BENGKULU, BUSERNASIONAL – Suasana demonstrasi memperingati Hari Tani Nasional di depan Kantor Gubernur Bengkulu, Kamis (24/9/2026), sempat memanas. Namun, di tengah ketegangan pengamanan, perhatian publik justru tersedot pada ulah kontroversial seorang oknum aparat.
Pria berbadan tegap mengenakan baju hitam yang berada di barisan pengamanan aparat mendadak viral di media sosial. Bukan karena aksinya mengamankan unjuk rasa, melainkan karena perilakunya yang dinilai mencederai etika kepolisian.
Dalam rekaman video singkat yang beredar luas, oknum personel tersebut terlihat menyeringai sinis ke arah massa aksi. Tak hanya itu, ia juga tampak menjulurkan lidah sambil memperagakan isyarat tangan provokatif yang langsung memantik sorotan tajam warganet dan peserta demo.
Menanggapi kegaduhan di ruang maya tersebut, Polda Bengkulu bergerak cepat. Bidang Profesi dan Pengamanan (Bid Propam) Polda Bengkulu langsung turun tangan melakukan investigasi dan pemeriksaan mendalam.
Kabid Humas Polda Bengkulu, Kombes Pol. Imam Wijayanto, memberikan keterangan resmi melalui akun Instagram Polda Bengkulu, Selasa (29/9/2026). Ia menegaskan bahwa institusinya tidak tinggal diam menghadapi perilaku indisipliner anggotanya.
“Dapat kami sampaikan, Polda Bengkulu, melalui Bid Propam, telah melaksanakan evaluasi dan pemeriksaan terkait berita viral yang terjadi pada saat pelayanan unjuk rasa di Pemprov Bengkulu pada tanggal 24 September 2026,” ujar Kombes Imam.
Akibat perbuatan yang dinilai tidak terpuji tersebut, oknum aparat itu langsung dicopot dari tugas pengamanan dan dijebloskan ke tempat khusus. Dalam foto rilis yang dibagikan, yang bersangkutan tampak mengenakan pakaian khusus bertuliskan “patsus”.
“Saat ini salah satu personel Polda Bengkulu telah diamankan dan dilakukan tindakan disiplin untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya,” tegas Imam.
Selain menjatuhkan sanksi tegas berupa tindakan disiplin dan penempatan di patsus, Polda Bengkulu secara terbuka menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat. Pihaknya menegaskan bahwa institusi kepolisian tidak akan mentolerir segala bentuk perilaku personel yang dapat merusak kepercayaan publik, terutama saat memberikan pelayanan pengamanan aksi unjuk rasa.
Kini, aksi provokatif yang berawal dari rekaman amatir di tengah panasnya demonstrasi itu harus dibayar mahal oleh oknum bersangkutan di balik dinding pemeriksaan Propam.
