Empat hari setelah merombak ratusan pejabat Kementerian Keuangan dan sehari setelah masih mendorong pembiayaan murah bagi industri, Purbaya Yudhi Sadewa kehilangan kursinya. Presiden Prabowo Subianto memilih Suahasil Nazara sebagai pengganti. Pergantian itu bukan hanya mengubah nakhoda fiskal Indonesia, tetapi juga memunculkan pertanyaan tentang arah kebijakan ekonomi pemerintah dan nasib Purbaya setelah meninggalkan Gedung Djuanda pada Senin ini.
Pergantian itu terasa kontras dengan aktivitas Purbaya menjelang akhir masa jabatannya. Pada 10 September 2026, detikFinance dan Tirto melaporkan ia merombak sekitar 400 pejabat Kementerian Keuangan, terdiri atas sekitar 50 pejabat eselon II dan 350 pejabat eselon III. Dalam arahannya, Purbaya masih berbicara tentang APBN yang harus bekerja lebih cepat bagi perekonomian, penerimaan yang diperkuat tanpa menambah beban masyarakat, dan belanja yang lebih efektif.
Tiga hari kemudian, tanda-tanda bahwa ia masih menjalankan agenda propertumbuhan tetap terlihat. Bisnis.com pada 13 September 2026 memberitakan Purbaya mendorong LPEI menyediakan pembiayaan murah bagi industri tekstil, furnitur, alas kaki, baja dan sektor manufaktur lainnya. Dari agenda publiknya, tidak terlihat seorang menteri yang sedang bersiap meninggalkan Kementerian Keuangan.
Karena itu, pergantian pada 14 September segera mengundang pertanyaan. Reuters melaporkan Purbaya dicopot ketika investor dan analis tengah menyoroti arah perekonomian Indonesia, pelemahan rupiah, peningkatan defisit fiskal, serta ketegangan kebijakan likuiditas dengan Bank Indonesia. Namun konteks tersebut tidak serta-merta dapat disebut sebagai alasan resmi pencopotannya. Istana belum menjelaskan secara terperinci pertimbangan di balik pergantian itu.
Kontroversi lain datang dari Danantara. Reuters pada 14 September 2026 mencatat pernyataan Purbaya bahwa Danantara akan menyetor Rp120 triliun keuntungan kepada pemerintah kemudian berhadapan dengan pernyataan pimpinan Danantara bahwa rencana tersebut tidak pernah dibahas. Perbedaan versi itu menambah pertanyaan mengenai koordinasi kebijakan ekonomi menjelang berakhirnya masa jabatan Purbaya.
Di sinilah Suahasil menjadi menarik. Ia bukan figur baru yang datang untuk membongkar Kementerian Keuangan. Sebagai Wakil Menteri Keuangan sejak 2019 dan mantan Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Suahasil justru mewakili kesinambungan institusional. Seusai dilantik, Reuters melaporkan ia langsung menekankan tiga hal: APBN yang kredibel, komunikasi publik yang dapat dipercaya, dan komitmen menjaga defisit di bawah batas 3 persen terhadap PDB.
Pesan itu layak dicermati. Purbaya dikenal membawa pendekatan agresif propertumbuhan. Suahasil, setidaknya dari pernyataan pertamanya, mengedepankan kredibilitas dan kepercayaan. Apakah ini sekadar perbedaan gaya komunikasi atau pertanda koreksi kebijakan fiskal, jawabannya belum tersedia.
Nasib Purbaya juga masih menjadi teka-teki. Hingga tulisan ini disusun, belum ada pengumuman resmi mengenai penugasan barunya. Karena itu, dugaan bahwa ia akan masuk Danantara, menjadi penasihat Presiden atau memperoleh posisi ekonomi lainnya belum layak diperlakukan sebagai fakta.
Justru pertanyaan yang lebih penting bukan ke mana Purbaya akan pergi, melainkan ke mana kebijakan fiskal akan bergerak. Jika Suahasil mempertahankan sebagian besar kebijakan pendahulunya, pergantian ini mungkin lebih berkaitan dengan gaya eksekusi, koordinasi dan komunikasi. Tetapi jika arah fiskal berubah signifikan, 14 September 2026 kelak dapat dibaca sebagai titik koreksi kebijakan ekonomi pemerintahan Prabowo.
Pasar tidak hanya membaca siapa yang keluar dan siapa yang masuk. Pasar membaca konsistensi kebijakan. Karena itu, ujian sesungguhnya bagi Suahasil bukan pelantikannya di Istana, melainkan apakah APBN tetap mampu mendorong pertumbuhan tanpa kehilangan disiplin fiskal dan kepercayaan publik.
