Bangkalan, BuserNasional — Aksi penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) dan bangunan liar di wilayah Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan, mendadak jadi sorotan publik. Pasalnya, langkah penertiban yang digencarkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di atas fasilitas umum (Fasum) tersebut diduga kuat sarat praktik tebang pilih.
Sejumlah pedagang kecil yang lapaknya telah digusur meluapkan kekecewaan serta kebingungan mereka. Para pedagang mempertanyakan standar operasional prosedur (SOP) petugas, lantaran masih banyak bangunan lain di kawasan Kamal yang jelas-jelas berdiri di atas saluran air justru dibiarkan utuh tanpa tersentuh penindakan sedikit pun.
“Kenapa hanya lapak kami yang dibongkar habis? Padahal di dekat sini ada bangunan lain yang berdiri tepat di atas saluran air dan jelas melanggar aturan, tapi kok aman-aman saja tidak ditertibkan?” ungkap salah satu pedagang terdampak di Kamal dengan nada kecewa.
Situasi ini kontan memicu spekulasi liar di tengah masyarakat dan kalangan pedagang. Muncul dugaan miring di tengah warga bahwa ada oknum pejabat atau “orang kuat” yang sengaja membekingi bangunan-bangunan kebal hukum tersebut, sehingga luput dari razia penertiban aparat penegak perda.
Padahal, keberadaan bangunan yang berdiri di atas saluran air di kawasan tersebut berdampak langsung terhadap lingkungan sekitar, khususnya potensi hambatan aliran air yang memicu genangan atau banjir saat curah hujan tinggi. Warga mendesak agar Satpol PP Kabupaten Bangkalan bertindak profesional, adil, serta tidak pandang bulu dalam menegakkan aturan demi ketertiban umum di wilayah Kamal.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Satpol PP Kabupaten Bangkalan maupun jajaran di wilayah Kecamatan Kamal belum memberikan konfirmasi resmi terkait tudingan penertiban tebang pilih ini. Tim Buser Nasional akan terus menggali informasi dan melakukan penelusuran lebih lanjut guna meminta klarifikasi dari pihak-pihak terkait.
