PAMEKASAN, BUSERNASIONAL — Suasana Kantor Bupati Pamekasan mendadak memanas pada Kamis (1/10/2026). Puluhan warga yang tergabung dalam aksi protes pelayanan kesehatan turun ke jalan dan mendatangi pusat pemerintahan Kabupaten Pamekasan.
Aksi yang awalnya berlangsung untuk menyampaikan aspirasi ini berubah menjadi sorotan tajam. Pasalnya, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Pamekasan, dr. Saifudin, bersama Sekretaris Daerah Taufikurrachman yang menemui massa, justru menjadi sasaran aksi penaburan uang oleh warga.
Aksi simbolis tersebut dilakukan sebagai bentuk protes keras menyusul insiden memilukan yang menimpa dua warga miskin. Dua jenazah warga dikabarkan sempat tertahan di RSUD dr. Slamet Martodirdjo (Smart) akibat terkendala biaya pemulangan ambulans.
Aktivis kesehatan pendamping korban, Iwan Mahardika, menjelaskan bahwa aksi menabur uang ini merupakan bentuk sindiran sekaligus penggalangan dana spontan dari warga untuk membantu biaya pemulangan jenazah.
“Kita menyumbangkan biaya pemulangan jenazah melalui Kadinkes. Karena belum mampu membantu pasien yang meninggal akibat tidak mampu membayar uang ambulans,” ujar Iwan di lokasi.
- Korban Terdampak: Dua jenazah yang sempat dipersoalkan adalah Saumi (45), warga Desa Larangan Badung, Kecamatan Palengaan, dan Ummiyah (72), warga Desa Konang, Kecamatan Galis. Keduanya merupakan warga kurang mampu kategori desil 3 yang berpulang usai menjalani perawatan medis di RSUD Smart.
- Tuntutan UHC Prioritas: Dalam aksinya, massa mendesak Pemkab Pamekasan untuk kembali mengaktifkan program Universal Health Coverage (UHC) prioritas. Program tersebut dilaporkan telah terhenti sejak tahun 2025 dan berdampak pada lebih dari 40 ribu jiwa warga miskin.
- Lemahnya Implementasi Lapangan: Warga juga mendesak Bupati Pamekasan, Kholilurrahman, untuk mengeluarkan surat edaran resmi. Kebijakan lisan bupati dinilai tidak mempan, sebab pihak rumah sakit kerap menolak pasien miskin karena alasan belum menerima instruksi tertulis.
Tanggapan Pihak Terkait
Menanggapi aksi tersebut, dr. Saifudin enggan memberikan komentar mendalam dan mengarahkan awak media langsung kepada pihak manajemen rumah sakit.
“Ke direktur RSUD Smart saja mas yang bertanggung jawab langsung terhadap pelayanan,” singkatnya. Ia juga menambahkan bahwa uang yang sempat ditaburkan warga awalnya hendak diserahkan kepada rumah duka, namun kemudian diminta kembali.
Sementara itu, Direktur Utama RSUD Smart Pamekasan, dr. Syaiful Hidayat, secara tegas membantah adanya isu penahanan jenazah. Menurutnya, keterlambatan kepulangan jenazah murni karena proses administrasi di loket yang sedang diurus oleh pihak keluarga.
“Kami tidak menahan jenazah satu menit pun. Tapi memang menunggu proses administrasi dan diurus ke loket oleh keluarga,” kilahnya.
Kendati demikian, insiden ini meninggalkan luka mendalam bagi masyarakat. Warga berharap Pemkab Pamekasan segera mengambil langkah nyata agar hak-hak kesehatan masyarakat kecil di Bumi Gerbang Salam tidak kembali diabaikan.
