JAKARTA — Busernasional.my.id // Direktur Institute Soekarno Hatta, Muhammad Hatta Taliwang, menilai Presiden Prabowo Subianto memilih pendekatan nonkonfrontatif dalam menghadapi kekuatan politik yang masih memiliki pengaruh dari pemerintahan sebelumnya.
Pandangan tersebut disampaikan Hatta dalam Diskusi Media Buka Fakta yang digelar MediaTrust.id bersama Forum Jurnalis Merdeka (FJM) di Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (18/8/2026).
Menurut Hatta, langkah Prabowo bukan semata persoalan keberanian untuk berhadapan secara terbuka dengan kekuatan politik lama. Ia melihat keputusan tersebut sebagai strategi konsolidasi agar agenda pemerintahan tetap dapat berjalan.
“Prabowo memang sedang melakukan konsolidasi kekuatan. Tapi dia memilih tidak frontal menyerang. Prabowo paham betul siapa yang dihadapi,” ujar Hatta.
Hatta menilai masa dua tahun pemerintahan belum cukup untuk memberikan penilaian menyeluruh terhadap keberhasilan Prabowo. Namun, periode tersebut dinilai sudah dapat digunakan untuk membaca arah kebijakan pemerintah.
Dalam pemaparannya, Hatta menyoroti sejumlah indikator ekonomi dan kebijakan pemerintah. Ia menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan II mencapai sekitar 5,29 persen, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 5,12 persen.
Ia juga menyinggung sejumlah kebijakan yang dikaitkan dengan pemerintahan Prabowo, antara lain penataan dan pengambilalihan lahan, penyitaan aset, penghapusan utang bagi UMKM, kebijakan ekspor, serta pengelolaan hasil tambang.
Di sektor pembangunan dan pelayanan publik, Hatta menyebut pembangunan ribuan jembatan, peningkatan honor guru, program pemeriksaan kesehatan gratis, serta peningkatan kelas sejumlah rumah sakit dari tipe D menjadi tipe C.
Menurut Hatta, sejumlah kebijakan tersebut juga disebut berdampak terhadap sektor pertanian, termasuk harga gabah di tingkat petani yang menurutnya mencapai sekitar Rp7.000 per kilogram.
Ia turut menyoroti penyelenggaraan ibadah haji dan membandingkan pendekatan pemerintahan Prabowo dengan pemerintahan sebelumnya dalam persoalan penegakan hukum terhadap tokoh politik.
“Mana ada era Prabowo ini ada tokoh yang dikriminalisasi?” kata Hatta.
Namun, sejumlah pernyataan tersebut merupakan penilaian politik Hatta dan perlu ditempatkan sebagai pandangan narasumber, bukan sebagai kesimpulan independen mengenai kinerja pemerintah.
Hatta kemudian menjelaskan alasan mengapa Prabowo, menurut pandangannya, tidak mengambil langkah konfrontatif terhadap kekuatan politik lama.
“Jadi bukan soal berani atau tidak berani, tetapi kalau frontal, sangat mungkin banyak program kebijakan yang tidak bisa jalan karena orang lama memang masih bercokol,” ujarnya.
Ia juga mempertanyakan sejauh mana kekuatan politik dari pemerintahan sebelumnya masih memiliki pengaruh dalam pemerintahan Prabowo.
“Berapa jumlah menteri yang sudah ditangkap?” ucapnya.
Hatta pada akhirnya menyimpulkan bahwa konsolidasi politik Prabowo berlangsung melalui pendekatan yang tidak frontal. Ia menyebut strategi tersebut sebagai bentuk kooptasi, yakni merangkul sebagian kekuatan lama ke dalam pemerintahan.
“Konsolidasi Prabowo tidak frontal, tapi kooptasi, mengajak gabung kekuasaan lama,” tandasnya.
Sejumlah angka dan klaim kebijakan yang disampaikan dalam forum tersebut merupakan data atau penilaian yang dipaparkan narasumber. Verifikasi terhadap data resmi pemerintah dan sumber independen tetap diperlukan agar publik memperoleh gambaran yang utuh.
