BuserNasional – Di tengah ambisi besar mewujudkan Indonesia Emas 2045, muncul sebuah ironi yang menggugah ruang publik. Data yang beredar luas dan dikaitkan dengan UNESCO menyebut porsi belanja pendidikan Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) hanya sekitar 1,3 persen. Angka itu memicu perdebatan nasional, bukan semata karena posisinya yang rendah, melainkan karena membuka pertanyaan mendasar tentang sejauh mana pendidikan benar-benar ditempatkan sebagai investasi strategis bagi masa depan bangsa.
Perdebatan mengenai angka tersebut sesungguhnya tidak sesederhana membandingkan Indonesia dengan negara lain. Verifikasi terhadap data menunjukkan bahwa indikator yang digunakan merujuk pada persentase belanja pemerintah untuk pendidikan terhadap PDB sebagaimana dihimpun UNESCO Institute for Statistics dan dipublikasikan kembali oleh berbagai lembaga data internasional. Di sisi lain, pemerintah Indonesia selama ini menegaskan telah memenuhi amanat Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mewajibkan sedikitnya 20 persen APBN dan APBD dialokasikan untuk fungsi pendidikan. Dua angka tersebut sering dipertentangkan, padahal keduanya lahir dari indikator yang berbeda dan tidak dapat dibandingkan secara langsung.
Perbedaan metodologi inilah yang seharusnya menjadi titik awal diskusi publik. Persentase terhadap APBN menggambarkan prioritas belanja pemerintah dalam struktur anggaran negara. Sebaliknya, persentase terhadap PDB menunjukkan besarnya investasi pendidikan dibandingkan keseluruhan kapasitas ekonomi nasional. Sebuah negara dapat mengalokasikan 20 persen APBN untuk pendidikan, tetapi tetap memiliki persentase yang rendah terhadap PDB apabila ukuran APBN relatif kecil dibandingkan nilai PDB. Dengan kata lain, dua indikator tersebut menjawab pertanyaan yang berbeda sehingga tidak tepat dipertentangkan tanpa memahami konteksnya.
Namun demikian, perbedaan metode penghitungan tidak boleh dijadikan alasan untuk menghindari evaluasi yang lebih mendasar. Pertanyaan yang sesungguhnya bukan hanya apakah angka 1,3 persen sepenuhnya mencerminkan realitas belanja pendidikan Indonesia, melainkan apakah investasi negara dalam pendidikan sudah cukup untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul. Pada titik inilah diskusi mengenai anggaran berubah menjadi pembahasan mengenai kualitas pembangunan manusia.
Realitas di lapangan menunjukkan masih banyak persoalan yang membelit dunia pendidikan nasional. Ribuan ruang kelas memerlukan rehabilitasi, distribusi guru belum merata, kualitas pembelajaran masih timpang antarwilayah, dan akses pendidikan tinggi belum sepenuhnya menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Berbagai hasil asesmen internasional, termasuk Programme for International Student Assessment (PISA), juga menunjukkan bahwa kemampuan literasi, numerasi, dan sains peserta didik Indonesia masih menghadapi tantangan besar dibandingkan banyak negara lain.
Kondisi tersebut mengisyaratkan bahwa besarnya anggaran belum tentu identik dengan tingginya kualitas pendidikan. Efektivitas penggunaan anggaran sama pentingnya dengan jumlah anggaran itu sendiri. Selama bertahun-tahun pemerintah telah mengalokasikan dana melalui Bantuan Operasional Sekolah, tunjangan profesi guru, Dana Alokasi Khusus pendidikan, pembangunan infrastruktur sekolah, hingga berbagai program digitalisasi pembelajaran. Akan tetapi, berbagai program tersebut belum sepenuhnya menghasilkan lompatan kualitas pendidikan yang diharapkan.
Persoalan berikutnya terletak pada struktur fiskal Indonesia. Rasio penerimaan pajak terhadap PDB masih relatif rendah dibandingkan banyak negara lain. Konsekuensinya, ruang fiskal pemerintah untuk membiayai berbagai sektor pembangunan, termasuk pendidikan, menjadi terbatas. Ketika kapasitas penerimaan negara belum tumbuh secara signifikan, peningkatan kualitas layanan pendidikan akan selalu berhadapan dengan keterbatasan anggaran. Oleh karena itu, pembahasan mengenai belanja pendidikan tidak dapat dipisahkan dari reformasi perpajakan, peningkatan penerimaan negara, dan penguatan kapasitas fiskal nasional.
Di sisi lain, Indonesia sedang menikmati bonus demografi yang diperkirakan mencapai puncaknya dalam dua dekade mendatang. Fenomena ini sering disebut sebagai peluang emas karena jumlah penduduk usia produktif jauh lebih besar dibandingkan kelompok usia nonproduktif. Namun sejarah berbagai negara menunjukkan bahwa bonus demografi hanya akan menghasilkan kemajuan apabila ditopang oleh pendidikan yang berkualitas, pelayanan kesehatan yang memadai, serta lapangan kerja yang mampu menyerap tenaga kerja terdidik. Tanpa fondasi tersebut, bonus demografi justru berpotensi berubah menjadi tekanan sosial dan ekonomi.
Pengalaman berbagai negara memberikan pelajaran yang menarik. Korea Selatan, Finlandia, Singapura, hingga Vietnam membangun daya saing nasional melalui investasi jangka panjang pada pendidikan, penelitian, inovasi, dan pengembangan kualitas guru. Mereka tidak hanya memperbesar anggaran, tetapi juga memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan menghasilkan peningkatan kualitas pembelajaran. Transparansi, evaluasi berkala, dan reformasi kebijakan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keberhasilan tersebut.
Indonesia tentu memiliki karakteristik yang berbeda. Wilayah yang luas, jumlah penduduk yang besar, serta sistem desentralisasi membuat tata kelola pendidikan jauh lebih kompleks. Sebagian besar layanan pendidikan berada di bawah kewenangan pemerintah daerah sehingga efektivitas anggaran sangat bergantung pada kualitas perencanaan, koordinasi, dan pengawasan di tingkat pusat maupun daerah. Kompleksitas ini menjelaskan mengapa peningkatan kualitas pendidikan tidak cukup hanya mengandalkan penambahan anggaran.
Karena itu, polemik mengenai angka 1,3 persen seharusnya tidak berhenti pada perdebatan statistik. Yang jauh lebih penting ialah menjadikan data tersebut sebagai pintu masuk untuk mengevaluasi arah kebijakan pendidikan nasional secara menyeluruh. Pemerintah perlu menjelaskan metodologi penghitungan anggaran kepada publik secara transparan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman, sementara masyarakat perlu melihat persoalan pendidikan secara lebih utuh, tidak sekadar terpaku pada satu indikator.
Ukuran keberhasilan pendidikan bukanlah besarnya angka yang tertulis dalam dokumen anggaran, melainkan kualitas manusia yang dihasilkan. Anggaran pendidikan harus mampu melahirkan sekolah yang aman dan layak, guru yang profesional, riset yang berkembang, perguruan tinggi yang kompetitif, serta lulusan yang memiliki daya saing global sekaligus karakter kebangsaan yang kuat. Jika tujuan tersebut belum tercapai, maka evaluasi terhadap kebijakan pendidikan menjadi sebuah keniscayaan.
Pendidikan bukan sekadar pos belanja negara, melainkan investasi peradaban. Bangsa yang memandang pendidikan sebagai beban pengeluaran akan berjalan lebih lambat dibandingkan bangsa yang menjadikannya fondasi pembangunan. Perdebatan mengenai angka belanja pendidikan seyogianya menjadi momentum untuk memperkuat komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam membangun sistem pendidikan yang lebih adil, lebih berkualitas, dan lebih mampu menyiapkan generasi Indonesia menghadapi tantangan abad ke-21. Dengan demikian, cita-cita Indonesia Emas 2045 tidak berhenti sebagai slogan pembangunan, tetapi benar-benar bertumpu pada manusia Indonesia yang unggul, berpengetahuan, dan berkarakter.
