Pencopotan Dadan Hindayana dari jabatan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) pada 2 Juni 2026 menjadi salah satu peristiwa penting dalam perjalanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Keputusan Presiden Prabowo Subianto tersebut menarik perhatian publik karena Dadan dikenal sebagai akademisi dengan reputasi ilmiah yang kuat, namun harus mengakhiri kepemimpinannya di tengah evaluasi besar terhadap pelaksanaan program strategis nasional. Peristiwa ini menunjukkan bahwa keberhasilan birokrasi tidak hanya ditentukan oleh kapasitas intelektual, tetapi juga kemampuan tata kelola, pengawasan, dan eksekusi kebijakan dalam skala nasional.
Dadan Hindayana lahir di Garut pada 1967 dan dikenal sebagai salah satu akademisi terkemuka dari Institut Pertanian Bogor (IPB). Ia menyelesaikan pendidikan sarjana di IPB dan kemudian melanjutkan studi hingga meraih gelar doktor bidang entomologi di Jerman. Kariernya berkembang sebagai dosen, peneliti, dan akademisi yang memiliki reputasi baik di lingkungan pendidikan tinggi. Latar belakang inilah yang membuat pemerintah menilai Dadan sebagai sosok yang layak memimpin lembaga baru bernama Badan Gizi Nasional.
Pada 19 Agustus 2024, Presiden Joko Widodo secara resmi melantik Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional pertama. Pelantikan tersebut dilakukan setelah pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 yang menjadi dasar pembentukan BGN. Lembaga ini dirancang sebagai motor utama pelaksanaan kebijakan pemenuhan gizi nasional dan menjadi fondasi awal bagi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis yang kemudian menjadi program unggulan pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Sejak awal, tantangan yang dihadapi BGN tidaklah ringan. Program MBG merupakan kebijakan berskala nasional yang menyasar jutaan penerima manfaat dan melibatkan anggaran negara dalam jumlah sangat besar. Kompleksitas program ini menuntut koordinasi lintas kementerian, pemerintah daerah, penyedia bahan pangan, serta ribuan satuan pelayanan di berbagai daerah. Dalam konteks seperti itu, kemampuan manajerial sering kali menjadi faktor yang sama pentingnya dengan kapasitas akademik.
Selama memimpin BGN, Dadan juga menjadi figur yang semakin dikenal publik. Berbagai pernyataannya mendapat perhatian luas media massa. Popularitas yang meningkat membawa konsekuensi tersendiri bagi seorang akademisi yang sebelumnya lebih banyak beraktivitas di lingkungan kampus dan penelitian. Posisi sebagai kepala lembaga strategis negara membuat setiap pernyataan dan kebijakannya berada dalam pengawasan publik yang ketat.
Momentum penting terjadi pada 2 Juni 2026 ketika Presiden Prabowo Subianto memutuskan melakukan pergantian pimpinan BGN. Pengumuman tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Pemerintah menjelaskan bahwa keputusan tersebut diambil setelah proses monitoring dan evaluasi selama sekitar satu setengah tahun terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Evaluasi tersebut mencakup berbagai aspek, antara lain kedisiplinan terhadap standar operasional prosedur, tata kelola organisasi, serta kualitas pelaksanaan program di lapangan.
Dalam pengumuman yang sama, pemerintah menunjuk Nanik Sudaryati Deyang sebagai Kepala BGN yang baru. Sebelumnya, Nanik menjabat sebagai Wakil Kepala BGN sehingga dianggap telah memahami struktur organisasi, tantangan internal, dan kebutuhan percepatan program. Pergantian tersebut menunjukkan bahwa pemerintah memilih jalur transisi internal guna menjaga kesinambungan pelaksanaan program MBG sambil melakukan pembenahan kelembagaan.
Di luar dinamika jabatan, perhatian publik juga tertuju pada laporan harta kekayaan Dadan Hindayana. Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang dilaporkan pada 14 Maret 2025, total kekayaan Dadan tercatat sebesar Rp9,02 miliar tanpa utang. Aset terbesar berasal dari tanah dan bangunan di Bogor dengan nilai sekitar Rp5,9 miliar. Selain itu, ia memiliki sejumlah kendaraan dengan total nilai sekitar Rp1,4 miliar, harta bergerak lainnya, serta kas dan setara kas. Data tersebut menunjukkan bahwa sorotan terhadap Dadan lebih banyak berkaitan dengan kebijakan dan kepemimpinannya dibandingkan persoalan kekayaan pribadi.
Kasus Dadan Hindayana menghadirkan pelajaran penting mengenai hubungan antara kepakaran dan kepemimpinan birokrasi. Seorang akademisi dapat memiliki kemampuan ilmiah yang tinggi, tetapi birokrasi nasional menuntut keterampilan tambahan berupa manajemen organisasi, komunikasi publik, pengendalian anggaran, serta kemampuan merespons tekanan politik dan sosial. Ketika sebuah program menyangkut kepentingan jutaan warga dan dana publik dalam jumlah besar, ukuran keberhasilan tidak lagi hanya berdasarkan konsep dan perencanaan, melainkan juga hasil nyata yang dapat dirasakan masyarakat.
Perjalanan Dadan di BGN memperlihatkan bagaimana seorang ilmuwan dapat dipercaya mengelola kebijakan publik pada tingkat tertinggi negara. Namun kisah tersebut juga menunjukkan bahwa jabatan publik selalu berada dalam ruang evaluasi yang berkelanjutan. Dalam sistem pemerintahan modern, reputasi akademik dapat menjadi modal awal, tetapi akuntabilitas, tata kelola, dan capaian program tetap menjadi ukuran utama yang menentukan keberlanjutan kepemimpinan seseorang. Karena itu, pencopotan Dadan Hindayana tidak hanya menjadi cerita tentang pergantian pejabat, melainkan juga refleksi mengenai pentingnya efektivitas dan akuntabilitas dalam pengelolaan program strategis nasional.
