SUMENEP, BUSERNASIONAL— Gerakan Pemuda Sumenep (GERPAS) mendesak transparansi data dan evaluasi total terkait program Irigasi Perpompaan (IRPOM) di Kecamatan Lenteng dan Ganding. Desakan ini dilayangkan menyusul dugaan manipulasi data dan ketidaksesuaian verifikasi penerima bantuan di lapangan.
Persoalan tersebut dibahas dalam audiensi GERPAS bersama Ketua Tim Kerja (Katimker) Penyuluh Pertanian Sumenep, Dewo Ringgih, pada Selasa (15/9/2026). Dalam pertemuan itu, Ketua GERPAS, Sanjani, mempertanyakan rantai birokrasi dan validitas data penerima program yang dinilai tidak sinkron dengan kondisi riil.
“Kami mempertanyakan siapa yang melakukan verifikasi, siapa yang menentukan lokasi, dan siapa yang bertanggung jawab ketika data ternyata tidak sesuai dengan kondisi di lapangan,” ujar Sanjani dengan tegas.
GERPAS juga menyoroti pernyataan Katimker yang menyebut titik IRPOM tidak harus di sawah asalkan airnya bisa dialirkan ke lahan pertanian. Menurut Sanjani, tafsir tersebut harus diuji kembali berdasarkan regulasi teknis Kementerian Pertanian RI.
Menilai penjelasan pejabat terkait belum memuaskan, GERPAS menuntut dokumen verifikasi dibuka ke publik. Dalam waktu dekat, mereka berencana melaporkan temuan ini ke Dinas Pertanian Sumenep serta kanal pengaduan resmi Kementerian Pertanian RI.
GERPAS menyatakan persoalan tersebut akan dibawa ke tingkat berikutnya. Dalam waktu dekat, mereka berencana menggelar audiensi dengan Dinas Pertanian Sumenep sesuai arahan dan permintaan Katimker Penyuluhan Pertanian wilayah Sumenep. GERPAS juga menyatakan akan melaporkan temuan tersebut melalui kanal pengaduan Kementerian Pertanian Republik Indonesia.
