Kabut asap karhutla kembali menguji keberanian pemerintah mengambil keputusan ketika pendidikan, kesehatan anak, dan program Makan Bergizi Gratis bertemu dalam satu ruang kebijakan. Polemik pernyataan Kepala Dinas Pendidikan Kalimantan Tengah Reza Prabowo memperlihatkan persoalan lebih besar: bagaimana memastikan sekolah tetap menjalankan pendidikan dan MBG tetap berjalan, tanpa menjadikan keselamatan anak sebagai ongkos tersembunyi. Di tengah keadaan darurat yang terus berubah.
Kabut asap bukan sekadar pemandangan kelabu yang membuat langit kehilangan warna. Ia adalah keadaan darurat yang memaksa pemerintah memilih antara kebiasaan lama dan keberanian mengambil keputusan baru. Ketika udara memburuk, sekolah tidak lagi hanya menjadi tempat belajar. Ia berubah menjadi salah satu titik yang harus diperhitungkan dalam peta keselamatan anak.
Di tengah situasi itulah potongan video rapat daring yang menampilkan Kepala Dinas Pendidikan Kalimantan Tengah Muhammad Reza Prabowo beredar luas. Pernyataannya tentang kemungkinan sekolah diliburkan dan dampaknya terhadap dapur Makan Bergizi Gratis, kantin sekolah, serta aktivitas ekonomi di sekitar sekolah memantik reaksi publik. Radar Sampit pada 31 Agustus 2026 memberitakan pernyataan tersebut sebagai polemik yang kemudian ramai dibicarakan masyarakat.
Potongan pernyataan itu kemudian melahirkan tafsir yang sangat sederhana: sekolah harus tetap berjalan karena MBG harus tetap berjalan. Dari sinilah kritik bermunculan. Jika udara sedang membahayakan, mengapa keberlangsungan dapur makanan harus ikut menjadi pertimbangan untuk mempertahankan aktivitas sekolah?
Pertanyaan tersebut sah. Bahkan perlu diajukan.
Tetapi jurnalistik tidak boleh berhenti pada potongan video, apalagi menjadikannya sebagai bukti tunggal tentang motif seseorang. Pada hari yang sama, Radar Sampit juga menerbitkan laporan lanjutan mengenai klarifikasi Reza. Ia menjelaskan bahwa video yang beredar merupakan bagian dari rapat yang lebih panjang dan menegaskan keselamatan peserta didik tetap menjadi pertimbangan.
Klarifikasi itu penting. Bukan untuk membatalkan kritik, melainkan untuk memastikan kritik berdiri di atas fakta yang utuh.
Sebab persoalannya bukan apakah Reza peduli atau tidak peduli terhadap keselamatan anak. Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah apakah desain kebijakan pendidikan dan MBG sudah cukup lentur menghadapi keadaan darurat seperti kabut asap.
Di sinilah persoalan menjadi lebih besar daripada seorang pejabat dan sebuah video viral.
Pada 31 Agustus 2026, Dinas Pendidikan Kalimantan Tengah mulai menerapkan Pembelajaran Jarak Jauh bagi jenjang SMA, SMK, dan Sekolah Khusus di wilayah yang terdampak asap. ANTARA Kalteng melaporkan kebijakan tersebut mengacu pada kondisi Indeks Standar Pencemar Udara atau ISPU di masing-masing kabupaten dan kota serta dievaluasi setiap tiga hari.
Artinya, pemerintah akhirnya memiliki mekanisme yang jauh lebih rasional: pembelajaran tidak harus dihentikan, tetapi lokasi belajar dapat dipindahkan ketika lingkungan sekolah tidak lagi cukup aman.
Ini perbedaan penting.
PJJ bukan libur. Anak tetap belajar. Guru tetap mengajar. Kurikulum tetap berjalan. Yang berubah adalah tempat berlangsungnya pembelajaran. Dengan cara itu, negara tidak harus memilih antara pendidikan dan kesehatan. Keduanya dapat berjalan bersamaan dengan metode yang disesuaikan keadaan.
Masalah berikutnya adalah MBG.
Jika sekolah berpindah ke rumah, apakah makanan bergizi juga harus berhenti?
Pertanyaan ini justru membuka persoalan yang lebih menarik. Kalau MBG dirancang sebagai program pemenuhan kebutuhan gizi anak, semestinya sistem distribusinya mampu beradaptasi ketika terjadi keadaan luar biasa. Jangan sampai keberlangsungan dapur menjadi alasan untuk mempertahankan aktivitas tatap muka ketika indikator kesehatan justru meminta sebaliknya.
Sebuah program nasional yang besar tidak boleh terlalu bergantung pada satu pola distribusi. Kalau anak belajar dari rumah karena kualitas udara berbahaya, maka sistem logistik seharusnya mencari jalan lain agar makanan tetap sampai kepada anak.
Dapur tetap memasak. Distribusi tetap berjalan. Anak tetap belajar dari rumah. Pengawasan tetap dilakukan. Pemerintah daerah mengatur mekanisme pengantaran atau titik distribusi yang aman.
Dengan kata lain, yang harus bergerak bukan anak menuju sistem, melainkan sistem yang menyesuaikan diri dengan keselamatan anak.
Di sinilah letak kritik paling mendasar terhadap polemik Kalteng.
Jangan bertanya bagaimana sekolah tetap buka agar MBG tetap berjalan. Pertanyaan yang lebih tepat adalah bagaimana MBG tetap berjalan tanpa membuat anak harus datang ke lingkungan yang kualitas udaranya sedang bermasalah.
Pertanyaan itu terdengar sederhana, tetapi konsekuensinya besar.
Ia memaksa pemerintah melihat MBG bukan sekadar sebagai dapur, menu, jumlah porsi, atau laporan distribusi. MBG harus dilihat sebagai ekosistem pelayanan publik yang seharusnya memiliki skenario darurat.
Sebab karhutla tidak mengenal kalender sekolah. Asap tidak menunggu jadwal ujian. Kualitas udara tidak tunduk pada target administratif.
Kalau keadaan darurat berubah setiap hari, kebijakan juga harus mampu berubah setiap hari.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sebenarnya sudah menunjukkan arah tersebut. Surat edaran tentang PJJ diterapkan berdasarkan wilayah terdampak dan kondisi kualitas udara. Metro TV pada 31 Agustus 2026 melaporkan PJJ mulai diberlakukan melalui Surat Edaran Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 400.3.13.1/4747/DISDIK.SET.03/2026 tentang penyelenggaraan layanan pendidikan pada satuan pendidikan di daerah terdampak asap karhutla.
Kebijakan itu menunjukkan bahwa keselamatan tidak harus berhadapan dengan pendidikan. Pendidikan dapat tetap berjalan melalui cara yang berbeda.
Maka polemik MBG seharusnya menjadi pelajaran penting bagi pemerintah pusat maupun daerah.
Program yang baik harus memiliki desain yang baik pula.
Jangan sampai sebuah program yang bertujuan meningkatkan kesehatan anak justru memiliki konsekuensi tidak langsung yang membuat perlindungan kesehatan anak menjadi lebih rumit ketika terjadi bencana.
Di sinilah istilah “Makan Bergizi Gratis” harus diuji lebih dalam. Gratis bukan berarti tanpa biaya. Negara tetap mengeluarkan anggaran. Gratis bagi penerima manfaat bukan berarti gratis bagi sistem. Ada dapur, bahan pangan, tenaga kerja, transportasi, pengemasan, distribusi, pengawasan, dan berbagai rantai logistik lainnya.
Karena itu, ketika sekolah masuk PJJ, yang diperlukan bukan kepanikan bahwa dapur akan mati. Yang diperlukan adalah desain kontinjensi: bagaimana dapur tetap hidup dan makanan tetap sampai tanpa mengorbankan keselamatan.
Kalau sebuah dapur hanya dapat berjalan ketika anak hadir secara fisik di sekolah, maka yang perlu diperbaiki adalah sistemnya.
Bukan anaknya.
Ada persoalan lain yang tidak boleh dilupakan: kualitas udara harus menjadi dasar kebijakan, bukan sekadar kesan visual. Asap yang terlihat tebal memang mengkhawatirkan, tetapi keputusan publik harus bertumpu pada data. Karena itu, ISPU menjadi penting. Sekolah tidak boleh menentukan masuk atau PJJ hanya berdasarkan apakah langit terlihat putih atau hitam.
Data harus berbicara.
Jika ISPU menunjukkan kondisi sangat tidak sehat atau berbahaya, maka perlindungan anak harus menjadi prioritas. Jika kondisi membaik, pembelajaran tatap muka dapat dipertimbangkan kembali. Inilah pendekatan yang lebih rasional daripada keputusan seragam untuk seluruh wilayah.
Kondisi Kalteng sendiri tidak selalu sama. Pemerintah daerah sebelumnya telah menemukan perbedaan kondisi asap antarwilayah. Artinya, kebijakan pendidikan memang tidak harus dipukul rata.
Sekolah di wilayah aman tidak harus diperlakukan sama dengan sekolah di wilayah yang udaranya berbahaya.
Namun di balik semua itu terdapat pertanyaan yang lebih besar: siapa yang menanggung risiko ketika kebijakan terlambat berubah?
Jawabannya sederhana.
Anak.
Mereka tidak menentukan kapan karhutla terjadi. Mereka tidak menentukan kualitas udara. Mereka tidak menentukan desain MBG. Mereka juga tidak menentukan apakah sekolah harus tatap muka atau PJJ.
Tetapi merekalah yang menerima akibat langsung dari keputusan tersebut.
Karena itu, anak tidak boleh menjadi variabel penyesuaian terakhir dalam kebijakan publik.
Anak bukan angka kehadiran.
Anak bukan sekadar penerima porsi MBG.
Anak bukan alasan agar sebuah dapur tetap terlihat beroperasi.
Anak adalah alasan mengapa seluruh sistem itu dibangun.
Jika tujuan pendidikan adalah mencerdaskan, dan tujuan MBG adalah memperbaiki gizi, keduanya seharusnya bertemu pada satu tujuan yang sama: membuat anak tumbuh sehat, aman, dan mampu belajar.
Tidak boleh terjadi situasi ketika makanan bergizi diberikan dengan satu tangan, sementara tangan lainnya membiarkan anak berada dalam lingkungan yang berisiko bagi kesehatan.
Kalau sampai sebuah keadaan membuat anak seolah harus memilih antara makanan bergizi dan udara sehat, desain kebijakannya harus dipertanyakan.
Bukan MBG-nya yang harus dimatikan.
Bukan sekolahnya yang harus dikorbankan.
Yang harus diubah adalah cara negara bekerja ketika keadaan berubah.
Pada akhirnya, polemik Reza Prabowo dan MBG mungkin akan hilang dari media sosial beberapa hari lagi. Video akan tenggelam oleh isu baru. Perdebatan akan bergeser. Nama pejabat yang viral hari ini mungkin tidak lagi disebut besok.
Tetapi persoalan kebijakannya tetap relevan.
Karhutla akan kembali. Kabut asap dapat kembali datang. Bencana tidak pernah meminta izin kepada kalender pendidikan.
Karena itu, pemerintah harus memiliki protokol yang jelas: kapan sekolah tetap tatap muka, kapan jam belajar dipersingkat, kapan aktivitas luar ruang dihentikan, kapan PJJ diterapkan, dan bagaimana layanan makanan bergizi tetap diberikan ketika anak belajar dari rumah.
Jangan biarkan setiap bencana melahirkan polemik baru.
Jangan pula membuat setiap pejabat harus memilih antara menjaga pendidikan, menjaga MBG, atau menjaga kesehatan anak.
Negara seharusnya mampu melakukan semuanya sekaligus.
Sekolah tetap berjalan.
MBG tetap berjalan.
Tetapi keselamatan anak harus berjalan paling depan.
Sebab ukuran keberhasilan sebuah kebijakan bukan hanya berapa banyak anak yang hadir di kelas atau berapa banyak porsi makanan yang dibagikan.
Ukuran keberhasilannya lebih sederhana sekaligus lebih manusiawi.
Anak tetap belajar.
Anak tetap mendapatkan makanan bergizi.
Dan ketika pulang, anak tetap membawa sesuatu yang paling mahal yang seharusnya dijaga negara: kesehatan.
