MALANG, BuserNasional.my.id – Penanganan perkara dugaan penyalahgunaan narkotika di wilayah Kabupaten Malang kembali menjadi sorotan. Dugaan adanya “pengondisian” perkara dan transaksi bernilai puluhan juta rupiah mencuat setelah dua warga Ketawang, Kecamatan Gondanglegi, berinisial Mamat dan Yuda, diamankan aparat kepolisian terkait dugaan penyalahgunaan narkotika jenis sabu.
Informasi yang dihimpun redaksi menyebutkan, keduanya diamankan pada Selasa atau Rabu lalu. Dalam perkembangan penanganan perkara, muncul dugaan adanya komunikasi dan transaksi keuangan yang dikaitkan dengan proses hukum hingga rencana rehabilitasi.
Rp40 Juta Disebut Diserahkan, Siapa Penerimanya?
Salah satu sumber yang mengetahui proses tersebut menyebut adanya uang tunai sekitar Rp40 juta yang diduga diserahkan di sebuah hotel di wilayah Kecamatan Kepanjen.
“Ada penyerahan uang sekitar Rp40 juta. Katanya berkaitan dengan pengondisian di tingkat Polres dan proses rehabilitasi,” ujar sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Redaksi juga memperoleh informasi mengenai munculnya nama seorang yang disebut berinisial Ari, yang diduga berkaitan dengan proses komunikasi dan pengaturan perkara. Namun, hingga berita ini diterbitkan, belum ada bukti yang dapat memastikan keterlibatan maupun peran hukum orang tersebut.
Selain itu, nama seseorang yang disebut sebagai pimpinan lembaga rehabilitasi, yakni Sahid/Sahwahita, turut disebut dalam informasi yang diterima redaksi.
Keterlibatan seorang perangkat desa berinisial Anang, yang disebut ikut mendampingi keluarga salah satu terduga, juga menjadi bagian dari informasi yang sedang ditelusuri.
Publik Berhak Mendapat Kejelasan
Persoalan ini bukan semata-mata mengenai besarnya uang yang disebut-sebut berpindah tangan. Pertanyaan yang jauh lebih serius adalah apakah proses rehabilitasi benar-benar ditempuh berdasarkan mekanisme hukum dan asesmen yang sah, atau justru menjadi pintu masuk transaksi untuk “mengatur” perkara?
Jika benar terdapat pembayaran untuk memengaruhi proses hukum, persoalan tersebut tentu tidak dapat dipandang sebagai urusan pribadi keluarga dengan pihak tertentu. Sebab, menyangkut integritas penegakan hukum, transparansi rehabilitasi pengguna narkotika, serta kepercayaan publik terhadap aparat dan lembaga terkait.
Sebaliknya, apabila informasi tersebut tidak benar, pihak-pihak yang namanya disebut memiliki hak untuk memberikan klarifikasi dan menjelaskan mekanisme penanganan perkara secara terbuka agar tidak terjadi pembentukan opini berdasarkan informasi sepihak.
BuserNasional.my.id Minta Aparat Transparan
Redaksi menegaskan bahwa informasi mengenai dugaan transaksi dan “pengondisian” tersebut masih berupa dugaan dan membutuhkan pembuktian lebih lanjut. Asas praduga tak bersalah tetap harus dihormati.
Hingga berita ini diterbitkan, BuserNasional.my.id masih berupaya meminta konfirmasi resmi kepada Polres Malang, pihak yang disebut terkait dengan lembaga rehabilitasi, serta pihak-pihak lain yang namanya muncul dalam informasi tersebut.
Publik kini menunggu jawaban sederhana namun penting: apakah proses hukum terhadap Mamat dan Yuda berjalan sesuai prosedur, dan jika benar ada uang Rp40 juta, untuk apa uang tersebut diserahkan serta kepada siapa?
Pertanyaan tersebut harus dijawab secara terang agar tidak muncul kesan bahwa hukum dapat dinegosiasikan dengan kekuatan uang.
(Bush87)
BERSAMBUNG…
