BuserNasional // Pengamat komunikasi politik M Jamiluddin Ritonga menilai pemerintah perlu melakukan evaluasi serius terhadap pola komunikasi publik yang dijalankan Badan Komunikasi Pemerintah dalam merespons gelombang kritik mahasiswa terkait Program Makan Bergizi Gratis yang merupakan bagian dari agenda kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Ia menilai gaya komunikasi yang terlalu defensif berpotensi mempersempit ruang dialog dan memperbesar jarak antara pemerintah dan kelompok kritis di masyarakat.
Polemik ini menguat setelah Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari memberikan respons terhadap tuntutan mahasiswa yang meminta penghentian Program Makan Bergizi Gratis. Dalam pernyataannya, Qodari menegaskan bahwa program tersebut tidak dapat dihentikan karena merupakan janji kampanye Presiden Prabowo Subianto serta dinilai membawa manfaat bagi masyarakat luas. Pernyataan ini menjadi sorotan karena dianggap terlalu menutup ruang dialog dengan kelompok mahasiswa yang sedang menyuarakan kritik kebijakan publik.
Dalam perspektif komunikasi politik, M Jamiluddin Ritonga menilai bahwa fungsi utama lembaga komunikasi pemerintah seharusnya tidak hanya menyampaikan pembelaan kebijakan, tetapi juga membangun jembatan dialog yang terbuka antara negara dan warga. Ia menekankan bahwa komunikasi publik yang hanya berorientasi pada pembenaran kebijakan berisiko menciptakan kesan tertutup terhadap aspirasi masyarakat, terutama kelompok mahasiswa yang dikenal kritis terhadap kebijakan pemerintah.
Lebih lanjut, ia menyoroti bahwa pendekatan komunikasi yang bersifat konfrontatif atau menempatkan kritik publik dalam kerangka menang atau kalah dapat memperburuk situasi sosial. Dalam kondisi tersebut, mahasiswa yang merasa tidak mendapatkan ruang dialog yang memadai berpotensi meningkatkan intensitas aksi dan memperluas partisipasi gerakan. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi politik memiliki dampak langsung terhadap dinamika sosial di ruang publik.
Di sisi lain, Program Makan Bergizi Gratis yang menjadi objek kritik publik merupakan salah satu program prioritas pemerintah yang diklaim bertujuan untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat dan menurunkan angka stunting. Pemerintah menempatkan program ini sebagai bagian dari komitmen politik yang telah disampaikan sejak masa kampanye. Namun, di tengah implementasinya, muncul perdebatan publik terkait efektivitas, mekanisme pelaksanaan, dan ruang partisipasi masyarakat dalam evaluasi kebijakan.
Dalam konteks ini, M Jamiluddin Ritonga mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan pembentukan tim komunikasi khusus yang tidak hanya terdiri dari unsur komunikasi politik, tetapi juga melibatkan pakar psikologi, sosiologi, dan budaya. Tim ini diharapkan mampu membaca dinamika sosial secara lebih komprehensif serta merumuskan respons kebijakan yang lebih empatik dan dialogis terhadap berbagai tuntutan publik.
Ia menilai tim tersebut idealnya memiliki mandat langsung untuk membuka ruang dialog dengan berbagai elemen masyarakat termasuk mahasiswa, serta memastikan bahwa setiap aspirasi yang diterima dapat diterjemahkan menjadi bahan pertimbangan kebijakan pemerintah. Pendekatan ini dinilai dapat memperkuat legitimasi kebijakan sekaligus meredakan potensi eskalasi konflik sosial di ruang publik.
Sementara itu, posisi Muhammad Qodari sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah menjadi sorotan karena perannya yang strategis dalam menyampaikan pesan kebijakan negara kepada publik. Kritik yang muncul tidak semata ditujukan pada individu, melainkan pada pendekatan komunikasi yang digunakan dalam merespons kritik sosial yang berkembang. Dalam situasi ini, efektivitas komunikasi publik menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas persepsi masyarakat terhadap kebijakan pemerintah.
Dinamika ini juga memperlihatkan tantangan komunikasi politik modern, yakni bagaimana pemerintah menyeimbangkan kebutuhan menjaga konsistensi kebijakan dengan tuntutan keterbukaan terhadap kritik publik. Ketika ruang dialog tidak dikelola secara optimal, risiko terjadinya polarisasi opini di masyarakat dapat meningkat, terutama di kalangan mahasiswa sebagai kelompok sosial yang aktif dalam diskursus kebijakan publik.
Pendekatan komunikasi yang lebih terbuka, empatik, dan berbasis dialog menjadi salah satu kunci untuk menjaga hubungan yang sehat antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah dituntut tidak hanya berperan sebagai penyampai kebijakan, tetapi juga sebagai pendengar aktif terhadap aspirasi publik agar kebijakan yang dihasilkan lebih responsif dan memiliki legitimasi sosial yang kuat.
