BANGKALAN, BUSERNASIONAL– Langkah tegas diambil oleh jajaran Polres Bangkalan dalam meluruskan informasi liar yang beredar di tengah masyarakat. Melalui Kasi Humas Polres Bangkalan, Ipda Agung Imtama, pihak kepolisian secara telak membantah pemberitaan sepihak yang menuding institusi penegak hukum ini bungkam atau tidak merespons konfirmasi wartawan terkait pemeriksaan kendaraan di lingkungan Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Bangkalan.
Tidak tanggung-tanggung, Ipda Agung menyebut narasi yang disebar oleh oknum media tersebut sebagai informasi sesat yang jauh dari fakta sebenarnya. Dengan gaya bicara lugas dan tanpa kompromi, ia memastikan bahwa tidak pernah ada panggilan masuk ataupun pesan WhatsApp dari wartawan yang bersangkutan ke nomor pribadinya.
> “Jangan dipelintir! Faktanya saya sama sekali tidak pernah dihubungi. Jadi kalau ada narasi yang menyebut Humas tidak merespons, itu sangat tidak sesuai fakta,” tandas Ipda Agung dengan nada tegas, Kamis (1/10/2026).
>
Sikap Profesional Diuji, Konfirmasi Adalah Harga Mati
Sebagai perisai informasi di tubuh kepolisian, Ipda Agung mengingatkan bahwa konfirmasi dan verifikasi merupakan marwah utama dalam proses jurnalistik. Terlebih lagi, jika pemberitaan tersebut menyangkut instansi besar yang berpotensi menggiring opini publik dan menimbulkan persepsi negatif di masyarakat.
Ia menyayangkan adanya pemberitaan yang terkesan buru-buru menyudutkan tanpa melalui jalur komunikasi yang sah. Padahal, pintu komunikasi Polres Bangkalan selalu terbuka lebar bagi siapa saja rekan-rekan media yang ingin mencari kebenaran berita.
“Polres Bangkalan selalu terbuka untuk rekan-rekan media. Silakan melakukan konfirmasi dan komunikasi secara langsung. Jangan sampai muncul narasi bahwa kami bungkam atau menutup diri, sementara faktanya kami tidak pernah menerima konfirmasi itu,” bebernya.
Hati-hati, Jurnalis Jangan Asal Tulis!
Lebih lanjut, Ipda Agung menegaskan bahwa pihaknya sangat menghormati tugas, pokok, dan fungsi (tursposi) pers sebagai pilar keempat demokrasi penyampai informasi publik. Namun, kebebasan pers tetap harus dibarengi dengan etika, keakuratan, serta keberimbangan data (cover both sides).
Pemberitaan yang tidak berimbang dan hanya mendengarkan sepihak dinilai hanya akan mencederai profesionalisme dunia jurnalistik itu sendiri serta berpotensi memecah belah pemahaman publik.
“Persoalan ini harus menjadi bahan evaluasi bersama bagi seluruh pihak. Mari kedepankan prinsip verifikasi, akurasi, keberimbangan, dan etika jurnalistik agar informasi yang sampai ke masyarakat tidak menyesatkan,” pungkasnya menutup.
(Tim Redaksi)
