BANGKALAN, busernasional.my.id– Aroma tak sedap mulai menyeruak dari lingkup internal Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bangkalan. Bukan soal pelayanan publik, melainkan perang dingin di grup WhatsApp (WA) internal yang melibatkan Pelaksana Harian (PLH) Kepala Dinas Kesehatan dengan sejumlah Kepala Puskesmas (Kapus).
Pemicunya klasik namun krusial: Polemik penggunaan dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Diskusi yang seharusnya menjadi ranah profesional, justru berubah menjadi ajang “saling sandera” dokumen anggaran, yang kini bocor dan menjadi konsumsi publik.
Drama “Ancam Mengancam” di Ruang Digital
Kejadian bermula ketika para Kapus enggan menelan mentah-mentah instruksi kegiatan peningkatan kompetensi yang dibebankan pada dana BLUD. Bukan tanpa alasan, para kapus ini mencium bau risiko hukum karena item kegiatan tersebut diduga kuat tidak tercantum dalam Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA).
“Takut ada masalah di penggunaan anggarannya, karena pertanggungjawabannya di kapus kalau ada masalah,” tulis salah satu Kapus dalam percakapan yang bocor tersebut, menunjukkan ketakutan mereka akan jerat hukum jika dipaksa menabrak aturan.
Alih-alih memberikan solusi administratif yang elegan, PLH Dinkes justru membalas dengan gaya yang dinilai sangat intimidatif. Alih-alih membuktikan legalitas anggaran, sang PLH justru melontarkan “serangan balik” yang mengundang tanya publik: mengancam akan membongkar SPJ dana kepesertaan tiga tahun terakhir.
“Mau saya buka tah SPJ dana kepesertaan 3 tahun terakhir, untuk apa aja outputnya apa aja,” ancam sang PLH dalam tangkapan layar yang beredar.
Siapa yang Panik?
Pernyataan PLH tersebut memantik reaksi keras dari berbagai pihak. Pengamat kebijakan publik menilai, ancaman “buka-bukaan” SPJ masa lalu adalah langkah blunder yang tidak beretika.
“Jika SPJ tiga tahun terakhir sudah melalui audit BPK dan keluar LHP-nya, lalu kenapa baru sekarang diungkit sebagai alat tekan? Ini menunjukkan adanya kesan ‘penyimpanan bom waktu’ dalam birokrasi. Kalau memang ada temuan, buka secara hukum, jangan cuma buat gertak sambal di grup WA,” ujar salah satu pemerhati birokrasi di Bangkalan.
Lebih jauh, perdebatan soal biaya “plesiran” atau keberangkatan ke Bandung senilai Rp5 juta per orang dalam diskusi tersebut, semakin memperjelas bahwa tata kelola dana BLUD di lingkup Dinkes Bangkalan memang sedang tidak baik-baik saja.
Aktivis: Etika Birokrasi Sudah Hancur
Menanggapi fenomena ini, aktivis asal Jakarta, Arman, menyoroti runtuhnya etika komunikasi birokrasi. Menurutnya, penggunaan ancaman terbuka di media sosial menunjukkan kepanikan dan hilangnya kewibawaan pejabat.
“Ini bukan soal transparansi, ini soal upaya saling sandera. Ketika anggaran negara dipertanggungjawabkan lewat ancaman di grup WA, itu pertanda institusi sedang sakit. Kami meminta pihak terkait, terutama Inspektorat dan penegak hukum, untuk tidak menutup mata atas kegaduhan ini,” tegas Arman.
Hingga berita ini diturunkan, pihak PLH Dinkes Bangkalan belum memberikan klarifikasi resmi terkait bocornya percakapan tersebut. Publik kini menanti, apakah “bom waktu” SPJ yang diancamkan itu akan benar-benar diledakkan, atau justru menjadi bumerang yang menyeret oknum pejabat tersebut ke meja hukum.
