BANGKALAN, Busernasional.my.id — Suhu politik dan sosial di Kabupaten Bangkalan, khususnya di wilayah Kecamatan Kamal, mendadak membara. Lembaga kontrol sosial dan pergerakan pemuda yang tergabung dalam Poros Pemuda Bangkalan secara resmi melayangkan surat pemberitahuan aksi damai bergelombang menyusul kepemimpinan Kepala Camat Kamal yang dinilai arogan, tumpul empati, serta menutup mata terhadap aspirasi masyarakat bawah.
Langkah tegas ini diambil bukan tanpa alasan. Berdasarkan hasil investigasi dan kajian mendalam yang dilakukan oleh Poros Pemuda Bangkalan, kebijakan yang diambil oleh Camat Kamal selama ini dinilai kerap mencederai rasa keadilan publik, mengabaikan kepentingan umum, serta bersikap acuh tak acuh (tidak respect) terhadap berbagai persoalan mendasar yang disuarakan oleh warga setempat.
“Kami tidak akan tinggal diam ketika pejabat publik di Bangkalan justru berjarak dengan rakyatnya sendiri. Camat Kamal digaji oleh uang rakyat, maka sudah sepatutnya melayani dengan hati, bukan malah mempertontonkan kebijakan yang sewenang-wenang!”
— Ahmad Romli, Koordinator Poros Pemuda Bangkalan
Dalam surat resmi bernomor 017 / PPB / VII / 2026 yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Sektor (Polsek) Kamal tertanggal 25 Juli 2026, Poros Pemuda Bangkalan memastikan gelombang aksi massa akan segera digerakkan demi menuntut transparansi dan evaluasi total terhadap kinerja sang camat.
📌 Agenda Aksi & Titik Konsentrasi:
- Hari / Tanggal: Senin, 20 Juli 2026 (Agenda Pergerakan Lanjutan)
- Waktu: Pukul 09.00 WIB s/d selesai
- Titik Aksi: Kantor Kecamatan Kamal
- Estimasi Massa: Puluhan hingga Ratusan Kader & Simpatisan
- Korlap Aksi: Ahmad Romli (082147914427)
Aksi ini diprediksi akan menjadi sorotan tajam publik Madura. Kehadiran Poros Pemuda Bangkalan di Kantor Kecamatan Kamal dipastikan akan mendesak aparat pengawas internal pemerintah kabupaten serta instansi terkait untuk segera turun tangan memeriksa rekam jejak kepemimpinan Camat Kamal.
Redaksi Buser Nasional akan terus memantau perkembangan ketegangan ini secara aktual dan tajam demi mengawal hak-hak masyarakat serta menegakkan supremasi keadilan di Bumi Madura.
