Kritik terhadap pemerintahan Prabowo Subianto mulai memperlihatkan gejala yang lebih terorganisasi. Sejumlah elemen masyarakat sipil tidak lagi bergerak sendiri, tetapi mencari ruang untuk mempertemukan gagasan, menyusun agenda, dan membangun jejaring. Fenomena ini penting dibaca dengan tenang: bukan sebagai ancaman otomatis bagi pemerintah, melainkan sebagai tanda bahwa sebagian warga sedang mencari saluran baru untuk mengawasi kekuasaan serta memengaruhi arah kebijakan publik.
Ada sesuatu yang berubah dalam cara sebagian masyarakat sipil merespons perkembangan politik nasional. Kritik yang semula tersebar di antara kelompok, organisasi, akademisi, aktivis, dan komunitas mulai menemukan ruang perjumpaan. Mereka tidak selalu mempunyai agenda yang sama, apalagi berada dalam satu barisan politik. Namun, muncul kebutuhan yang sama untuk memperkuat partisipasi warga, mengawasi kekuasaan, dan memastikan kritik tidak berhenti sebagai suara yang terpisah-pisah.
Gejala itu terlihat jelas melalui Konferensi Republik: Meneguhkan Civil Society Pilar Republik yang berlangsung di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, pada 30 Mei 2026. Republika, 30 Mei 2026, melaporkan bahwa ratusan organisasi masyarakat sipil, aktivis, akademisi, dan tokoh intelektual berkumpul dalam forum tersebut. Penyelenggara menyebutnya sebagai konsolidasi nasional berbagai elemen masyarakat sipil untuk mempertemukan gagasan yang selama ini tersebar dan mengubahnya menjadi kehendak kolektif yang lebih terorganisasi.
Penting dicatat, fakta tersebut tidak berarti seluruh masyarakat sipil Indonesia telah menyatu dalam satu gerakan. Itu kesimpulan yang terlalu jauh. Yang lebih tepat adalah adanya sejumlah elemen masyarakat sipil yang sedang berusaha membangun jejaring dan menemukan agenda bersama. Perbedaan kepentingan, latar belakang, strategi, bahkan pandangan politik tetap ada. Justru di situlah tantangan konsolidasi menjadi menarik: apakah keragaman tersebut mampu diubah menjadi kekuatan demokratis tanpa kehilangan independensinya?
PortalJateng, 30 Mei 2026, mencatat bahwa forum di UGM tidak hanya membicarakan krisis representasi demokrasi, tetapi juga ketimpangan ekonomi, pelemahan institusi strategis, fragmentasi sosial, partisipasi publik, supremasi hukum, antikorupsi, krisis ekologi, demokratisasi pengetahuan, serta kewargaan aktif. Agenda yang luas itu menunjukkan bahwa keresahan masyarakat sipil tidak berdiri pada satu persoalan tunggal. Ia merupakan pertemuan berbagai persoalan yang kemudian dicari titik hubungnya.
Di sinilah pemerintah perlu membaca fenomena tersebut secara lebih tenang. Konsolidasi masyarakat sipil tidak otomatis merupakan gerakan untuk menjatuhkan pemerintah. Dalam negara demokratis, masyarakat sipil memang mempunyai fungsi sebagai pengawas, pemberi kritik, sekaligus pengingat ketika kebijakan negara dinilai menyimpang dari kepentingan publik. Pemerintah tidak wajib menerima semua kritik. Tetapi pemerintah berkepentingan mengetahui mengapa kritik tertentu memperoleh dukungan dan mengapa sejumlah kelompok merasa perlu membangun jaringan yang lebih luas.
Persoalannya menjadi lebih sensitif ketika kritik terhadap pemerintah dibingkai sebagai persoalan yang berasal dari pengaruh asing atau upaya memecah belah bangsa. Pada 2 Juni 2025, dalam pidato Hari Lahir Pancasila, Presiden Prabowo Subianto mengingatkan masyarakat agar tidak mudah diadu domba dan menyebut adanya kekuatan asing yang disebutnya menyuntikkan dana kepada LSM untuk memicu konflik horizontal. Antara, 2 Juni 2025, memberitakan pernyataan tersebut sebagai bagian dari pesan Presiden mengenai pentingnya menjaga persatuan nasional.
Pernyataan itu kemudian mendapat penjelasan dari Istana. Antara, 3 Juni 2025, melaporkan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyatakan Presiden memiliki informasi mengenai kelompok atau individu, termasuk yang mengatasnamakan LSM, yang dinilai berperan dalam upaya mendiskreditkan pemerintah atau memecah persatuan. Pada hari yang sama, Kompas juga memberitakan adanya klarifikasi Istana bahwa kritik Presiden tidak dimaksudkan untuk menyamaratakan seluruh LSM.
Di sinilah batas penting antara kewaspadaan negara dan respons terhadap kritik perlu dijaga. Negara tentu berhak melawan campur tangan asing, disinformasi, atau upaya mengacaukan stabilitas nasional. Tetapi tudingan terhadap aktor tertentu membutuhkan bukti yang dapat diuji. Jika tidak, ruang publik justru berisiko dipenuhi kecurigaan. Kritik kebijakan dapat bergeser menjadi persoalan loyalitas, sementara pengkritik terdorong untuk membuktikan bahwa mereka bukan musuh negara.
Demokrasi membutuhkan pembedaan yang tegas antara kritik dan ancaman. Kritik dapat salah, bias, bahkan memiliki kepentingan politik. Tetapi kritik tetap harus diuji melalui argumentasi dan bukti. Ancaman terhadap negara adalah persoalan lain yang membutuhkan pembuktian dan mekanisme hukum. Ketika keduanya dicampur, pemerintah berisiko menggunakan energi politik untuk menghadapi orang yang mengkritik, sementara substansi kritik justru terabaikan.
Perkembangan berikutnya memperlihatkan bahwa konsolidasi tersebut tidak berhenti di Yogyakarta. Pada 28 Juni 2026, agenda Konsolidasi Nasional Konferensi Republik bertajuk Jalan Menata Kembali Republik di Kampus UI Salemba mendadak tidak dapat berlangsung di lokasi yang telah direncanakan. Media Indonesia, 28 Juni 2026, melaporkan bahwa forum tersebut kemudian dialihkan ke format daring. Bagi penyelenggara, perubahan lokasi tidak menghentikan agenda konsolidasi masyarakat sipil.
Peristiwa itu menarik bukan semata karena persoalan tempat. Yang lebih penting adalah respons gerakan setelah menghadapi hambatan. Forum tetap berjalan dan sejumlah laporan menyebut peserta kemudian membahas langkah lanjutan, termasuk gagasan mengenai platform bersama dan desain jejaring organisasi. Suara.com, 28 Juni 2026, melaporkan bahwa forum tersebut menyepakati tiga mandat penting, yaitu platform gerakan bersama, desain organisasi jejaring, serta pembentukan tim formatur perintis.
Apabila informasi tersebut dibaca bersama perkembangan di UGM sebulan sebelumnya, terlihat adanya proses yang lebih panjang daripada sekadar satu konferensi. Masyarakat sipil sedang mencoba membangun infrastruktur komunikasi dan organisasi. Media Indonesia, 28 Juni 2026, juga menggambarkan forum di Salemba sebagai kelanjutan dari proses konsolidasi yang sebelumnya berlangsung di UGM. Dengan demikian, istilah konsolidasi tidak lagi sekadar slogan, meskipun keberhasilan akhirnya tetap bergantung pada kemampuan kelompok-kelompok tersebut menjaga kesinambungan gerakan.
Namun, ada jebakan yang juga harus dihindari masyarakat sipil. Konsolidasi yang hanya dibangun atas dasar ketidaksukaan kepada pemerintah akan mudah pecah. Gerakan yang kuat membutuhkan agenda yang lebih konkret daripada sekadar penolakan. Ia membutuhkan data, argumentasi, transparansi, mekanisme pengambilan keputusan, akuntabilitas pendanaan, serta kemampuan membedakan kritik kebijakan dari propaganda politik.
Kritik terhadap pemerintah pun tidak otomatis benar hanya karena disampaikan oleh organisasi masyarakat sipil. Masyarakat sipil juga harus siap dikritik. Jika ingin menjadi kekuatan demokrasi, mereka harus membuktikan bahwa kritik yang disampaikan bukan sekadar reaksi emosional, bukan pula kendaraan bagi kepentingan kelompok tertentu. Kredibilitas masyarakat sipil dibangun melalui konsistensi antara apa yang mereka tuntut dari pemerintah dan bagaimana mereka mengelola organisasinya sendiri.
Di sisi lain, pemerintah juga perlu memahami hukum sosial dari sebuah kritik. Kritik yang dijawab dengan data dapat menghasilkan perdebatan sehat. Kritik yang dijawab dengan koreksi kebijakan dapat menghasilkan perbaikan. Kritik yang dijawab dengan dialog dapat memperluas kepercayaan. Sebaliknya, kritik yang terus-menerus dibalas dengan kecurigaan dapat mendorong kelompok yang semula tidak saling berhubungan untuk mencari solidaritas satu sama lain.
Fenomena itulah yang dapat menjelaskan metafora bola salju. Ia tidak membesar karena setiap keping di dalamnya mempunyai agenda identik. Ia membesar karena berbagai kepingan menemukan alasan untuk melekat ketika bergerak. Dalam politik, satu persoalan dapat bertemu dengan persoalan lain: kebijakan ekonomi bertemu ketimpangan, ketimpangan bertemu ketidakpercayaan, ketidakpercayaan bertemu persoalan hukum, dan persoalan hukum bertemu kegelisahan mengenai ruang kebebasan sipil.
LAB 45 melalui telaah Jaleswari Pramodhawardani, 18 Maret 2026, membahas hubungan antara retorika negara, kekerasan sipil, dan chilling effect dalam krisis demokrasi Indonesia. Telaah tersebut mengingatkan bahwa tekanan terhadap ruang sipil dapat menimbulkan efek gentar yang membuat masyarakat enggan menyampaikan pandangan secara terbuka. Dalam perspektif demokrasi, kondisi semacam itu bukan keadaan ideal karena negara justru membutuhkan informasi dan kritik dari masyarakat untuk menguji kualitas kebijakannya.
Pemerintah yang kuat seharusnya tidak membutuhkan masyarakat yang diam. Pemerintah membutuhkan masyarakat yang kritis, sebab kritik dapat berfungsi sebagai sistem peringatan dini. Kebijakan yang salah bisa diketahui lebih cepat. Program yang tidak efektif dapat dikoreksi. Dampak yang tidak diperhitungkan dapat terlihat sebelum menjadi masalah lebih besar. Dengan cara pandang seperti itu, masyarakat sipil bukan gangguan bagi pemerintahan, melainkan bagian dari ekosistem pengawasan demokratis.
Tetapi pemerintah juga tidak boleh dipaksa menerima seluruh tudingan tanpa pemeriksaan. Di sinilah demokrasi membutuhkan ruang deliberasi. Pemerintah menjelaskan, masyarakat mengkritik, data diperiksa, dan publik menilai. Jika pemerintah memiliki bukti mengenai keterlibatan aktor asing atau kelompok tertentu dalam tindakan yang melanggar hukum, bukti tersebut seharusnya dibawa melalui mekanisme yang dapat diuji, bukan berhenti pada retorika.
Demikian pula masyarakat sipil harus menghindari godaan membangun narasi bahwa setiap kebijakan pemerintah merupakan bukti kemunduran demokrasi. Klaim sebesar itu membutuhkan pembuktian yang juga besar. Kritik yang terlalu menyamaratakan justru dapat kehilangan daya. Sebaliknya, kritik yang spesifik, berbasis data, dan menawarkan alternatif kebijakan jauh lebih sulit diabaikan.
Konferensi Republik memperlihatkan bahwa sebagian elemen masyarakat sipil sedang mencari bentuk baru. Mereka tidak hanya ingin menyuarakan kegelisahan, tetapi juga membangun penghubung antarkelompok. Perkembangan forum lanjutan pada Juni 2026 memperlihatkan bahwa gagasan tersebut terus dicoba untuk diterjemahkan menjadi jejaring. Itu merupakan dinamika demokrasi yang wajar selama dilakukan secara damai, terbuka, dan sesuai hukum.
Karena itu, pemerintah tidak perlu panik melihat masyarakat sipil berkonsolidasi. Yang perlu dilakukan adalah membaca pesan di balik konsolidasi tersebut. Mengapa mereka merasa perlu berkumpul? Kebijakan apa yang paling banyak dipersoalkan? Di mana letak ketidakpercayaan publik? Apakah saluran partisipasi formal sudah cukup? Dan apakah pemerintah selama ini lebih sering menjawab substansi kritik atau justru memperdebatkan siapa yang menyampaikannya?
Pertanyaan terakhir mungkin yang paling menentukan. Sebab politik demokratis bukan perlombaan untuk memenangkan setiap perdebatan. Pemerintah memiliki mandat elektoral, tetapi mandat itu bukan cek kosong. Masyarakat memiliki hak untuk mengawasi, mengkritik, dan menuntut pertanggungjawaban. Pada saat yang sama, masyarakat sipil juga memiliki kewajiban menyampaikan kritik secara bertanggung jawab.
Jika kedua pihak memahami batas tersebut, konsolidasi masyarakat sipil tidak harus menjadi ancaman bagi pemerintahan Prabowo. Ia dapat menjadi mekanisme koreksi yang justru memperkuat republik. Tetapi jika kritik terus diperlakukan sebagai permusuhan, sementara keresahan publik terus dianggap sebagai permainan aktor tertentu, jarak antara kekuasaan dan masyarakat dapat semakin lebar.
Bola salju politik biasanya tidak membesar karena satu kritik. Ia membesar karena banyak keresahan menemukan titik temu. Karena itu, pemerintah sebaiknya tidak hanya bertanya siapa yang menggulirkan bola tersebut. Pertanyaan yang lebih penting adalah mengapa semakin banyak orang merasa perlu mendorongnya.
Di situlah ukuran kedewasaan demokrasi diuji. Kekuasaan tidak harus selalu setuju dengan kritik, tetapi harus mampu mendengarnya. Masyarakat sipil tidak harus selalu benar, tetapi harus mampu mempertanggungjawabkan kritiknya. Jika keduanya menjalankan peran masing-masing secara dewasa, perbedaan tidak menjadi ancaman bagi republik. Namun jika kritik dibalas dengan kecurigaan dan kecurigaan dibalas dengan konsolidasi, bola salju itu justru dapat terus membesar.
