WASHINGTON, BUSERNASIONAL.MY.ID — Rencana pemungutan suara untuk memproses pemakzulan Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Pete Hegseth, tertunda setelah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) AS mengakhiri sidang lebih awal dan memasuki masa reses menjelang pemilu sela November 2026.
Keputusan tersebut menambah ketegangan politik di Washington, ketika Kongres tengah memperdebatkan kewenangan presiden dalam operasi militer terhadap Iran, biaya perang, serta batas pengawasan legislatif terhadap kebijakan pertahanan.
Menurut laporan The Guardian pada 16 September 2026, Ketua DPR AS Mike Johnson membatalkan agenda pemungutan suara yang semula dijadwalkan pada Kamis dan memulangkan anggota Kongres sehari lebih awal. Para anggota dijadwalkan menjalani reses kampanye selama sekitar tujuh minggu. Johnson menyatakan DPR telah menyelesaikan pekerjaannya dan anggota perlu kembali ke distrik masing-masing untuk berkomunikasi dengan konstituen. Ia membantah perubahan jadwal tersebut dimaksudkan untuk melindungi Hegseth.
Resolusi Pemakzulan Diajukan Thomas Massie
Penundaan itu berkaitan dengan resolusi pemakzulan yang diajukan anggota DPR dari Partai Republik, Thomas Massie, pada 15 September 2026.
Dalam pernyataan resminya, Massie mengatakan resolusi tersebut memuat delapan pasal tuduhan terhadap Hegseth. Salah satu pokok utamanya adalah dugaan bahwa Hegseth menjalankan operasi militer terhadap Iran tanpa deklarasi perang atau otorisasi khusus dari Kongres.
Massie juga menuduh Hegseth melanggar ketentuan tertentu dalam War Powers Resolution 1973, termasuk terkait keberlanjutan operasi militer tanpa persetujuan legislatif. Tuduhan tersebut merupakan dasar politik dan konstitusional yang diajukan Massie, bukan putusan pengadilan yang telah menyatakan Hegseth bersalah.
Karena diajukan sebagai privileged resolution, usulan tersebut memiliki mekanisme yang memungkinkan Massie meminta DPR menangani dan melakukan pemungutan suara atas resolusinya. Namun, berakhirnya sidang lebih awal membuat proses tersebut tidak berlangsung sebelum masa reses.
The Guardian melaporkan bahwa DPR diperkirakan baru akan kembali membahas resolusi itu setelah pemilu November. Hingga saat ini, penundaan tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan adanya kesepakatan untuk menggagalkan pemakzulan.
Perdebatan War Powers Melintasi Garis Partai
Persoalan kewenangan perang menjadi semakin sensitif setelah DPR AS meloloskan resolusi War Powers dengan suara 220 berbanding 204 pada 15 September.
Resolusi tersebut bertujuan membatasi kelanjutan keterlibatan militer AS dalam konflik Iran tanpa deklarasi perang atau otorisasi dari Kongres. Tujuh anggota DPR dari Partai Republik turut mendukung resolusi bersama anggota Demokrat.
Hasil pemungutan suara itu menunjukkan adanya perbedaan pandangan di dalam Partai Republik mengenai batas kewenangan eksekutif. Namun, dukungan terhadap resolusi tersebut tidak otomatis berarti seluruh anggota yang mendukungnya juga menyetujui pemakzulan Hegseth. Kedua proses tersebut memiliki substansi dan konsekuensi hukum-politik yang berbeda.
Pemerintahan Presiden Donald Trump dan Pentagon menolak tuduhan bahwa operasi militer tersebut dijalankan secara melanggar hukum. Juru bicara Pentagon Kingsley Wilson sebelumnya menyatakan dukungan terhadap Hegseth, sementara pemerintahan Trump mempertahankan pandangan bahwa tindakan militernya berada dalam kewenangan eksekutif.
Biaya Perang Mencapai US$38 Miliar
Di luar pertarungan politik, biaya konflik Iran menjadi persoalan penting bagi anggaran Amerika Serikat.
Laporan Congressional Budget Office (CBO) yang dirilis 15 September memperkirakan konflik tersebut telah menelan sekitar US$38 miliar hingga 1 Agustus 2026. Pengeluaran itu terutama mencakup penggantian amunisi yang digunakan, peralatan yang hilang, peningkatan jam penerbangan, bahan bakar, serta kebutuhan operasional militer lainnya.
CBO memperkirakan biaya tambahan dapat mencapai sekitar US$2 miliar hingga US$3 miliar per bulan, tergantung intensitas konflik. Lembaga tersebut juga memperkirakan gangguan pengiriman energi dapat meningkatkan inflasi AS sekitar 0,5 poin persentase pada kuartal pertama 2027 dibandingkan proyeksi sebelum perang.
Angka tersebut merupakan estimasi biaya langsung Departemen Pertahanan dan bukan keseluruhan dampak ekonomi perang. Biaya perbaikan sejumlah fasilitas yang rusak serta konsekuensi jangka panjang bagi personel militer dan layanan veteran tidak seluruhnya tercakup dalam perhitungan tersebut.
Kongres, Pengawasan, dan Catatan Politik
Mike Johnson menyebut langkah Massie sebagai manuver politik dan memperkirakan resolusi pemakzulan tersebut tidak akan berhasil ketika DPR kembali bersidang. Sebaliknya, Massie memandang pemungutan suara sebagai bagian dari kewajiban Kongres untuk mengawasi penggunaan kekuatan militer dan mempertahankan kewenangan konstitusional legislatif.
Secara politik, pemungutan suara pemakzulan bukan hanya menentukan apakah proses tersebut berlanjut. Setiap anggota DPR juga akan tercatat secara terbuka atas sikapnya terhadap tuduhan yang diajukan.
Namun, alasan pasti di balik perubahan jadwal DPR tidak dapat disimpulkan hanya dari fakta bahwa sidang berakhir lebih awal. Yang dapat dipastikan adalah agenda pemungutan suara tertunda, sementara perdebatan mengenai operasi militer Iran, biaya perang, dan kewenangan eksekutif masih berlangsung.
Dengan demikian, Kongres AS akan memasuki masa reses tanpa menyelesaikan proses pemungutan suara atas resolusi pemakzulan Hegseth. Persoalan tersebut kemungkinan kembali menjadi agenda setelah pemilu sela November, ketika anggota DPR kembali menghadapi tuntutan pengawasan, pertanggungjawaban anggaran, dan perdebatan mengenai batas kekuasaan presiden dalam perang.
Catatan sumber utama: Reuters, Associated Press, The Guardian, CBS News, serta dokumen resmi Rep. Thomas Massie. Untuk angka biaya perang, sumber paling penting adalah laporan Congressional Budget Office (CBO) yang dirilis 15 September 2026.
