Busernasional.my.id — Di tengah persiapan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Tambakberas, Jombang, sebuah posko Muhammadiyah muncul dengan bahasa yang sederhana: kesehatan, makanan, minuman, dan keamanan. Namun di balik sepuluh ribu mangkuk bakso dan telur matang gratis, tersimpan cerita yang lebih besar tentang bagaimana dua organisasi Islam dengan tradisi berbeda dapat bertemu bukan untuk menyeragamkan identitas, melainkan untuk melayani manusia di tengah masyarakat.
Beberapa hari menjelang Muktamar ke-35 NU, kawasan Tambakberas bergerak seperti sebuah kota kecil yang sedang menyiapkan kedatangan tamu dalam jumlah besar. Pondok Pesantren Bahrul Ulum menjadi pusat kegiatan, sementara lapangan, jalan, tempat parkir, dapur umum, akomodasi, dan berbagai fasilitas pendukung dipersiapkan untuk menyambut para muktamirin. Forum lima tahunan NU itu dijadwalkan berlangsung pada 27–31 Agustus 2026.
Di tengah kesibukan tersebut, Pimpinan Daerah Muhammadiyah Jombang memilih mengambil posisi yang menarik. Bukan sebagai bagian dari struktur kepanitiaan NU, melainkan sebagai tetangga yang menawarkan pelayanan. PDM Jombang menyiapkan posko sekitar 500 meter di sebelah utara Lapangan Untung Suropati, Tambakberas. Rencana itu lahir setelah silaturahmi jajaran PDM dengan Panitia Lokal Muktamar NU, KH Abdul Rozaq Soleh atau Gus Rozaq.
Daftar layanan yang disiapkan cukup panjang. Pemeriksaan kesehatan gratis akan melibatkan tiga rumah sakit Muhammadiyah, disertai ambulans gratis. Untuk konsumsi, PDM menyiapkan sekitar 10 ribu mangkuk bakso dan 10 ribu telur matang. Kopi dan teh juga disediakan tanpa pungutan. Pada sisi lain, ratusan personel Kokam dan Tapak Suci disiapkan untuk membantu menjaga ketertiban di sekitar posko sekaligus mendukung pelayanan kepada muktamirin.
Angka-angka itu memang mudah menarik perhatian. Sepuluh ribu mangkuk bakso terdengar seperti angka besar, tetapi maknanya bukan sekadar jumlah. Di balik satu mangkuk makanan terdapat rantai pekerjaan: pengadaan bahan, pengolahan, penyimpanan, distribusi, kebersihan, antrean, tenaga relawan, sampai pengelolaan sampah. Demikian pula sepuluh ribu telur matang. Jika pelayanan ingin disebut sukses, persoalannya bukan hanya apakah makanan habis dibagikan, melainkan apakah seluruh proses berlangsung tertib, aman, higienis, dan adil.
Di titik inilah gagasan posko Muhammadiyah menjadi lebih menarik daripada sekadar berita tentang organisasi yang membantu organisasi lain. Ia dapat dibaca sebagai ujian kecil tentang kemampuan gerakan sosial mengubah niat baik menjadi pelayanan yang profesional. Semangat persaudaraan memang penting, tetapi dalam sebuah kerumunan besar, niat baik membutuhkan sistem. Pelayanan kesehatan membutuhkan tenaga yang kompeten dan mekanisme rujukan. Distribusi makanan membutuhkan pengaturan. Personel keamanan membutuhkan koordinasi. Bahkan secangkir kopi membutuhkan tata kelola jika harus disediakan dalam jumlah besar.
Kebutuhan itu bukan perkara kecil. Panitia Muktamar NU sendiri telah menyiapkan sistem keamanan dengan melibatkan ribuan personel gabungan dan ratusan kamera pengawas. Artinya, kehadiran Kokam dan Tapak Suci sebaiknya diposisikan secara jelas sebagai dukungan terhadap posko Muhammadiyah, bukan sebagai struktur keamanan resmi Muktamar. Kejelasan batas peran justru penting agar semangat gotong royong tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan.
Begitu pula dengan layanan kesehatan. Panitia Muktamar memiliki sistem pelayanan sendiri, sementara PDM membawa sumber daya kesehatan dari lingkungan Muhammadiyah. Di sini diperlukan koordinasi yang terang: apakah posko Muhammadiyah menjadi layanan tambahan, bagaimana mekanisme penanganan kasus darurat, ke mana pasien dirujuk, dan siapa yang mengambil keputusan ketika kondisi membutuhkan penanganan lebih lanjut. Pertanyaan-pertanyaan itu bukan untuk meragukan niat baik, melainkan memastikan bahwa pelayanan publik tidak berhenti pada simbol.
Justru karena itu, langkah PDM Jombang memiliki nilai yang lebih luas jika dikelola secara terbuka dan profesional. Muhammadiyah tidak perlu menjadi NU untuk menunjukkan solidaritas kepada NU. NU juga tidak perlu mengubah identitasnya agar dapat menerima dukungan Muhammadiyah. Keduanya dapat tetap berdiri dengan sejarah, tradisi, dan karakter gerakan masing-masing, sambil bertemu pada wilayah yang lebih mendasar: membantu manusia yang membutuhkan.
Cara pandang semacam ini penting di tengah kebiasaan masyarakat memperlakukan perbedaan organisasi sebagai alasan untuk saling menjauh. NU dan Muhammadiyah memang memiliki corak gerakan yang tidak selalu sama. Namun perbedaan itu tidak seharusnya menghalangi kerja sosial. Di tingkat akar rumput, masyarakat sering kali lebih membutuhkan layanan kesehatan, makanan, pendidikan, bantuan kebencanaan, dan ruang aman daripada perdebatan mengenai identitas organisasi.
Jombang menyediakan panggung yang tepat untuk melihat kemungkinan tersebut. Tambakberas bukan hanya lokasi Muktamar, tetapi juga bagian dari sejarah panjang kehidupan Islam Indonesia. Ketika ribuan muktamirin datang, kebutuhan pelayanan akan meluas melampaui ruang sidang. Warga sekitar ikut merasakan dampaknya. Pedagang mendapat peluang ekonomi. Jalan menjadi lebih ramai. Tempat tinggal dan fasilitas publik digunakan lebih intensif. Karena itu, keberhasilan Muktamar bukan hanya persoalan suksesnya sidang, tetapi juga bagaimana kehadiran orang dalam jumlah besar dapat memberi manfaat dan tidak membebani masyarakat sekitar.
Dalam konteks itu, posko Muhammadiyah bisa menjadi ruang sosial yang penting. Ia dapat menjadi tempat muktamirin berhenti sejenak, memperoleh pemeriksaan kesehatan, menikmati makanan, minum kopi, bertanya arah, atau sekadar beristirahat. Di ruang semacam itu, identitas organisasi bisa menjadi latar belakang, bukan tembok. Orang bertemu sebagai sesama manusia sebelum kembali pada urusan organisasi masing-masing.
Tetapi ada satu hal yang perlu dijaga: jangan sampai seluruh makna gerakan ini berhenti pada romantisme. Foto bersama antara Ketua PDM Jombang Dr. Abdul Malik dan KH Abdul Rozaq Soleh memang menyampaikan pesan persahabatan. Namun foto tidak boleh menjadi akhir cerita. Justru setelah foto itu, pekerjaan sebenarnya dimulai. Posko harus berdiri, pelayanan harus berjalan, makanan harus terdistribusi, pasien harus ditangani, relawan harus bekerja, dan koordinasi harus berlangsung.
Karena itu, keberhasilan posko semestinya diukur bukan dari seberapa indah narasi tentang ukhuwah yang dibangun, melainkan dari seberapa nyata manfaat yang diterima. Apakah muktamirin merasa terbantu? Apakah warga sekitar ikut memperoleh manfaat? Apakah layanan kesehatan mampu menangani kebutuhan dasar? Apakah pembagian makanan berlangsung tertib? Apakah personel relawan memahami batas kewenangannya? Pertanyaan-pertanyaan tersebut jauh lebih penting daripada sekadar menghitung berapa banyak unggahan media sosial yang memuji gerakan tersebut.
Ada pula dimensi ekonomi dan lingkungan yang layak dipikirkan. Sepuluh ribu mangkuk bakso berarti ada bahan pangan yang harus disiapkan, kemasan atau wadah yang harus dikelola, dan sampah yang berpotensi muncul dalam jumlah besar. Jika pengadaan melibatkan pelaku usaha lokal, manfaatnya dapat mengalir kepada masyarakat Jombang. Jika sampah dikelola sejak awal, pelayanan sosial sekaligus menjadi contoh kepedulian lingkungan. Di sinilah aksi solidaritas dapat memiliki dampak yang lebih panjang daripada durasi Muktamar.
Hal yang sama berlaku bagi konsumsi. Memberi makanan gratis adalah tindakan baik, tetapi cara memberikannya menentukan kualitas kebaikan itu sendiri. Antrean yang tertib, informasi yang jelas, prioritas bagi orang yang membutuhkan, serta pengawasan kebersihan akan membuat pemberian makanan menjadi pelayanan yang bermartabat. Kebaikan tidak cukup hanya dengan memberi; kebaikan juga harus memastikan penerima tidak dipermalukan, tidak dipersulit, dan tidak ditempatkan sebagai objek belas kasihan.
Bagi Muhammadiyah, posko ini juga dapat menjadi bentuk nyata dari tradisi pelayanan sosial yang selama ini menjadi bagian penting gerakannya. Namun tantangannya adalah bagaimana pelayanan tersebut tidak tampil sebagai upaya mencari panggung di tengah hajatan organisasi lain. Semakin sederhana dan tulus pelayanan diberikan, semakin kuat pesan yang muncul. Dukungan yang baik tidak perlu mengambil alih panggung. Ia cukup hadir ketika dibutuhkan.
Bagi NU, dukungan tersebut juga menawarkan kesempatan untuk memperlihatkan bahwa organisasi besar tidak hidup dalam ruang tertutup. Muktamar adalah forum internal NU, tetapi penyelenggaraannya berlangsung di tengah masyarakat. Karena itu, keterlibatan warga, organisasi lain, pemerintah, relawan, pelaku usaha, dan berbagai kelompok sosial merupakan bagian dari ekosistem yang membuat sebuah hajatan besar dapat berjalan.
Di sinilah makna “tuan rumah sosial” menjadi relevan. Muhammadiyah tidak menjadi tuan rumah Muktamar secara organisatoris. Tuan rumah resmi tetap berada pada struktur NU dan Pondok Pesantren Bahrul Ulum. Tetapi melalui posko pelayanan, Muhammadiyah mengambil peran sebagai tuan rumah dalam pengertian sosial: ikut menyambut, melayani, dan memastikan tamu yang datang ke Jombang memperoleh pengalaman yang baik.
Gagasan ini sederhana, tetapi mempunyai daya simbolik yang kuat. Dalam suasana ketika perbedaan sering diperkeras oleh percakapan digital, sebuah posko yang menyediakan makanan dan layanan kesehatan justru menghadirkan bahasa yang lebih konkret. Ia tidak meminta orang menyamakan pendapat. Ia hanya mengajak orang bekerja sama pada hal-hal yang dapat dilakukan bersama.
Sepuluh ribu bakso bukanlah cerita utamanya. Sepuluh ribu telur juga bukan. Kopi, teh, ambulans, tenaga kesehatan, Kokam, dan Tapak Suci hanyalah perangkat yang membuat sebuah pesan menjadi nyata. Cerita utamanya adalah pilihan untuk mengubah persaudaraan dari kata menjadi kerja.
Muktamar ke-35 NU akan berlangsung sebagai forum musyawarah tertinggi organisasi, dengan agenda menentukan arah perjalanan NU untuk lima tahun mendatang. Di luar ruang sidang itu, Jombang akan menghadapi tantangan lain: bagaimana memastikan ribuan manusia dapat datang, bergerak, makan, beristirahat, memperoleh pertolongan ketika sakit, dan pulang dengan kesan baik.
Dalam tantangan itulah Muhammadiyah Jombang memilih hadir. Bukan untuk menghapus perbedaan, bukan pula untuk mengambil peran NU, tetapi untuk mengisi ruang yang bisa diisi bersama. Jika posko itu kelak berjalan sebagaimana direncanakan, mungkin yang paling diingat bukan siapa yang mendirikan atau berapa banyak makanan yang dibagikan. Yang tersisa justru pengalaman sederhana seorang muktamirin: ketika datang ke Jombang untuk bermusyawarah, ia menemukan tangan yang membantu tanpa terlebih dahulu menanyakan dari organisasi mana ia berasal.
Itulah bentuk ukhuwah yang paling mudah diuji. Ia tidak membutuhkan slogan panjang. Ia membutuhkan pelayanan yang nyata, tata kelola yang baik, dan kerendahan hati untuk hadir sebagai sesama anak bangsa. Dari Tambakberas, sebuah Muktamar NU dapat memperlihatkan bahwa perbedaan organisasi tidak harus menghasilkan jarak. Di luar ruang sidang, persaudaraan dapat bekerja dalam bentuk yang sangat sederhana: semangkuk bakso, sebutir telur, secangkir kopi, seorang tenaga kesehatan, dan relawan yang berdiri menjaga agar semuanya berjalan dengan baik.
Di Tambakberas, persaudaraan itu tidak perlu tampil sebagai slogan. Ia cukup hadir sebagai pelayanan yang bisa disentuh dan dirasakan.
