Seorang guru di sebuah sekolah swasta mengaku kehilangan pekerjaannya setelah berselisih dengan pihak yayasan. Ia mendatangi berbagai instansi dengan harapan memperoleh pendampingan. Namun, jawaban yang diterima hampir sama, yakni persoalan tersebut menjadi kewenangan pemerintah daerah. Pengalaman seperti ini memunculkan pertanyaan besar, apakah negara benar-benar hadir melindungi guru ketika haknya dipertaruhkan, atau justru terjebak dalam batas-batas kewenangan administratif.
Pertanyaan mengenai mengapa Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tidak melakukan pendampingan langsung kepada guru yang berselisih dengan yayasan sebenarnya memiliki jawaban yang relatif jelas dari sisi hukum. Berdasarkan pembagian urusan pemerintahan, penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah merupakan kewenangan pemerintah daerah. Pemerintah pusat lebih berperan dalam menyusun kebijakan nasional, menetapkan standar pendidikan, serta melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan di daerah. Karena itu, penyelesaian persoalan yang bersifat operasional memang lebih banyak berada di tangan pemerintah daerah.
Meski demikian, persoalan di lapangan jauh lebih kompleks dibandingkan rumusan peraturan perundang-undangan. Ketika seorang guru menghadapi perselisihan dengan yayasan, ia tidak sedang memikirkan batas kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Yang dibutuhkan adalah kepastian mengenai ke mana harus mengadu, siapa yang mendampingi, dan bagaimana memperoleh perlindungan hukum secara cepat. Sayangnya, jawaban atas pertanyaan tersebut sering kali tidak mudah ditemukan.
Di sinilah letak persoalan yang sesungguhnya. Secara administratif, pembagian kewenangan memang sudah jelas. Akan tetapi, dalam praktiknya masih terdapat ruang kosong yang belum mampu dijembatani oleh negara. Guru sering berpindah dari satu kantor ke kantor lain hanya untuk memperoleh informasi mengenai prosedur penyelesaian sengketa. Tidak sedikit yang akhirnya harus mencari bantuan sendiri karena tidak mengetahui mekanisme hukum yang berlaku.
Masalah tersebut menunjukkan bahwa perlindungan guru tidak cukup hanya mengandalkan pembagian kewenangan. Negara memang telah mengatur siapa yang bertanggung jawab menangani urusan pendidikan dan hubungan industrial, tetapi belum sepenuhnya memastikan adanya mekanisme pendampingan yang mudah dipahami oleh masyarakat. Akibatnya, guru yang seharusnya berkonsentrasi pada proses pembelajaran justru harus menghabiskan waktu menghadapi proses administratif yang berbelit.
Undang-Undang Guru dan Dosen menegaskan bahwa guru merupakan tenaga profesional yang berhak memperoleh perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta jaminan dalam menjalankan tugasnya. Amanat tersebut semestinya tidak berhenti sebagai norma di atas kertas. Perlindungan harus diwujudkan melalui kebijakan yang dapat dirasakan secara nyata oleh guru, baik yang mengajar di sekolah negeri maupun sekolah swasta. Prinsip ini penting karena kualitas pendidikan tidak hanya ditentukan oleh kurikulum, tetapi juga oleh rasa aman yang dimiliki para pendidiknya.
Di sisi lain, hubungan antara guru dan yayasan juga memiliki karakteristik yang berbeda dengan hubungan birokrasi di sekolah negeri. Yayasan mempunyai kewenangan mengelola sumber daya manusia, menentukan kebijakan internal, hingga mengambil keputusan mengenai hubungan kerja. Ketimpangan posisi inilah yang sering membuat guru berada pada posisi yang lebih lemah ketika terjadi perselisihan. Dalam kondisi seperti itu, kehadiran negara sebagai penjamin keadilan menjadi sangat penting agar hubungan kerja tetap berjalan berdasarkan prinsip profesionalisme dan kepastian hukum.
Persoalan semakin rumit karena sengketa antara guru dan yayasan tidak hanya menyangkut dunia pendidikan, tetapi juga memasuki ranah hubungan industrial. Akibatnya, penyelesaian perkara sering melibatkan lebih dari satu institusi pemerintah. Dinas Pendidikan memiliki fungsi pembinaan terhadap satuan pendidikan, sedangkan Dinas Tenaga Kerja memiliki kewenangan dalam penyelesaian perselisihan hubungan kerja. Bagi masyarakat awam, pembagian fungsi tersebut sering kali sulit dipahami sehingga menimbulkan kesan bahwa pemerintah saling melempar tanggung jawab.
Kondisi tersebut seharusnya menjadi bahan evaluasi bersama. Persoalannya bukan siapa yang paling berwenang, melainkan bagaimana setiap lembaga mampu menghadirkan pelayanan yang terintegrasi. Guru tidak membutuhkan perdebatan mengenai batas kewenangan antarlembaga. Mereka membutuhkan kepastian bahwa ketika haknya dilanggar, negara hadir melalui mekanisme yang sederhana, cepat, adil, dan mudah diakses.
Karena itu, isu perlindungan guru sekolah swasta tidak seharusnya dipandang sebagai persoalan administratif semata. Masalah ini menyangkut kualitas tata kelola pendidikan nasional. Guru adalah aktor utama yang menentukan mutu pembelajaran di ruang kelas. Ketika mereka merasa tidak memperoleh perlindungan yang memadai, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh individu yang bersangkutan, tetapi juga oleh peserta didik dan masa depan pendidikan Indonesia secara keseluruhan.
Persoalan menjadi semakin menarik ketika dikaji dari perspektif tata kelola pemerintahan. Desentralisasi pendidikan memang memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah untuk mengelola pendidikan dasar dan menengah. Tujuannya adalah agar pelayanan publik menjadi lebih dekat dengan masyarakat. Namun, desentralisasi tidak boleh dimaknai sebagai berkurangnya tanggung jawab pemerintah pusat dalam memastikan setiap kebijakan berjalan secara efektif dan melindungi hak warga negara.
Dalam praktiknya, banyak guru sekolah swasta mengaku kesulitan menentukan jalur penyelesaian ketika terjadi perselisihan dengan yayasan. Sebagian mendatangi Dinas Pendidikan karena menganggap persoalan tersebut berkaitan dengan profesi guru. Sebagian lainnya diarahkan ke Dinas Tenaga Kerja karena menyangkut hubungan kerja. Bahkan, tidak sedikit yang akhirnya harus menempuh jalur Pengadilan Hubungan Industrial setelah proses mediasi tidak mencapai kesepakatan. Situasi seperti ini menunjukkan bahwa koordinasi antarlembaga masih perlu diperkuat agar masyarakat tidak menjadi korban kebingungan birokrasi.
Data nasional juga menunjukkan bahwa guru sekolah swasta merupakan bagian penting dari sistem pendidikan Indonesia. Jumlah mereka mencapai ratusan ribu orang dan berperan besar dalam memenuhi kebutuhan layanan pendidikan di berbagai daerah. Dengan jumlah yang demikian besar, perlindungan terhadap guru swasta tidak dapat dipandang sebagai persoalan individual, melainkan sebagai isu strategis yang berkaitan langsung dengan keberlanjutan mutu pendidikan nasional.
Di sinilah negara dituntut tidak hanya hadir sebagai pembuat regulasi, tetapi juga sebagai penghubung antarlembaga. Meskipun penyelesaian sengketa berada pada kewenangan pemerintah daerah, pemerintah pusat melalui Kemendikdasmen tetap memiliki ruang untuk menyusun pedoman nasional mengenai perlindungan guru, membangun sistem pengaduan terpadu, melakukan supervisi terhadap pelaksanaan kebijakan, serta mengevaluasi efektivitas pelayanan yang diberikan pemerintah daerah. Langkah seperti ini tidak bertentangan dengan prinsip otonomi daerah karena sifatnya adalah pembinaan, bukan mengambil alih kewenangan.
Pengalaman di berbagai sektor pelayanan publik menunjukkan bahwa koordinasi yang lemah sering kali menjadi penyebab utama lambatnya penyelesaian masalah. Masing-masing instansi merasa telah bekerja sesuai kewenangannya, tetapi masyarakat tetap tidak memperoleh kepastian. Fenomena serupa juga tampak dalam penyelesaian perselisihan guru dengan yayasan. Tidak ada satu pintu layanan yang mampu mengarahkan guru secara utuh sejak tahap konsultasi, mediasi, hingga penyelesaian hukum apabila diperlukan.
Persoalan tersebut sesungguhnya dapat diatasi melalui pendekatan kolaboratif. Kemendikdasmen, pemerintah daerah, Dinas Pendidikan, Dinas Tenaga Kerja, organisasi profesi guru, serta penyelenggara sekolah swasta perlu membangun mekanisme koordinasi yang baku. Setiap lembaga tetap bekerja sesuai kewenangannya, tetapi masyarakat memperoleh pelayanan yang terintegrasi. Dengan demikian, guru tidak lagi harus berpindah-pindah instansi hanya untuk memperoleh informasi yang sebenarnya dapat diberikan melalui satu sistem pelayanan.
Sudut pandang yayasan juga perlu dipahami secara proporsional. Sebagai badan hukum penyelenggara pendidikan, yayasan memiliki tanggung jawab menjaga keberlangsungan operasional sekolah, mengelola keuangan, memenuhi standar pendidikan, serta mengatur hubungan kerja dengan tenaga pendidik. Dalam kondisi tertentu, yayasan juga menghadapi tekanan finansial akibat keterbatasan sumber pendanaan. Oleh karena itu, tidak semua perselisihan lahir karena adanya niat mengabaikan hak guru. Ada pula konflik yang muncul akibat lemahnya komunikasi, ketidakjelasan perjanjian kerja, atau perbedaan penafsiran terhadap peraturan.
Meskipun demikian, kondisi tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk mengurangi perlindungan terhadap guru. Hubungan kerja yang sehat harus dibangun di atas prinsip keterbukaan, keadilan, dan kepastian hukum. Setiap keputusan yang menyangkut hak guru seharusnya didasarkan pada prosedur yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan cara itu, perselisihan dapat diselesaikan melalui dialog sebelum berkembang menjadi konflik hukum yang berkepanjangan.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan pemerintah bukan terletak pada banyaknya regulasi yang diterbitkan, melainkan pada kemampuan menghadirkan solusi yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Guru tidak membutuhkan birokrasi yang saling menunjuk kewenangan. Mereka membutuhkan sistem yang mampu memberikan kepastian, pendampingan, dan perlindungan sejak awal munculnya persoalan. Di titik inilah sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi sangat menentukan wajah perlindungan guru di Indonesia.
Pada titik inilah diperlukan perubahan cara pandang dalam membangun perlindungan terhadap guru sekolah swasta. Persoalannya bukan semata-mata siapa yang memiliki kewenangan, melainkan bagaimana kewenangan tersebut dijalankan secara sinergis. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, yayasan, organisasi profesi guru, dan lembaga ketenagakerjaan harus diposisikan sebagai bagian dari satu ekosistem yang memiliki tujuan sama, yaitu menciptakan lingkungan kerja yang adil, aman, dan profesional bagi para pendidik.
Salah satu langkah yang layak dipertimbangkan adalah pembentukan mekanisme layanan terpadu bagi guru sekolah swasta. Melalui sistem ini, setiap guru yang menghadapi persoalan hubungan kerja cukup menyampaikan pengaduan melalui satu pintu. Selanjutnya, instansi terkait melakukan koordinasi sesuai kewenangan masing-masing tanpa membebani guru untuk berpindah dari satu kantor ke kantor lainnya. Model pelayanan seperti ini telah banyak diterapkan dalam berbagai layanan publik dan terbukti mampu meningkatkan efisiensi birokrasi sekaligus mempercepat penyelesaian masalah.
Kemendikdasmen juga memiliki peluang untuk memperkuat fungsi pembinaan melalui penyusunan pedoman nasional mengenai penanganan perselisihan antara guru dan yayasan. Pedoman tersebut tidak dimaksudkan mengambil alih kewenangan pemerintah daerah, melainkan menjadi acuan yang seragam agar setiap daerah memiliki standar pelayanan yang sama. Dengan demikian, perlindungan terhadap guru tidak bergantung pada kemampuan masing-masing daerah, tetapi memiliki kualitas pelayanan yang relatif setara di seluruh Indonesia.
Pemerintah daerah pada saat yang sama perlu memperkuat kapasitas Dinas Pendidikan dalam memberikan konsultasi awal kepada guru maupun yayasan. Tidak semua perselisihan harus berakhir di meja hijau. Banyak konflik yang sesungguhnya dapat diselesaikan melalui dialog yang difasilitasi secara profesional sejak awal. Pendekatan mediasi yang mengedepankan komunikasi dan musyawarah akan jauh lebih menguntungkan semua pihak dibandingkan proses litigasi yang panjang, mahal, dan berpotensi merusak hubungan kerja.
Yayasan sebagai penyelenggara pendidikan juga perlu membangun tata kelola yang semakin transparan. Perjanjian kerja harus disusun secara jelas, hak dan kewajiban kedua belah pihak dipahami bersama, sementara setiap kebijakan mengenai disiplin, penilaian kinerja, maupun penghentian hubungan kerja dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Transparansi akan mengurangi potensi kesalahpahaman sekaligus meningkatkan kepercayaan antara guru dan pengelola sekolah.
Di sisi lain, guru juga dituntut untuk meningkatkan literasi hukum dan administrasi kepegawaian. Memahami isi perjanjian kerja, hak normatif sebagai pekerja, mekanisme penyelesaian perselisihan, serta prosedur pengaduan merupakan bekal penting dalam menjalankan profesi. Pengetahuan tersebut bukan untuk menciptakan konflik, melainkan agar setiap persoalan dapat diselesaikan secara proporsional berdasarkan aturan yang berlaku.
Organisasi profesi guru pun memiliki peran yang tidak kalah penting. Kehadiran organisasi profesi seharusnya tidak hanya berfokus pada peningkatan kompetensi dan kesejahteraan anggota, tetapi juga menyediakan layanan konsultasi, advokasi, serta edukasi hukum. Dukungan organisasi profesi akan memperkuat posisi guru sekaligus mendorong penyelesaian sengketa yang lebih berkeadilan tanpa harus selalu berakhir di pengadilan.
Lebih jauh lagi, pemerintah perlu menjadikan perlindungan guru sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan pendidikan. Selama ini ukuran keberhasilan lebih banyak bertumpu pada capaian akademik peserta didik, pembangunan sarana prasarana, atau implementasi kurikulum. Padahal, kualitas pendidikan juga sangat dipengaruhi oleh rasa aman, kepastian hukum, dan kesejahteraan tenaga pendidik. Guru yang bekerja dalam suasana penuh tekanan akan sulit memberikan layanan pendidikan yang optimal kepada peserta didik.
Jawaban atas pertanyaan mengapa Kemendikdasmen tidak melakukan pendampingan langsung kepada guru yang berselisih dengan yayasan memang dapat dijelaskan melalui pembagian kewenangan dalam sistem pemerintahan. Namun, penjelasan tersebut tidak boleh menjadi akhir dari diskusi. Justru dari sinilah muncul tantangan untuk membangun koordinasi yang lebih kuat, pelayanan yang lebih sederhana, dan perlindungan yang lebih nyata bagi guru sekolah swasta.
Negara akan dinilai bukan hanya dari kelengkapan regulasinya, melainkan dari kemampuannya menghadirkan keadilan bagi setiap warga negara. Guru adalah pilar utama pendidikan nasional. Ketika mereka memperoleh perlindungan yang memadai, yang sesungguhnya sedang dijaga bukan hanya hak seorang pekerja, tetapi juga kualitas pembelajaran, masa depan peserta didik, dan keberlanjutan pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Oleh karena itu, sinergi antara Kemendikdasmen, pemerintah daerah, yayasan, organisasi profesi, dan seluruh pemangku kepentingan harus menjadi agenda bersama agar tidak ada lagi guru yang merasa berjalan sendirian ketika memperjuangkan hak dan martabat profesinya.
