BANGKALAN, BUSERNASIONAL — Skandal dugaan pemotongan bantuan sosial di Kabupaten Bangkalan kian meruncing. Kasus dugaan penyunatan Bantuan Pangan (Bapang) berupa beras dan minyak goreng di Desa Ketetang, Kecamatan Kwanyar, menuai tanda tanya besar setelah para pemangku kebijakan setempat memilih menutup rapat mulut mereka.
Aliansi Pejuang Keadilan Bangkalan yang memotori pengungkapan kasus ini menyayangkan sikap tertutup dari jajaran birokrasi tingkat bawah hingga kecamatan.
Ketua Aliansi Pejuang Keadilan Bangkalan, Hs. T., mengungkapkan bahwa pihaknya telah berulang kali melayangkan upaya konfirmasi dan permintaan klarifikasi kepada Pj Kepala Desa Ketetang serta jajaran perangkatnya melalui pesan singkat WhatsApp. Namun, hingga detik ini, tidak ada satupun respons resmi yang diberikan.
Tak berhenti di tingkat desa, upaya konfirmasi lanjutan juga diarahkan kepada Camat Kwanyar guna meminta tanggapan sekaligus menguji fungsi pengawasan birokrasi di wilayah tersebut. Ironisnya, senada dengan pihak desa, Camat Kwanyar juga memilih bungkam tanpa memberikan penjelasan apapun.
“Sejak awal kami sudah meminta klarifikasi kepada Pj Kades dan perangkat Desa Ketetang melalui WhatsApp, tetapi tidak ada keterangan. Kami juga sudah meminta klarifikasi kepada Camat Kwanyar, namun sampai sekarang belum ada tanggapan,” tegas Hs. T. dengan nada kecewa, Kamis.
Kantongi Bukti Kuat, Siap Seret ke APH
Meski menutup ruang komunikasi bagi publik, Aliansi Pejuang Keadilan memastikan langkah mereka tidak akan surut. Pihaknya menegaskan sama sekali tidak berniat membangun opini sepihak, melainkan tetap membuka ruang seluas-luasnya bagi pemerintah desa dan kecamatan untuk memberikan hak jawab secara transparan.
Kendati demikian, investigasi mandiri terus berjalan. Aliansi kini telah mengantongi data krusial serta turun langsung menemui para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Desa Ketetang untuk merunut dugaan praktik lancung tersebut.
Bahkan, sejumlah warga disebut telah menyatakan kesiapan mental dan fisik untuk memberikan kesaksian terbuka di hadapan Aparat Penegak Hukum (APH) apabila kasus ini resmi dimejahijaukan.
Jika seluruh instrumen bukti dan keterangan saksi telah rampung terhimpun, Aliansi Pejuang Keadilan memastikan bakal segera melayangkan laporan resmi ke APH. Langkah tegas ini diambil agar dugaan penyelewengan hak rakyat kecil tersebut dapat diperiksa secara profesional, objektif, dan tanpa intervensi.
Hingga berita ini diturunkan, Pj Kepala Desa Ketetang, perangkat desa, maupun Camat Kwanyar belum memberikan keterangan resmi. Hak jawab dan ruang klarifikasi tetap terbuka bagi pihak-pihak terkait. Penanganan atas dugaan ini tetap berpegang teguh pada asas praduga tak bersalah hingga ada putusan atau pemeriksaan resmi dari instansi berwenang.
