Bangkalan, busernasional.my.id–Grup WhatsApp internal Dinas Kesehatan (Dinkes) Bangkalan mendadak ramai akibat polemik penggunaan dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Percakapan hangat antara Pelaksana Harian (PLH) Dinkes dan sejumlah kepala puskesmas (kapus) tersebut bocor ke publik dan memicu sorotan tajam.
Polemik bermula saat para kapus diajak mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi menggunakan dana BLUD. Namun, beberapa kapus menolak karena anggaran tersebut belum tercantum dalam Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA). Mereka mengkhawatirkan risiko hukum terkait pertanggungjawaban keuangan di kemudian hari.
“Takut ada masalah di penggunaan anggarannya, karena pertanggungjawabannya di kapus kalau ada masalah,” tulis salah satu kepala puskesmas dalam grup
tersebut.Menanggapi penolakan itu, PLH Dinkes menegaskan bahwa evaluasi ini merupakan instruksi langsung dari Bupati. Suasana semakin memanas ketika PLH mengeluarkan pernyataan keras yang mengancam akan membongkar Surat Pertanggungjawaban (SPJ) lama.
“Mau saya buka tah SPJ dana kepesertaan 3 tahun terakhir, untuk apa aja outputnya apa aja,” tulis PLH dalam potongan percakapan tersebut.
Sorotan Audit BPK dan Etika BirokrasiRencana membuka kembali dokumen keuangan tiga tahun terakhir dinilai tidak pantas oleh berbagai pihak. Sebab, seluruh SPJ tersebut telah selesai diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan hasilnya sudah tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Jika ada temuan, mekanisme penyelesaiannya harus mengikuti rekomendasi resmi BPK, bukan diperdebatkan di ruang digital.
Perdebatan di grup tersebut sempat meluas hingga membahas biaya keberangkatan ke Bandung sebesar Rp5 juta. Beberapa kapus akhirnya meminta agar ketegangan ini diselesaikan melalui forum resmi secara tatap muka.
“Mari kita duduk bersama kalau mau bahas sesuatu, karena kalau di WA tidak akan ketemu ujung pangkalnya,” usul seorang kapus untuk meredakan situasi.
Kritik dari Pengamat Kebijakan PublikKeributan di ruang digital ini menuai kritik dari pemerhati kebijakan publik di Bangkalan. Diskusi mengenai anggaran dan evaluasi kinerja dinilai tabu jika dilakukan melalui platform informal karena rawan menimbulkan salah paham dan persepsi negatif di masyarakat.
Aktivis Jakarta, Arman, turut memberikan tanggapannya mengenai insiden ini. Menurutnya, kasus ini menjadi pengingat pentingnya etika komunikasi di lingkungan birokrasi pada era transparansi.
“Langkah membuka SPJ dana BLUD sebenarnya bisa menjadi momentum positif untuk memperkuat akuntabilitas. Namun, hal itu harus dilakukan melalui mekanisme resmi dan terbuka, bukan dengan mengungkit dokumen yang sudah selesai diaudit di dalam grup WhatsApp
