Penetapan Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, sebagai tuan rumah Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama pada 27–31 Agustus 2026 merupakan keputusan yang menandai dimulainya babak baru perjalanan organisasi Islam terbesar di Indonesia. Keputusan tersebut memang mengakhiri proses panjang penentuan lokasi penyelenggaraan, tetapi substansi yang jauh lebih penting justru berada di depan mata. Muktamar bukan sekadar agenda lima tahunan untuk memilih kepemimpinan baru, melainkan forum strategis yang akan menentukan relevansi NU dalam menjawab perubahan sosial, politik, ekonomi, pendidikan, hingga perkembangan teknologi yang berlangsung semakin cepat.
Sebagai organisasi yang telah berusia lebih dari satu abad, NU memikul tanggung jawab moral yang jauh melampaui urusan internal organisasi. Dengan jaringan ribuan pesantren, lembaga pendidikan, perguruan tinggi, rumah sakit, organisasi otonom, serta jutaan warga nahdliyin yang tersebar di seluruh Indonesia, setiap keputusan Muktamar memiliki dampak yang tidak kecil terhadap kehidupan masyarakat. Karena itu, publik wajar menaruh harapan besar agar forum tertinggi NU tidak berhenti pada rutinitas organisasi, tetapi mampu melahirkan gagasan besar yang menjawab kebutuhan bangsa.
Pemilihan Tambakberas sebagai lokasi Muktamar memiliki makna historis yang kuat. Pesantren yang didirikan oleh KH Abdul Wahab Chasbullah, salah seorang pendiri NU, bukan hanya menjadi simbol sejarah, tetapi juga merepresentasikan akar tradisi keilmuan pesantren yang selama ini menjadi fondasi organisasi. Pilihan tersebut dapat dibaca sebagai pesan bahwa di tengah derasnya modernisasi, NU tetap ingin berpijak pada tradisi keilmuan yang kokoh tanpa menutup diri terhadap pembaruan.
Namun, simbol sejarah tidak akan memiliki arti apabila tidak disertai keberanian melakukan evaluasi menyeluruh terhadap perjalanan organisasi. Lima tahun merupakan waktu yang cukup panjang untuk menilai apakah keputusan Muktamar sebelumnya benar-benar terlaksana, apakah program strategis berjalan sesuai target, dan apakah berbagai rekomendasi hanya berhenti sebagai dokumen tanpa implementasi nyata. Budaya evaluasi yang terbuka justru menjadi tanda kedewasaan organisasi besar.
Muktamar kali ini juga berlangsung dalam situasi yang berbeda dibandingkan periode sebelumnya. Dunia sedang mengalami perubahan akibat revolusi digital, kecerdasan buatan, transformasi ekonomi, perubahan iklim, serta meningkatnya kompetisi global. Perubahan tersebut ikut memengaruhi cara masyarakat memperoleh ilmu agama, berinteraksi, bekerja, bahkan membangun identitas sosial. NU tidak dapat hanya menjadi penonton terhadap perubahan tersebut, tetapi dituntut menjadi salah satu pengarahnya.
Di bidang dakwah, tantangan terbesar bukan lagi terbatas pada penyampaian ceramah di mimbar masjid atau pesantren. Ruang dakwah telah bergeser ke media sosial, platform digital, dan berbagai kanal informasi yang bergerak sangat cepat. Persoalannya, ruang digital juga dipenuhi hoaks, ujaran kebencian, propaganda, dan penyebaran paham keagamaan yang ekstrem. Kondisi ini menuntut NU memperkuat strategi dakwah digital yang tetap berakar pada tradisi ilmiah, argumentatif, serta menjunjung akhlak dalam berdialog.
Sektor pendidikan juga membutuhkan perhatian serius. Ribuan lembaga pendidikan yang berada dalam ekosistem NU menghadapi tantangan peningkatan mutu pembelajaran, penguasaan sains dan teknologi, literasi digital, serta pengembangan riset. Persaingan global tidak lagi hanya ditentukan oleh jumlah lembaga pendidikan, tetapi oleh kualitas lulusan yang mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Karena itu, Muktamar perlu menghasilkan peta jalan pendidikan yang konkret, terukur, dan berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Persoalan ekonomi umat pun layak ditempatkan sebagai agenda prioritas. Ketidakpastian ekonomi global, meningkatnya biaya hidup, dan perubahan struktur lapangan kerja menuntut organisasi kemasyarakatan ikut menghadirkan solusi. Selama ini berbagai program pemberdayaan telah dijalankan, tetapi efektivitasnya perlu dievaluasi secara objektif. Ukuran keberhasilan tidak cukup dilihat dari banyaknya program yang dilaksanakan, melainkan dari dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Di sisi lain, isu lingkungan hidup semakin sulit dipisahkan dari kehidupan keagamaan. Kerusakan hutan, pencemaran sungai, berkurangnya sumber air bersih, hingga ancaman perubahan iklim merupakan persoalan yang langsung dirasakan masyarakat. Sebagai organisasi yang memiliki jaringan hingga tingkat desa, NU memiliki modal sosial yang besar untuk membangun gerakan pelestarian lingkungan berbasis nilai keagamaan. Kesadaran menjaga bumi tidak lagi cukup menjadi wacana moral, tetapi harus diwujudkan dalam gerakan nyata yang melibatkan pesantren, masjid, sekolah, dan masyarakat.
Dalam kehidupan kebangsaan, NU selama ini dikenal sebagai salah satu pilar penting penjaga moderasi beragama dan persatuan nasional. Tantangan ke depan tidak semakin ringan. Polarisasi politik, penyebaran disinformasi, serta menguatnya politik identitas berpotensi mengganggu kohesi sosial. Oleh karena itu, Muktamar diharapkan memperkuat kembali komitmen NU dalam menjaga harmoni, memperkokoh persaudaraan kebangsaan, dan menghadirkan Islam yang ramah, inklusif, serta menghargai kemajemukan Indonesia.
Aspek lain yang tidak kalah penting adalah regenerasi kepemimpinan. Organisasi besar membutuhkan proses kaderisasi yang sehat, transparan, dan berbasis kapasitas. Pergantian kepemimpinan seharusnya dipahami sebagai proses keberlanjutan organisasi, bukan sekadar kompetisi antartokoh. Masyarakat tentu berharap figur yang lahir dari Muktamar memiliki integritas, kapasitas intelektual, kemampuan manajerial, serta keberanian mengambil keputusan strategis untuk menghadapi tantangan masa depan.
Transparansi penyelenggaraan Muktamar juga menjadi faktor penting yang akan menentukan kepercayaan publik. Seluruh proses, mulai dari persiapan, mekanisme persidangan, hingga pengambilan keputusan, seyogianya berlangsung secara terbuka, akuntabel, dan menjunjung tinggi etika organisasi. Kepercayaan masyarakat tidak hanya dibangun melalui pidato dan narasi moral, tetapi juga melalui praktik kelembagaan yang bersih, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pada akhirnya, sejarah tidak akan mencatat Muktamar ke-35 NU hanya karena berlangsung di pesantren bersejarah Tambakberas. Yang akan dikenang adalah kualitas gagasan, keberanian melakukan pembaruan, serta kemampuan organisasi menjawab persoalan nyata yang dihadapi umat dan bangsa. Apabila forum ini mampu menghasilkan keputusan yang visioner, membangun budaya evaluasi yang sehat, memperkuat tata kelola organisasi, serta melahirkan kepemimpinan yang berintegritas, Muktamar ke-35 akan menjadi tonggak penting bagi perjalanan NU memasuki abad keduanya sebagai kekuatan moral, intelektual, dan kebangsaan yang tetap relevan di tengah perubahan zaman.
