Gayo, keterlambatan distribusi bukan hanya soal waktu, tetapi juga menyangkut daya saing komoditas dan pendapatan petani.
Dari sudut pandang ekonomi pembangunan, infrastruktur bukan sekadar proyek fisik. Jalan dan jembatan merupakan investasi produktif yang menentukan efisiensi biaya logistik, akses pendidikan, pelayanan kesehatan, hingga mobilitas tenaga kerja. Setiap keterlambatan perbaikan berarti bertambah pula biaya sosial yang harus ditanggung masyarakat. Ironisnya, biaya itu sering kali tidak tercatat dalam laporan keuangan pemerintah, tetapi nyata dirasakan oleh warga setiap hari.
Di sisi lain, peristiwa ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia masih memiliki modal sosial yang luar biasa. Kepercayaan antarsesama memungkinkan pengumpulan dana dalam jumlah besar tanpa harus menunggu instruksi formal. Transparansi pengelolaan dana juga menjadi faktor penting yang menjaga partisipasi publik tetap tinggi. Fenomena semacam ini merupakan aset bangsa yang tidak ternilai karena memperlihatkan bahwa solidaritas masih menjadi energi utama kehidupan masyarakat pedesaan.
Meski demikian, modal sosial tidak boleh dijadikan alasan untuk mengendurkan tanggung jawab institusi publik. Negara dibentuk bukan semata untuk mengatur administrasi pemerintahan, tetapi juga menjamin terpenuhinya hak dasar warga negara, termasuk akses terhadap infrastruktur yang aman dan layak. Ketika masyarakat mampu membangun sendiri jalan dan jembatan, negara patut mengapresiasi. Namun apresiasi harus disertai langkah nyata berupa percepatan penanganan, evaluasi kebijakan, dan penguatan sistem pemeliharaan infrastruktur agar peristiwa serupa tidak terus berulang.
Kasus Enang-Enang juga membuka ruang evaluasi terhadap mekanisme penentuan prioritas pembangunan. Selama ini, keberhasilan pembangunan sering diukur dari besarnya anggaran yang terserap atau panjang jalan yang berhasil dibangun. Padahal, indikator yang lebih penting adalah seberapa cepat negara mampu merespons kebutuhan masyarakat ketika akses vital mengalami kerusakan. Infrastruktur yang melayani ribuan warga di kawasan terpencil memiliki nilai strategis yang sama besarnya dengan proyek-proyek besar di kawasan perkotaan.
Pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu membangun sistem yang lebih adaptif terhadap kondisi lapangan. Pemetaan kerusakan secara berkala, pemanfaatan teknologi untuk pelaporan cepat, serta koordinasi lintas pemerintahan menjadi bagian penting agar kerusakan jalan tidak berlarut-larut. Pencegahan sering kali jauh lebih murah daripada menunggu kerusakan menjadi semakin parah dan akhirnya menimbulkan biaya pemulihan yang lebih besar.
Di tengah berbagai tantangan tersebut, kisah warga Enang-Enang tetap menyisakan optimisme. Mereka membuktikan bahwa kebersamaan masih menjadi kekuatan yang mampu melampaui keterbatasan. Tanpa menunggu komando, mereka bergerak karena memahami bahwa kehidupan tidak boleh berhenti hanya karena jalan terputus. Semangat itulah yang membuat jembatan akhirnya kembali berdiri dan roda kehidupan kembali berputar.
Namun, sejarah seharusnya tidak hanya mencatat keberhasilan masyarakat mengumpulkan dana lebih dari satu miliar rupiah. Sejarah juga perlu mengingat mengapa mereka sampai harus melakukannya. Sebab, ukuran keberhasilan sebuah negara bukan terletak pada seberapa sering rakyatnya mampu menutupi kekurangan pemerintah melalui gotong royong, melainkan pada kemampuannya memastikan bahwa solidaritas masyarakat menjadi pelengkap pembangunan, bukan pengganti kewajiban negara. Ketika jembatan di Enang-Enang kembali menghubungkan dua tepian, sesungguhnya yang sedang diuji bukan sekadar kekuatan beton dan baja, melainkan kekuatan komitmen negara untuk selalu hadir sebelum rakyat terpaksa membangun jalannya sendiri.
