Di Bharat Mandapam, New Delhi, bendera negara-negara BRICS berdiri berderet di belakang para pemimpin dunia. Di tengah forum yang mewakili kekuatan ekonomi dan populasi sangat besar itu, Presiden Prabowo Subianto membawa pesan penting: BRICS harus memperkuat ketahanan global. Namun bagi Indonesia, pertanyaan sesungguhnya lebih konkret: mampukah kekuatan kolektif itu memperbesar kemandirian nasional tanpa menciptakan ketergantungan baru pada kekuatan lain di masa depan?
Pernyataan Prabowo pada KTT BRICS ke-18, 12 September 2026, layak dibaca lebih jauh daripada sekadar bahasa diplomasi. ANTARA melaporkan Presiden menilai BRICS mempunyai peran penting dalam memperkuat kapasitas kolektif untuk berkontribusi terhadap ketahanan global. Dalam kesempatan lain pada forum yang sama, Prabowo menekankan kekuatan kolektif BRICS harus diterjemahkan menjadi manfaat nyata bagi masyarakat dan memperkuat suara negara-negara Global South.
Pesan itu datang pada momentum yang tidak sederhana. Dunia sedang menghadapi fragmentasi geopolitik, konflik, tekanan terhadap rantai pasok, serta ketidakpastian perdagangan, energi dan keuangan. Reuters pada 12 September 2026 menggambarkan BRICS sendiri menghadapi persoalan internal akibat perbedaan prioritas dan kebijakan luar negeri anggotanya. Rusia dan China cenderung melihat BRICS sebagai penyeimbang dominasi Barat, sedangkan India dan Brasil lebih menekankan kerja sama ekonomi dan reformasi tata kelola global.
Perbedaan itu merupakan paradoks BRICS. Semakin besar kelompok tersebut, semakin besar pula pengaruhnya, tetapi semakin rumit mencari titik temu. Indonesia resmi bergabung pada 1 Januari 2025 setelah BRICS sebelumnya diperluas dengan masuknya Mesir, Ethiopia, Iran dan Uni Emirat Arab. Keterangan resmi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada 12 September 2026 menyebut BRICS kini mencakup sekitar 49,5 persen populasi dunia, 40 persen produk domestik bruto global, dan 26 persen nilai perdagangan global.
Angka sebesar itu membuat BRICS terlalu penting untuk diabaikan Indonesia. Namun besarnya kekuatan ekonomi tidak otomatis menghasilkan kesatuan politik. Iran dan Uni Emirat Arab, misalnya, berada dalam satu forum ketika konflik Timur Tengah justru menguji kemampuan BRICS membangun konsensus. Reuters melaporkan pada 12 September bahwa para anggota akhirnya berhasil mengadopsi New Delhi Declaration yang menyerukan pengendalian diri maksimum dan penyelesaian perselisihan melalui dialog, konsultasi dan diplomasi. Kesepakatan itu penting, tetapi sekaligus menunjukkan betapa rumitnya kepentingan yang harus dijembatani.
Bagi Indonesia, justru di tengah keragaman itulah peluang sekaligus ujian muncul. BRICS tidak semestinya dipandang sebagai klub geopolitik tempat Indonesia harus memilih kubu. Ia lebih berguna apabila ditempatkan sebagai instrumen untuk memperbesar ruang gerak nasional: membuka pasar, mendiversifikasi sumber energi dan pangan, memperluas akses pembiayaan, meningkatkan investasi, serta mendapatkan teknologi yang dibutuhkan pembangunan.
Agenda KTT menunjukkan peluang tersebut cukup konkret. Kemenko Perekonomian menyebut pembahasan BRICS 2026 mencakup perdagangan, keuangan internasional, energi, ketahanan pangan dan pertanian, digitalisasi, teknologi, perubahan iklim, reformasi WTO, IMF dan Bank Dunia, hingga penguatan rantai pasok global. Hampir seluruh agenda itu bersentuhan langsung dengan kepentingan strategis Indonesia.
Tetapi peluang selalu membawa risiko. Mengurangi ketergantungan kepada satu pusat kekuatan lalu menjadi terlalu bergantung kepada pusat kekuatan lainnya bukanlah kemandirian. Indonesia tidak membutuhkan sekadar pengganti ketergantungan. Yang dibutuhkan adalah lebih banyak pilihan sehingga pemerintah memiliki ruang lebih luas menentukan kebijakan berdasarkan kepentingan nasional.
Di sinilah politik luar negeri bebas aktif menemukan relevansinya kembali. Keanggotaan BRICS tidak harus berarti Indonesia menjauh dari Amerika Serikat, Uni Eropa, Jepang, Australia atau mitra tradisional lainnya. Sebaliknya, BRICS dapat memperluas spektrum hubungan Indonesia dengan China, India, Brasil, Rusia, Afrika Selatan, negara-negara Timur Tengah dan kekuatan ekonomi berkembang lainnya. Nilai strategis Indonesia justru terletak pada kemampuannya membangun jembatan tanpa harus menjadi pengikut salah satu kubu.
Persoalan ketahanan energi dan pangan memberikan contoh nyata. Akademisi Hubungan Internasional Universitas Islam Internasional Indonesia Moch Faisal Karim kepada ANTARA pada 10 September 2026 mengatakan Indonesia perlu mengoptimalkan BRICS untuk memperkuat ketahanan energi dan pangan. Gangguan jalur perdagangan dan konflik geopolitik memperlihatkan risiko ketika pasokan terlalu terkonsentrasi pada negara, kawasan atau jalur tertentu. BRICS dapat menjadi instrumen diversifikasi, tetapi manfaatnya harus terlihat dalam kontrak, investasi, akses pasar dan transfer teknologi.
Hal serupa berlaku pada sistem keuangan. Penggunaan mata uang lokal sering dibicarakan dalam konteks BRICS seolah identik dengan agenda meninggalkan dolar AS. Posisi Indonesia sebenarnya lebih pragmatis. Kementerian Luar Negeri pada 10 September 2026 menekankan agenda ekonomi dan inklusi keuangan, bukan secara spesifik dedolarisasi.
Bank Indonesia sehari kemudian memberikan gambaran lebih konkret. Dalam Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral BRICS di Mumbai, negara-negara anggota membahas penguatan penggunaan mata uang lokal dan konektivitas pembayaran lintas negara. Indonesia dan India juga membicarakan percepatan Local Currency Transaction, pengaturan swap bilateral mata uang lokal, serta konektivitas pembayaran QR antarnegara.
Pendekatan seperti ini lebih masuk akal bagi Indonesia. Persoalannya bukan apakah dolar harus ditinggalkan, melainkan apakah perdagangan dapat dilakukan dengan biaya lebih rendah, risiko nilai tukar dapat dikurangi, pembayaran semakin efisien, dan pelaku usaha Indonesia mendapatkan keuntungan. Jika penggunaan rupiah dan mata uang mitra dapat mencapai tujuan tersebut, itulah manfaat yang dapat diukur.
Ukuran yang sama seharusnya digunakan terhadap seluruh keterlibatan Indonesia di BRICS. Pengamat hubungan internasional Andrea Abdul Rahman Azzqy kepada ANTARA pada 10 September 2026 mengingatkan BRICS harus menjadi instrumen ekonomi, bukan sekadar panggung retorika atau kunjungan. Target paling realistis, menurutnya, adalah memastikan manfaat konkret bagi kepentingan nasional.
Pakar hubungan internasional Universitas Padjadjaran Teuku Rezasyah bahkan menawarkan ukuran yang lebih terukur. Kepada ANTARA pada hari yang sama, ia mengatakan keberhasilan Indonesia di BRICS dapat dilihat dari meningkatnya kontrak perdagangan, investasi, penggunaan mata uang lokal dalam transaksi, serta meningkatnya pengaruh diplomatik Indonesia.
Ukuran itu penting karena diplomasi tingkat tinggi mudah terjebak pada simbol. Pertemuan pemimpin, deklarasi bersama dan foto konferensi memang memiliki nilai politik, tetapi masyarakat akhirnya membutuhkan hasil yang lebih nyata. Petani membutuhkan akses teknologi dan pasar. Industri membutuhkan energi, bahan baku dan pembiayaan kompetitif. UMKM membutuhkan akses ekspor dan pembayaran murah. Perguruan tinggi membutuhkan kolaborasi riset. Industri teknologi membutuhkan investasi, pengetahuan dan talenta.
Karena itu, keberhasilan Indonesia di BRICS beberapa tahun mendatang semestinya dapat dijawab dengan pertanyaan sederhana: berapa perdagangan yang bertambah, berapa investasi produktif yang masuk, berapa proyek yang menghasilkan transfer teknologi, berapa pasar baru yang terbuka bagi produk Indonesia, dan sejauh mana kerja sama tersebut memperkuat ketahanan pangan, energi serta sistem keuangan nasional?
Ada satu dimensi yang lebih besar. Indonesia memiliki kepentingan terhadap reformasi tata kelola global agar negara berkembang memperoleh representasi yang lebih seimbang. BRICS dapat menjadi salah satu kendaraan untuk mendorong perubahan tersebut. Namun Indonesia juga berkepentingan menjaga agar BRICS tidak berubah menjadi blok eksklusif baru yang sekadar menggantikan dominasi lama dengan dominasi baru.
Di sinilah kemandirian strategis menjadi penting. Indonesia tidak harus memilih antara BRICS dan Barat, antara Utara dan Selatan, bahkan antara dolar dan mata uang lainnya. Politik bebas aktif justru memperoleh maknanya ketika Indonesia memiliki banyak pilihan sekaligus tetap bebas menentukan pilihan terbaik.
Pernyataan Prabowo bahwa BRICS harus berkontribusi terhadap ketahanan global karena itu mengandung pekerjaan rumah bagi Indonesia sendiri. Ketahanan pangan berarti kemampuan menjamin pasokan ketika rantai perdagangan terganggu. Ketahanan energi berarti mempunyai sumber dan mitra yang beragam. Ketahanan finansial berarti tidak terlalu rentan terhadap satu mata uang atau sumber modal. Sedangkan ketahanan politik berarti keputusan strategis Indonesia tidak mudah didikte kekuatan mana pun.
BRICS bukan tujuan akhir diplomasi Indonesia. Ia adalah instrumen. Nilainya tidak ditentukan oleh seberapa dekat Jakarta dengan Beijing, Moskwa, New Delhi atau pusat kekuatan lainnya, tetapi oleh seberapa besar keanggotaan itu memperluas pilihan Indonesia.
Jika BRICS membuka pasar, memperkuat pangan dan energi, mendatangkan investasi produktif, mempercepat transfer teknologi dan meningkatkan daya tawar Indonesia, maka forum tersebut benar-benar berkontribusi terhadap ketahanan sebagaimana dikatakan Prabowo. Tetapi jika hasilnya berhenti pada deklarasi, seremoni dan retorika solidaritas Global South, kekuatan kolektif itu akan tetap menjadi potensi.
Ujian sesungguhnya justru dimulai setelah para pemimpin meninggalkan ruang KTT. Ketika bendera diturunkan, delegasi pulang dan sorotan kamera berhenti, diplomasi harus berubah menjadi perdagangan, investasi, teknologi, pangan, energi dan kesempatan ekonomi yang dapat dihitung manfaatnya. Di titik itulah BRICS akan diuji, dan Indonesia juga diuji: bukan tentang kubu mana yang dipilih, melainkan seberapa berani negeri ini mempertahankan kebebasannya untuk memilih.
