BANGKALAN, BUSERNASIONAL— Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Bangkalan menyita perhatian publik. Pasalnya, pemerintah setempat kedapatan menggelontorkan anggaran fantastis bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 sebesar Rp600 juta khusus untuk perhelatan sakral tersebut.
Berdasarkan penelusuran, kue anggaran setengah miliar lebih itu dibagi menjadi dua pos besar. Sebesar Rp270 juta dialokasikan untuk kebutuhan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka), sementara sisanya yang mencapai Rp330 juta dihabiskan untuk berbagai kebutuhan seremonial lainnya.
Rincian Anggaran Paskibraka: Transparan atau Cuma Angka di Atas Kertas?
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Bangkalan, Mohammad Yaqub, saat dikonfirmasi membenarkan bahwa dana Rp270 juta tersebut disedot untuk membiayai seluruh rangkaian Paskibraka.
“Anggaran ini hanya untuk kebutuhan Paskibraka, mulai dari biaya seleksi, pelatihan, akomodasi, konsumsi, seragam, kesehatan, transportasi, karantina, dan perlengkapan,” beber Yaqub saat dikonfirmasi, Jumat (21/8/2026).
Namun, sorotan tajam mengarah pada nominal uang saku yang diterima oleh para anggota sang saka merah putih. Yaqub merinci bahwa ke-72 anggota Paskibraka hanya diguyur uang saku sebesar Rp25 ribu per hari selama 17 hari masa tugas, yang ditransfer langsung ke rekening masing-masing. Tak hanya anggota, pelatih dan pendamping juga disebut turut cipratan dana serupa meski nominalnya diklaim berbeda dan ia mengaku tidak hafal.
Rp330 Juta Ludes untuk Dekorasi dan Konsumsi
Di sisi lain, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Bangkalan, Moawi Arif, membeberkan bahwa sisa anggaran sebesar Rp330 juta dari APBD 2026 mendarat mulus untuk membiayai dekorasi, konsumsi, dan tetek bengek upacara lainnya.
- “Kalau berbicara proporsional apa tidak, kita sebenarnya mengoptimalkan anggaran yang ada dengan menyesuaikan rangkaian kegiatan HUT yang merupakan kegiatan wajibnya,” kilah Moawi, Jumat (21/8/2026).
- Kendati demikian, ketika didesak untuk membeberkan rincian penggunaannya secara transparan, Moawi terkesan enggan merinci secara detail.
- “Tapi yang paling banyak memakan anggaran itu dekorasi seremonial, pengibaran dan penurunan bendera, serta konsumsi,” pungkasnya menutup pembicaraan.
Meski pihak Pemkab berdalih anggaran tersebut telah disesuaikan dengan skala prioritas kegiatan wajib, publik kini menuntut transparansi penuh dari instansi terkait. Apakah angka Rp600 juta ini sudah sebanding dengan azas efisiensi di tengah kesulitan ekonomi masyarakat? Tim redaksi akan terus mengawal aliran dana ini!
(Sumber: Media Jatim)
