Seorang insinyur perminyakan tidak selalu berakhir di ruang pengeboran atau perusahaan energi. Hatta Rajasa justru menempuh jalan yang berbeda: dari dunia industri masuk parlemen, kemudian menjadi menteri dalam pemerintahan Megawati dan SBY, memimpin PAN, hingga maju sebagai calon wakil presiden. Perjalanan itu menarik bukan semata karena panjang, melainkan karena memperlihatkan bagaimana kompetensi teknokratik berubah menjadi modal politik di Indonesia.
Dari Dunia Teknik ke Lorong Politik
Hatta Rajasa lahir di Palembang pada 18 Desember 1953 dan menempuh pendidikan Teknik Perminyakan di Institut Teknologi Bandung. Latar belakang itu penting bukan karena otomatis menjadikannya teknokrat, melainkan karena memberikan fondasi cara berpikir yang berbeda dari politisi yang sejak awal dibesarkan oleh partai. Ia datang dari dunia yang mengenal perhitungan, risiko, efisiensi, dan penyelesaian masalah secara sistematis.
Sebelum masuk ke parlemen dan kabinet, Hatta lebih dahulu bersentuhan dengan dunia profesional dan usaha. Pengalaman tersebut kemudian menjadi modal ketika ia memasuki politik pada masa Reformasi. Tetapi di sinilah perjalanan Hatta menjadi menarik. Ia tidak berhenti sebagai profesional yang diminta membantu pemerintah. Ia masuk ke Partai Amanat Nasional, menjadi anggota DPR, memimpin Fraksi Reformasi, kemudian menjadi Sekretaris Jenderal PAN. Jalur itu menunjukkan bahwa ia secara sadar mengubah kompetensi profesional menjadi modal politik.
Pada Pemilu 1999, Hatta terpilih sebagai anggota DPR RI. Perubahan dari ruang profesional ke parlemen bukan sekadar perpindahan pekerjaan. Parlemen menuntut kemampuan bernegosiasi, membaca kepentingan, dan membangun dukungan. Seorang teknokrat yang hanya mengandalkan keahlian teknis akan mudah tersisih dalam arena semacam itu. Hatta tampaknya memahami persoalan tersebut dan membangun kemampuan politiknya bersamaan dengan karier pemerintahan.
Momentum penting datang ketika Presiden Megawati Soekarnoputri menunjuknya sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi pada 2001. Penempatan itu terlihat sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Namun jabatan menteri segera memperlihatkan bahwa penguasaan bidang teknik saja tidak cukup. Teknologi harus diterjemahkan menjadi kebijakan, anggaran, kelembagaan, dan keputusan politik. Di titik itu, Hatta mulai bergerak dari teknokrat profesional menjadi administrator negara.
Pergantian presiden tidak menghentikan lintasannya. Setelah Susilo Bambang Yudhoyono menjadi presiden pada 2004, Hatta dipercaya menjadi Menteri Perhubungan. Tiga tahun kemudian, ia dipindahkan menjadi Menteri Sekretaris Negara. Pada 2009, posisinya kembali meningkat menjadi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Urutan tersebut memperlihatkan sesuatu yang lebih penting daripada sekadar daftar jabatan: Hatta terus bergerak mendekati pusat koordinasi kekuasaan.
Di sinilah istilah teknokrat perlu dibaca secara lebih kritis. Hatta bukan teknokrat dalam pengertian seseorang yang menjaga jarak dari politik. Ia justru memasuki politik secara penuh. Ia memiliki partai, memiliki posisi di parlemen, dan kemudian memimpin partai. Keunggulannya bukan berada di luar politik, melainkan mampu membawa bahasa teknokrasi masuk ke dalam politik.
Pada 2010, kemampuan politik itu mencapai tahap penting ketika Hatta terpilih sebagai Ketua Umum PAN. Drajad Wibowo, pesaingnya, mengundurkan diri sebelum pemilihan sehingga Hatta kemudian ditetapkan secara aklamasi. Fakta ini menarik karena menunjukkan bahwa perjalanan Hatta tidak lagi bergantung pada penunjukan presiden. Ia telah memiliki basis organisasi politik sendiri. (ANTARA, 9 Januari 2010)
Namun kemenangan aklamasi juga tidak boleh dibaca secara romantis sebagai bukti bahwa Hatta merupakan tokoh yang tidak memiliki lawan. Justru proses tersebut memperlihatkan bagaimana politik bekerja melalui kompromi, kesepakatan, dan pengelolaan kepentingan. Hatta memperoleh kepemimpinan partai bukan melalui pertarungan voting terbuka, tetapi melalui konfigurasi politik yang membuat kompetisi berakhir sebelum pemungutan suara berlangsung. (ANTARA, 9 Januari 2010)
Dari Orang Kabinet Menjadi Pengelola Kekuasaan
Jika perjalanan Hatta hanya dilihat sebagai perpindahan jabatan, ada bagian penting yang hilang. Pertanyaan sebenarnya bukan mengapa ia memperoleh banyak jabatan, melainkan mengapa ia tetap relevan ketika pusat kekuasaan berubah.
Jawabannya mungkin terletak pada kombinasi yang tidak selalu mudah ditemukan dalam politik Indonesia: kompetensi teknis, pengalaman birokrasi, kendaraan partai, dan kemampuan berkomunikasi dengan elite. Hatta tidak datang sebagai teknokrat yang menolak politik. Sebaliknya, ia menerima kenyataan bahwa kebijakan publik selalu berada dalam ruang politik.
Ketika menjadi Menteri Perhubungan, misalnya, ia berhadapan dengan sektor yang hasilnya langsung dirasakan masyarakat. Transportasi bukan hanya persoalan infrastruktur, tetapi juga keselamatan, pelayanan, konektivitas, dan kepentingan bisnis. Jabatan tersebut menguji apakah seorang teknokrat mampu menerjemahkan gagasan pembangunan menjadi pelayanan publik yang nyata.
Ketika kemudian menjadi Menteri Sekretaris Negara, ruang kerjanya semakin dekat dengan pusat kekuasaan presiden. Hatta dilantik sebagai Mensesneg pada Mei 2007. Posisi itu memperlihatkan bahwa kepercayaan terhadap dirinya telah bergeser dari pengelola sektor menjadi pengelola simpul pemerintahan. Ia tidak lagi hanya mengurus satu bidang kebijakan, tetapi bekerja pada wilayah yang mempertemukan presiden, birokrasi, dan proses politik. (Sekretariat Negara, 10 Mei 2007)
Pada 2009, Hatta memasuki posisi yang lebih luas sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Di sinilah kemampuan koordinasi menjadi lebih penting daripada keahlian sektoral. Ekonomi tidak bisa dipisahkan dari energi, industri, perdagangan, investasi, pangan, infrastruktur, dan stabilitas politik. Seorang menko harus mampu menyatukan kementerian yang memiliki kepentingan berbeda.
Karier Hatta dalam pemerintahan SBY memperlihatkan pola yang jarang: dari menteri sektoral menuju posisi yang semakin dekat dengan pusat koordinasi kekuasaan. Tetapi pola itu sekaligus mengandung pertanyaan kritis. Apakah keberhasilan mempertahankan jabatan menunjukkan keberhasilan kebijakan? Tidak selalu.
Ukuran keberhasilan seorang pejabat seharusnya tidak berhenti pada lamanya ia berada di kabinet atau seberapa dekat ia dengan presiden. Kebijakan harus diuji melalui hasilnya. Karena itu, warisan Hatta semestinya dibaca dari apa yang berubah dalam sektor yang pernah berada di bawah tanggung jawabnya, bukan semata dari panjangnya daftar jabatan.
Sebagai Menko Perekonomian, misalnya, Hatta berada pada periode ketika pemerintah mulai semakin keras berbicara mengenai pengolahan sumber daya alam di dalam negeri. Pada akhir 2013 ia menyatakan pemerintah akan menghentikan ekspor bahan mentah, terutama hasil pertambangan, mulai 2014. Pernyataan tersebut memperlihatkan gagasan industrialisasi dan hilirisasi yang kemudian menjadi agenda besar kebijakan ekonomi Indonesia. Tetapi pernyataan politik tetap harus dibedakan dari keberhasilan implementasi kebijakan. (ANTARA, 28 Desember 2013)
Demikian pula persoalan harga pangan. Pada Januari 2014, Hatta mengakui persoalan harga pangan menjadi perhatian serius pemerintah. Pengakuan tersebut penting karena menunjukkan bahwa menjadi pengelola ekonomi nasional tidak berarti mampu mengendalikan seluruh persoalan ekonomi. Ada jarak antara desain kebijakan dan realitas pasar yang harus terus diuji. (detikFinance, 21 Januari 2014)
Di sinilah membaca Hatta sebagai teknokrat perlu lebih dewasa. Teknokrasi bukan jaminan bahwa kebijakan selalu berhasil. Ia hanya menyediakan perangkat untuk merumuskan masalah secara rasional. Ketika masuk ke pemerintahan, perangkat itu berhadapan dengan kepentingan politik, keterbatasan anggaran, birokrasi, pasar, dan tuntutan masyarakat.
Justru kemampuan bergerak di antara berbagai kepentingan itulah yang menjadi karakter paling menarik dari Hatta. Ia tidak steril dari politik, tetapi juga tidak sepenuhnya meninggalkan identitas profesionalnya. Ia menjadi semacam jembatan antara dunia teknokrasi dan dunia politik.
Ketika Teknokrat Harus Meminta Mandat Rakyat
Puncak perjalanan Hatta sekaligus menjadi ujian paling penting datang pada Pilpres 2014. Setelah lebih dari satu dekade berada di lingkungan pemerintahan dan partai, ia tidak lagi hanya bekerja di balik meja kabinet. Ia harus meminta legitimasi langsung dari pemilih sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto.
Di titik inilah seluruh modal politik Hatta diuji. Pengalaman pemerintahan tidak otomatis berubah menjadi suara rakyat. Jaringan elite tidak identik dengan popularitas elektoral. Penguasaan birokrasi tidak sama dengan kemampuan membangun hubungan emosional dengan jutaan pemilih.
Hasil Pilpres 2014 memberikan angka yang jelas. Pasangan Prabowo-Hatta memperoleh 62.576.444 suara atau 46,85 persen. Pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla memperoleh 70.997.833 suara atau 53,15 persen. Selisihnya mencapai 8.421.389 suara. KPU kemudian menetapkan hasil tersebut pada 22 Juli 2014. (KPU, 22 Juli 2014)
Kekalahan itu justru membuat perjalanan Hatta lebih menarik untuk dianalisis. Selama berada dalam kabinet, ia bergerak dalam struktur kekuasaan yang ditentukan oleh presiden dan konfigurasi elite. Dalam pemilu langsung, ukuran keberhasilan berubah. Pemilih menjadi penentu akhir.
Hatta berhasil menembus banyak ruang kekuasaan, tetapi pengalaman itu tidak otomatis menghasilkan kemenangan elektoral. Di situlah terdapat batas penting dari model teknokrat-politisi. Seorang teknokrat dapat sangat berpengaruh di dalam pemerintahan, tetapi demokrasi elektoral menuntut kemampuan lain: membangun kepercayaan publik dalam skala yang jauh lebih luas.
Karena itu, warisan Hatta tidak semestinya diringkas sebagai kisah seorang tokoh yang sukses mempertahankan posisi. Yang lebih penting adalah melihat bagaimana ia mengubah dirinya dari profesional menjadi politisi, dari anggota parlemen menjadi pemimpin partai, kemudian dari menteri menjadi calon wakil presiden.
Lintasan itu memperlihatkan bahwa kekuasaan Indonesia tidak hanya dibangun oleh ideologi atau popularitas. Kompetensi, jaringan, kemampuan bernegosiasi, dan kemampuan membaca perubahan politik juga menjadi modal penting. Hatta memperlihatkan bagaimana seorang profesional dapat memasuki ruang tersebut dan bertahan di dalamnya selama bertahun-tahun.
Tetapi justru karena itulah standar penilaiannya harus lebih tinggi. Semakin lama seorang tokoh berada di pusat kekuasaan, semakin besar pula tanggung jawab publik untuk menilai hasil kerjanya. Jabatan yang panjang bukan sertifikat keberhasilan. Kedekatan dengan pusat kekuasaan juga bukan bukti otomatis bahwa kebijakan yang dilahirkan selalu tepat.
Hatta Rajasa pada akhirnya lebih menarik dibaca sebagai fenomena daripada sebagai tokoh yang harus dipuji atau dijatuhkan. Ia menunjukkan bahwa teknokrasi dan politik sebenarnya tidak pernah benar-benar terpisah. Seorang insinyur dapat masuk ke parlemen, seorang politisi dapat mengelola kebijakan ekonomi, dan seorang menteri dapat berubah menjadi kandidat wakil presiden.
Namun perjalanan itu juga menyimpan pelajaran yang lebih besar. Kompetensi dapat membuka pintu kekuasaan, jaringan dapat membuat seseorang bertahan, dan kemampuan bernegosiasi dapat memperpanjang pengaruh. Tetapi dalam demokrasi, semuanya akhirnya berhadapan dengan satu ukuran yang tidak bisa dinegosiasikan: hasil dan pertanggungjawaban kepada publik.
Di situlah perjalanan Hatta Rajasa menemukan maknanya. Ia bukan sekadar cerita tentang seorang teknokrat yang berhasil mencapai pusat kekuasaan. Ia adalah gambaran tentang bagaimana seorang profesional bernegosiasi dengan politik Indonesia, bagaimana kekuasaan mempertahankan orang-orang yang dianggap mampu bekerja, dan bagaimana pada akhirnya demokrasi menguji apakah kemampuan mengelola elite benar-benar sejalan dengan kemampuan memperoleh kepercayaan rakyat.
