Perdebatan mengenai kesejahteraan dosen dalam beberapa waktu terakhir berkembang menjadi isu nasional karena menyentuh persoalan yang jauh lebih mendasar daripada sekadar besaran gaji bulanan. Di balik polemik tersebut tersimpan pertanyaan penting tentang bagaimana negara menghargai profesi akademik sebagai fondasi pendidikan tinggi, riset, inovasi, dan pembangunan sumber daya manusia. Memahami akar persoalan secara utuh menjadi syarat agar solusi yang lahir tidak berhenti pada kebijakan sesaat, melainkan mampu memperkuat masa depan pendidikan tinggi Indonesia.
Ketika isu gaji dosen mencuat ke ruang publik, sebagian masyarakat beranggapan bahwa dosen aparatur sipil negara sesungguhnya telah memperoleh penghasilan yang memadai. Anggapan itu muncul karena publik mengenal adanya gaji pokok, tunjangan aparatur sipil negara, serta tunjangan profesi bagi dosen yang telah memiliki sertifikat pendidik. Sepintas tidak tampak adanya persoalan besar. Namun, jika dicermati lebih dalam, struktur penghasilan dosen menyimpan persoalan yang selama bertahun-tahun kurang mendapat perhatian, yakni stagnasi penghargaan terhadap prestasi akademik melalui tunjangan jabatan fungsional.
Dalam sistem kepegawaian dosen ASN, tunjangan jabatan fungsional bukanlah penghargaan atas masa kerja, melainkan pengakuan atas capaian akademik. Jabatan Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala, hingga Profesor diperoleh melalui proses yang panjang, ketat, dan berbasis prestasi. Seorang dosen harus memenuhi angka kredit, menghasilkan penelitian, menerbitkan artikel ilmiah pada jurnal bereputasi, membimbing mahasiswa, melakukan pengabdian kepada masyarakat, menyusun buku ajar, menghasilkan inovasi, memperoleh hak kekayaan intelektual, hingga menjalani berbagai penilaian akademik. Semakin tinggi jenjang jabatan, semakin kompleks pula persyaratan yang harus dipenuhi.
Ironinya, penghargaan finansial terhadap capaian akademik tersebut hampir tidak mengalami perubahan selama hampir dua dekade. Besaran tunjangan jabatan fungsional yang diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007 masih menjadi rujukan utama hingga kini. Nominal Rp375.000 bagi Asisten Ahli, Rp700.000 bagi Lektor, Rp900.000 bagi Lektor Kepala, dan Rp1.350.000 bagi Profesor tetap bertahan di tengah perubahan ekonomi yang sangat besar. Selama periode yang sama, inflasi terus berlangsung, biaya hidup meningkat, dan standar profesional dosen berkembang jauh lebih tinggi dibandingkan ketika aturan tersebut pertama kali diterbitkan.
Apabila dilihat dari sudut pandang ekonomi, persoalan ini menjadi semakin jelas. Nilai uang tidak pernah bersifat tetap. Inflasi secara alamiah mengurangi daya beli setiap rupiah dari tahun ke tahun. Artinya, meskipun nominal tunjangan jabatan fungsional tidak berubah, nilai riil penghargaan yang diterima dosen sesungguhnya terus menurun. Dengan kata lain, negara memang tidak mengurangi angka tunjangan, tetapi membiarkan daya beli penghargaan terhadap prestasi akademik terus mengalami penyusutan. Fenomena inilah yang jarang dipahami masyarakat karena perhatian publik lebih banyak tertuju pada besaran gaji secara nominal.
Persoalan tersebut menjadi semakin kontras ketika dibandingkan dengan peningkatan tuntutan terhadap dunia pendidikan tinggi. Dalam dua dekade terakhir, pemerintah secara konsisten mendorong perguruan tinggi meningkatkan kualitas publikasi ilmiah, memperbaiki akreditasi institusi, memperluas kerja sama internasional, memperkuat hilirisasi hasil riset, serta menghasilkan inovasi yang berdampak bagi pembangunan nasional. Seluruh target tersebut bertumpu pada kinerja dosen. Dengan kata lain, ekspektasi negara terhadap profesi akademik meningkat sangat signifikan, tetapi penghargaan terhadap salah satu simbol prestasi akademiknya justru tidak mengikuti perkembangan tersebut.
Realitas pekerjaan dosen saat ini juga jauh lebih kompleks dibandingkan persepsi masyarakat. Mengajar di ruang kelas hanyalah sebagian kecil dari keseluruhan tugas akademik. Seorang dosen harus menyiapkan bahan kuliah, membimbing skripsi, tesis, dan disertasi, menyusun proposal hibah penelitian, melaksanakan penelitian, menulis artikel ilmiah, melakukan pengabdian kepada masyarakat, menyusun laporan kinerja, mengembangkan kurikulum, mengikuti berbagai pelatihan, serta memenuhi beragam kewajiban administrasi berbasis sistem digital. Sebagian besar pekerjaan tersebut bahkan dilakukan di luar jam kerja formal, termasuk malam hari dan akhir pekan.
Produktivitas akademik yang terlihat sederhana sesungguhnya dibangun melalui proses panjang yang melelahkan. Sebuah artikel ilmiah internasional dapat memerlukan waktu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, sejak penelitian dilakukan hingga akhirnya diterbitkan. Kenaikan jabatan akademik juga menuntut penyusunan dokumen dengan ratusan halaman yang harus diverifikasi secara berlapis. Seluruh proses tersebut membutuhkan ketekunan, konsistensi, dan investasi intelektual yang tidak sedikit. Namun, seluruh kerja panjang itu sering kali luput dari perhatian masyarakat karena hasil akhirnya tidak selalu tampak secara kasatmata.
Memang benar bahwa sebagian dosen memperoleh tambahan penghasilan melalui penelitian, pelatihan, konsultasi, proyek kerja sama, maupun jabatan struktural. Akan tetapi, kesempatan tersebut tidak dimiliki secara merata. Besarnya sangat dipengaruhi oleh bidang keilmuan, reputasi akademik, jaringan profesional, kapasitas institusi, serta lokasi perguruan tinggi. Oleh karena itu, tambahan penghasilan tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa persoalan kesejahteraan dosen telah selesai. Kebijakan nasional seharusnya dibangun berdasarkan kondisi mayoritas, bukan berdasarkan pengalaman sebagian kecil akademisi.
Kondisi tersebut menjadi lebih kompleks ketika melihat realitas perguruan tinggi swasta. Sebagian perguruan tinggi swasta besar memang mampu memberikan penghasilan yang kompetitif kepada dosennya. Namun, ribuan perguruan tinggi swasta lainnya masih menghadapi keterbatasan finansial yang serius. Banyak dosen menerima penghasilan yang relatif rendah, sementara tuntutan tridarma, kewajiban publikasi ilmiah, serta persyaratan kenaikan jabatan akademik tetap sama dengan yang berlaku di perguruan tinggi negeri. Akibatnya, kesenjangan antara beban profesional dan penghargaan ekonomi menjadi semakin nyata.
Data Pangkalan Data Pendidikan Tinggi menunjukkan bahwa Indonesia memiliki ribuan perguruan tinggi dengan ratusan ribu dosen yang menjadi tulang punggung penyelenggaraan pendidikan tinggi. Di sisi lain, pemerintah juga menempatkan riset, inovasi, dan pengembangan sumber daya manusia sebagai prioritas pembangunan nasional. Kedua fakta tersebut memperlihatkan bahwa kualitas dosen memiliki hubungan langsung dengan daya saing bangsa. Sulit membayangkan lahirnya perguruan tinggi kelas dunia apabila kesejahteraan dan penghargaan terhadap profesi akademik tidak memperoleh perhatian yang proporsional.
Perbandingan dengan sejumlah negara menunjukkan bahwa investasi terhadap dosen merupakan bagian dari strategi pembangunan nasional. Negara-negara yang berhasil membangun ekosistem riset, seperti Singapura, Korea Selatan, dan Jepang, tidak hanya memperkuat fasilitas penelitian, tetapi juga membangun sistem penghargaan yang mampu menjaga martabat profesi akademik. Tentu setiap negara memiliki kemampuan fiskal yang berbeda, namun terdapat satu prinsip yang sama, yakni penghargaan terhadap dosen dipandang sebagai investasi jangka panjang, bukan sekadar pengeluaran rutin pemerintah.
Karena itu, polemik mengenai gaji dosen seharusnya tidak dipahami sebagai tuntutan kenaikan pendapatan semata. Persoalan yang lebih penting adalah bagaimana negara membangun sistem penghargaan yang adil, adaptif, dan berkelanjutan terhadap prestasi akademik. Penyesuaian tunjangan jabatan fungsional tidak harus dilakukan secara drastis dalam satu waktu. Yang lebih mendesak adalah membangun mekanisme yang memungkinkan nilainya disesuaikan secara berkala berdasarkan inflasi atau indikator ekonomi tertentu sehingga nilai riil penghargaan tersebut tidak terus mengalami penyusutan.
Pemerintah sebenarnya telah menunjukkan perhatian terhadap kesejahteraan dosen melalui berbagai kebijakan, termasuk pemberian tunjangan profesi dan penerbitan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2025 mengenai tunjangan kinerja bagi dosen ASN pada kementerian tertentu. Langkah tersebut patut diapresiasi sebagai bagian dari upaya memperbaiki sistem penghargaan. Namun, perhatian terhadap tunjangan jabatan fungsional tetap menjadi pekerjaan rumah yang belum sepenuhnya terselesaikan karena komponen inilah yang secara langsung merepresentasikan penghargaan atas capaian akademik seorang dosen.
Pembahasan mengenai kesejahteraan dosen tidak boleh berhenti pada angka gaji bulanan. Isu ini menyangkut pilihan strategis bangsa dalam membangun masa depan. Indonesia bercita-cita menjadi negara maju yang bertumpu pada inovasi, riset, teknologi, dan ekonomi berbasis pengetahuan. Seluruh cita-cita tersebut hanya dapat diwujudkan apabila perguruan tinggi mampu menghasilkan lulusan unggul, penelitian bermutu, dan inovasi yang memberi manfaat bagi masyarakat. Semua itu bergantung pada kualitas dosen sebagai aktor utama dalam ekosistem pendidikan tinggi.
Mengoreksi kebijakan mengenai penghargaan terhadap jabatan akademik bukanlah bentuk keberpihakan kepada satu profesi, melainkan investasi bagi masa depan Indonesia. Negara yang menghargai ilmu pengetahuan akan menghargai para ilmuwan dan pendidiknya. Sebaliknya, negara yang membiarkan penghargaan terhadap prestasi akademik terus tergerus oleh waktu sesungguhnya sedang mempertaruhkan kualitas sumber daya manusia yang akan menentukan daya saing bangsa pada masa mendatang. Di titik inilah isu gaji dosen layak dipandang sebagai isu nasional, karena yang dipertaruhkan bukan sekadar kesejahteraan para dosen, melainkan masa depan Indonesia sebagai bangsa yang ingin maju melalui ilmu pengetahuan.
