Pernyataan bahwa kecerdasan bukan semata hasil sekolah seharusnya membuka percakapan bermutu tentang pendidikan, pengalaman, dan kemampuan berpikir. Namun, ketika ucapan itu berhadapan dengan ingatan publik atas hitungan 10 tambah 6 yang pernah disebut 17, perdebatan bergeser. Bukan untuk mengukur kecerdasan Presiden dari satu kesalahan, melainkan untuk menguji bagaimana kekuasaan memperlakukan fakta, koreksi, ilmu, dan nalar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Dalam beberapa hari terakhir, beredar potongan pernyataan yang dikaitkan dengan Presiden Prabowo Subianto mengenai kecerdasan yang tidak semata mata diperoleh dari sekolah. Pernyataan itu dikaitkan dengan acara peluncuran dan bedah buku tentang perjalanan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di Jakarta pada 7 Agustus 2026. Namun, sampai tulisan ini disusun, kutipan tersebut belum memperoleh penguatan yang memadai dari sumber primer pemerintah atau rekaman lengkap yang dapat diverifikasi secara independen. Karena itu, yang patut dibahas bukan sekadar sensasi kutipannya, melainkan gagasan yang terkandung di dalamnya.
Jika yang dimaksud adalah bahwa manusia tidak boleh dinilai hanya berdasarkan ijazah, gagasan tersebut sebenarnya tidak kontroversial. Pendidikan formal bukan satu satunya ruang tempat manusia belajar. Pengalaman hidup, pekerjaan, kegagalan, interaksi sosial, kepemimpinan, kreativitas, dan kemampuan membaca keadaan juga dapat membentuk kecakapan seseorang. Bahkan orang yang tidak memiliki pendidikan tinggi dapat memiliki daya nalar, ketekunan, kreativitas, dan kecerdasan praktis yang luar biasa.
Masalah muncul ketika kalimat tersebut dibaca sebagai pembenaran bahwa sekolah dan pendidikan formal tidak terlalu penting. Di sinilah perbedaan antara kritik terhadap pemujaan gelar dan kritik terhadap pendidikan harus dijaga. Menolak anggapan bahwa ijazah adalah satu satunya ukuran kecerdasan adalah hal yang berbeda dari menganggap sekolah tidak memiliki peran dalam membangun kemampuan berpikir.
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sendiri pada 10 Juli 2026 menekankan pembelajaran yang menghubungkan pengetahuan dengan kehidupan sehari hari, diskusi, eksplorasi, pemahaman bermakna, serta kemampuan berpikir komputasional. Ini menunjukkan bahwa pendidikan modern justru tidak ideal jika hanya berisi hafalan dan nilai. Sekolah yang baik seharusnya menjadi tempat manusia belajar bertanya, menguji informasi, memecahkan persoalan, menerima koreksi, dan membedakan pendapat dari fakta.
Di titik inilah sebuah peristiwa pada 10 Juni 2026 kembali masuk ke dalam percakapan. Dalam pidato pembukaan Munas XVIII HIPMI di Lampung, Prabowo menghubungkan tanggal 10 Juni dengan angka 8 yang disebutnya memiliki makna khusus. Menurut laporan IDN Times pada 10 Juni 2026, ia sempat mengatakan bahwa 10 ditambah 6 adalah 17, kemudian angka 1 dan 7 dijumlahkan menjadi 8.
Secara aritmetika, 10 ditambah 6 tentu 16, bukan 17. Tetapi peristiwa itu tidak berhenti pada kesalahan hitung. Setelah menyadari kekeliruan, Prabowo mengubah cara menghitung dengan mengambil angka 1 dari 10, lalu menghubungkannya dengan angka 6 dan 7 untuk sampai kepada angka 8. IDN Times menyebutnya sebagai “cocoklogi”, sementara MerahPutih pada 11 Juni 2026 juga menempatkan peristiwa tersebut dalam konteks upaya menghubungkan tanggal HUT HIPMI dengan angka keberuntungan Prabowo.
Di sinilah publik perlu berhati hati. Satu kesalahan aritmetika tidak cukup untuk menyimpulkan seseorang tidak cerdas. Orang dapat salah bicara, salah menghitung, lupa, gugup, bercanda, atau menggunakan permainan simbolik ketika berpidato. Menjadikan satu kesalahan sebagai alat untuk mengukur kapasitas intelektual seseorang justru merupakan kesalahan berpikir yang sama seriusnya.
Persoalan yang lebih menarik bukan apakah Prabowo cerdas atau tidak. Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah bagaimana seorang pemimpin memperlakukan fakta ketika fakta tidak sesuai dengan apa yang baru saja dikatakannya. Apakah kesalahan diperbaiki? Apakah penjelasan diperjelas? Apakah kritik diterima? Atau kesalahan justru diselamatkan dengan permainan kata sehingga substansinya menjadi kabur?
Pertanyaan itu menjadi semakin penting karena pemimpin negara tidak bekerja hanya dengan intuisi. Pemerintahan modern bergantung pada data, statistik, kajian akademik, analisis risiko, proyeksi ekonomi, hasil penelitian, dan laporan para ahli. Dalam urusan anggaran, kesehatan, pendidikan, energi, pangan, pertahanan, hingga kebijakan sosial, angka bukan sekadar permainan retorika. Angka menentukan keputusan yang konsekuensinya dirasakan masyarakat.
Karena itu, perdebatan tentang “10 + 6 = 17” sebenarnya terlalu kecil jika hanya berhenti pada bahan lelucon. Kesalahan tersebut dapat digunakan untuk membicarakan budaya yang lebih besar: apakah masyarakat dan pejabat publik memiliki tradisi koreksi yang sehat. Sebab dalam negara demokratis, pemimpin tidak dituntut menjadi manusia yang tidak pernah keliru. Pemimpin dituntut memiliki mekanisme untuk mengetahui kapan dirinya keliru dan keberanian untuk memperbaikinya.
Respons publik juga perlu ditempatkan secara proporsional. Sejumlah pengguna media sosial memang menjadikan hitungan tersebut sebagai bahan sindiran, tetapi komentar media sosial tidak dapat diperlakukan sebagai suara seluruh masyarakat. Bahkan istilah “warganet” sering kali menutupi kenyataan bahwa ruang digital berisi kelompok dengan pandangan, kepentingan, dan tingkat pengetahuan yang berbeda. Kritik yang bermutu harus dibedakan dari ejekan.
Hal yang sama berlaku terhadap pendidikan. Sekolah tidak otomatis membuat seseorang cerdas, sebagaimana tidak bersekolah tinggi tidak otomatis membuat seseorang bodoh. Gelar tidak menjamin kualitas pemikiran, tetapi pengalaman juga tidak otomatis menjadi pengganti ilmu. Pengalaman memberi pengetahuan praktis, sementara pendidikan memberi perangkat untuk menguji, menyusun, dan mengembangkan pengetahuan secara lebih sistematis.
Bahkan arah pendidikan pemerintah pada 2026 menunjukkan bahwa sekolah sedang didorong untuk bergerak melampaui pola belajar konvensional. Kemendikdasmen pada 5 Februari 2026 menempatkan teknologi dan kecerdasan buatan sebagai alat pendukung pembelajaran, bukan pengganti peran manusia. Pada 10 Juli 2026, kementerian yang sama menyoroti pembelajaran mendalam dan kemampuan berpikir komputasional. Pesannya jelas: pendidikan bukan sekadar soal duduk di ruang kelas, menghafal materi, kemudian memperoleh nilai.
Maka kalimat bahwa kecerdasan bukan dari sekolah sebenarnya dapat menjadi pintu masuk untuk kritik yang jauh lebih produktif. Pendidikan memang tidak boleh direduksi menjadi ijazah. Tetapi jika pendidikan formal dianggap tidak penting, bagaimana masyarakat memperoleh kemampuan membedakan fakta dan opini? Bagaimana anak belajar memeriksa sumber informasi? Bagaimana seseorang mengetahui bahwa sebuah kesimpulan benar atau keliru? Bagaimana kebijakan publik diuji sebelum diterapkan kepada jutaan orang?
Di situlah sekolah, universitas, lembaga riset, dan para ahli memiliki fungsi yang tidak dapat digantikan oleh sekadar pengalaman pribadi. Ilmu pengetahuan bekerja melalui proses pengujian. Kesimpulan dapat dikritik. Data dapat diperiksa. Metode dapat diperdebatkan. Kesalahan dapat dikoreksi. Justru kemampuan untuk menerima koreksi itulah salah satu bentuk kecerdasan yang paling penting dalam kehidupan publik.
Namun, pendidikan juga harus rendah hati. Gelar akademik tidak boleh berubah menjadi kasta sosial yang membuat pemiliknya merasa selalu benar. Seorang profesor bisa keliru. Seorang pejabat bisa keliru. Seorang pengusaha bisa keliru. Seorang petani yang tidak memiliki gelar akademik pun bisa memiliki pengetahuan praktis yang sangat berharga. Kecerdasan tidak mengenal monopoli gelar, tetapi pengetahuan juga tidak boleh dibebaskan dari pengujian.
Dalam konteks kepemimpinan, ukuran yang lebih relevan akhirnya bukan berapa banyak sekolah yang pernah ditempuh seorang presiden. Ukurannya adalah bagaimana ia mengambil keputusan setelah mendengar para ahli, membaca data, memahami risiko, dan menghadapi kritik. Pemimpin yang cerdas bukan pemimpin yang selalu menang dalam perdebatan. Ia adalah pemimpin yang mampu mengubah informasi menjadi keputusan dan mampu mengubah kesalahan menjadi pembelajaran.
Karena itu, “10 + 6 = 17” seharusnya tidak menjadi alat untuk menyatakan seorang presiden bodoh. Demikian pula kalimat bahwa kecerdasan bukan dari sekolah tidak boleh digunakan untuk meremehkan pendidikan. Dua hal tersebut justru dapat dipertemukan dalam satu pertanyaan yang lebih penting: apakah seseorang yang memegang kekuasaan memiliki kebiasaan intelektual untuk memeriksa kembali apa yang ia yakini benar?
Publik tidak membutuhkan pemimpin yang selalu tampak sempurna. Publik membutuhkan pemimpin yang dapat dipercaya. Dan kepercayaan tidak lahir dari kemampuan menghindari kesalahan, melainkan dari keterbukaan ketika kesalahan terjadi. Dalam pemerintahan, mengakui kekeliruan bukan kelemahan. Sebaliknya, mempertahankan sesuatu yang keliru hanya demi menjaga wibawa justru dapat menjadi kelemahan yang jauh lebih mahal.
Maka perdebatan ini pada akhirnya bukan tentang sekolah melawan pengalaman, bukan pula tentang Prabowo melawan warganet. Persoalannya adalah hubungan antara kecerdasan, fakta, dan kekuasaan. Sekolah memberi fondasi, pengalaman memberi kedalaman, ilmu menyediakan metode, sementara kekuasaan menghadirkan tanggung jawab. Semuanya kehilangan makna jika tidak disatukan oleh kesediaan untuk berpikir jernih dan menerima koreksi.
Presiden boleh keliru menghitung. Manusiawi. Presiden juga boleh berpendapat bahwa kecerdasan tidak hanya lahir dari sekolah. Itu dapat dipahami. Tetapi ketika seseorang berada di puncak kekuasaan, standar yang harus dijaga bukanlah kesempurnaan pribadi, melainkan kualitas keputusan publik. Di situlah matematika sederhana berubah menjadi pelajaran politik yang lebih besar: fakta tidak menjadi benar hanya karena diucapkan dari podium.
Dan mungkin, pertanyaan paling penting bukan lagi bagaimana 10 ditambah 6 bisa menjadi 17. Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah apa yang dilakukan seseorang setelah menyadari bahwa jawabannya salah. Sebab kecerdasan tidak hanya terlihat dari kemampuan menemukan jawaban. Kecerdasan juga terlihat dari keberanian mengoreksi jawaban, kerendahan hati menerima ilmu, dan kesediaan mempertanggungjawabkan keputusan ketika jutaan orang ikut menanggung akibatnya.
