BANGKALAN , busernasional.my.id – Upaya memperkuat pemahaman hak asasi manusia hingga ke tingkat desa terus dilakukan Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Melalui kegiatan penguatan kapasitas yang digelar di Desa Dlemer, Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan, masyarakat diajak memahami pentingnya penghormatan terhadap hak-hak dasar sekaligus membangun budaya damai di lingkungan desa.
Kegiatan yang berlangsung pada Minggu (28/6/2026) tersebut diikuti unsur pemerintah desa, tokoh masyarakat, pemuda, serta berbagai elemen warga. Program ini menjadi bagian dari langkah pemerintah dalam memperluas edukasi HAM agar dapat diterapkan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari.
Direktur Penguatan Kapasitas HAM Masyarakat, Komunitas, dan Pelaku Usaha Kementerian HAM RI, Giyanto, S.IP., M.Si., menyampaikan bahwa pembangunan kesadaran HAM harus dimulai dari lingkungan terkecil, yakni desa. Menurutnya, masyarakat memiliki peran penting dalam menciptakan kehidupan yang harmonis, toleran, dan saling menghargai.
“Pemahaman mengenai hak dan kewajiban harus dimiliki seluruh lapisan masyarakat. Ketika nilai-nilai HAM dipahami dengan baik, maka potensi konflik dapat diminimalkan dan kehidupan sosial menjadi lebih kondusif,” ujarnya.
Dalam kegiatan tersebut, Kementerian HAM juga memperkenalkan peran Penggerak HAM yang berasal dari masyarakat desa. Mereka nantinya akan memperoleh pembekalan khusus dan bertugas membantu penyebarluasan edukasi HAM sekaligus menjadi penghubung antara masyarakat dan pemerintah desa.
Keberadaan Penggerak HAM diharapkan mampu memetakan berbagai persoalan sosial yang berkaitan dengan pemenuhan hak dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik. Data yang dihimpun di tingkat desa akan menjadi dasar dalam mendorong solusi yang lebih tepat sasaran.
Selain itu, para penggerak juga memiliki peran strategis dalam mendeteksi potensi konflik sosial di lingkungan masyarakat. Dengan pendekatan persuasif dan edukatif, mereka diharapkan mampu menciptakan suasana yang aman, damai, dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.
Giyanto menambahkan, keberhasilan program ini sangat bergantung pada keterlibatan masyarakat dan pemerintah desa. Jika penguatan HAM dapat berjalan secara berkelanjutan di setiap desa, maka cita-cita membangun masyarakat yang menghormati hak asasi manusia dapat terwujud secara nyata.
“Desa menjadi garda terdepan dalam mewujudkan kehidupan yang adil, inklusif, dan harmonis. Karena itu, penguatan kapasitas masyarakat di tingkat desa menjadi langkah penting dalam membangun budaya HAM di Indonesia,” pungkasnya.
