Sebanyak 94 korban meninggal saat berada di pengungsian. BNPB mencatat total 142 korban jiwa, sementara 46.461 warga masih mengungsi dan lebih dari 103 ribu rumah terdampak.
JAKARTA, BUSERNASIONAL.MY.ID — Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), pada 15 Agustus 2026, menyisakan persoalan kemanusiaan yang belum berakhir. Sebulan setelah bencana, perhatian tidak lagi hanya tertuju pada kerusakan akibat guncangan, tetapi juga pada keselamatan warga yang bertahan hidup di tengah situasi darurat.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat total 142 orang meninggal dunia. Dari jumlah tersebut, 48 orang meninggal akibat dampak langsung gempa, sedangkan 94 orang meninggal akibat dampak tidak langsung ketika berada di pengungsian.
Data tersebut disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, dalam konferensi pers pada Selasa, 15 September 2026. Informasi itu diberitakan oleh ANTARA dan sejumlah media nasional.
94 Kematian di Pengungsian Memerlukan Penjelasan Medis
Angka 94 kematian di pengungsian menjadi perhatian serius karena menunjukkan bahwa risiko bencana tidak berhenti ketika guncangan utama berakhir.
Namun, angka tersebut tidak dapat langsung ditafsirkan sebagai bukti bahwa seluruh korban meninggal akibat buruknya kondisi pengungsian atau kelalaian dalam penanganan. Sampai informasi yang dipublikasikan BNPB, belum tersedia rincian lengkap mengenai penyebab medis masing-masing kematian.
Sejumlah faktor perlu dibedakan melalui data resmi, antara lain penyakit penyerta, komplikasi cedera, usia lanjut, kondisi kesehatan sebelum bencana, keterlambatan mendapatkan pertolongan, akses obat-obatan, hingga kemungkinan gangguan layanan kesehatan.
Karena itu, diperlukan penjelasan lebih terperinci mengenai profil korban, penyebab medis, waktu kematian, lokasi pengungsian, serta riwayat pelayanan dan rujukan kesehatan. Data tersebut penting bukan untuk membangun tuduhan, melainkan untuk memastikan evaluasi penanganan bencana dilakukan berdasarkan bukti.
Jumlah Pengungsi Menurun, Kebutuhan Belum Berakhir
BNPB melaporkan jumlah warga yang masih mengungsi telah turun menjadi 46.461 jiwa, dari sebelumnya lebih dari 150 ribu orang. Penurunan tersebut menunjukkan sebagian warga mulai meninggalkan lokasi pengungsian, baik karena kembali ke tempat tinggal maupun berpindah ke lokasi lain.
ANTARA melaporkan bahwa pemerintah masih melakukan pendataan dan penanganan dampak gempa, termasuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat terdampak. Tim Relawan Pusat Krisis Kementerian Kesehatan, misalnya, memberikan layanan di sejumlah puskesmas terdampak pada periode 9–19 September 2026.
Meski demikian, berkurangnya jumlah pengungsi tidak otomatis berarti seluruh penyintas telah pulih. Keberhasilan masa transisi darurat juga perlu dilihat dari kesinambungan pengobatan penyakit kronis, pelayanan ibu dan anak, kesehatan lansia, pemenuhan gizi, sanitasi, air bersih, kesehatan mental, serta kecepatan rujukan bagi warga yang membutuhkan perawatan lanjutan.
103.427 Rumah Masih Dalam Pendataan dan Validasi
Selain persoalan kesehatan, kepulangan warga juga berhadapan dengan kondisi tempat tinggal yang rusak.
BNPB mencatat 103.427 unit rumah mengalami kerusakan, baik dalam kategori rusak berat, sedang, maupun ringan. Pemerintah masih melakukan validasi dan verifikasi data bersama pemerintah daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), serta Badan Pusat Statistik (BPS).
Pendataan berdasarkan nama dan alamat diperlukan agar bantuan dapat disalurkan secara tepat sasaran dan tidak terjadi tumpang tindih. Namun, proses tersebut juga menentukan apakah warga yang meninggalkan tenda benar-benar telah memiliki tempat tinggal yang aman atau hanya berpindah dari satu bentuk kerentanan ke bentuk lainnya.
Gempa Susulan Masih Menjadi Risiko
Aspek keselamatan juga belum sepenuhnya selesai. BMKG mencatat 15.722 gempa susulan dalam 30 hari setelah gempa utama, dengan magnitudo antara 0,9 hingga 6,2. Dari jumlah tersebut, 190 kejadian dirasakan masyarakat.
Dalam siaran pers 15 September 2026, BMKG menyatakan aktivitas gempa susulan telah memasuki fase peluruhan secara signifikan. Meski demikian, masyarakat tetap diminta waspada karena gempa susulan masih dapat terjadi dalam beberapa waktu ke depan.
Kondisi tersebut membuat proses pemulihan harus berjalan beriringan dengan mitigasi, pemeriksaan keamanan bangunan, penyediaan tempat tinggal sementara yang layak, serta sistem peringatan dan komunikasi risiko yang mudah dipahami warga.
Evaluasi Harus Berbasis Data, Bukan Spekulasi
Kematian 94 orang di pengungsian merupakan fakta yang perlu mendapat perhatian serius. Namun, penilaian terhadap kualitas penanganan bencana harus dilakukan melalui data yang lengkap dan dapat diverifikasi.
Pemerintah perlu membuka informasi mengenai penyebab kematian, distribusi korban berdasarkan usia dan kondisi kesehatan, lokasi pengungsian, ketersediaan tenaga medis, akses obat-obatan, waktu respons, serta mekanisme rujukan. Jika ditemukan pola kematian yang berkaitan dengan faktor yang sebenarnya dapat dicegah, temuan tersebut harus menjadi dasar perbaikan kebijakan dan layanan.
Di sisi lain, evaluasi juga perlu mempertimbangkan besarnya skala bencana, luas wilayah terdampak, kerusakan fasilitas kesehatan, keterbatasan akses geografis, serta kondisi darurat yang dihadapi petugas dan masyarakat.
Gempa Flores mengingatkan bahwa penanggulangan bencana tidak berhenti pada evakuasi dan distribusi bantuan. Perlindungan penyintas harus berlangsung sejak hari pertama hingga masa pemulihan, termasuk memastikan warga tetap memperoleh layanan kesehatan, tempat tinggal yang aman, dan dukungan untuk kembali menjalani kehidupan.
Negara tidak hanya diuji ketika bencana terjadi, tetapi juga ketika perhatian publik mulai berkurang sementara ribuan warga masih menghadapi risiko kesehatan, kehilangan tempat tinggal, dan ketidakpastian masa depan.
