Bel masuk sekolah berbunyi seperti biasa. Bendera Merah Putih tetap berkibar di halaman. Guru berdiri menyambut peserta didik dengan senyum yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Namun, ada satu pemandangan yang berbeda di SD Negeri 2 Parakan, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, pada awal tahun ajaran 2026/2027. Di ruang kelas I, hanya dua anak yang duduk mengikuti Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS). Di tengah ruang belajar yang masih dipenuhi bangku kosong, semangat guru tidak ikut surut. Dua murid tetap diperlakukan sebagai awal dari sebuah harapan baru.
Pemandangan tersebut menghadirkan ironi yang menyentuh. Di banyak kota besar, sekolah-sekolah harus membatasi jumlah peserta didik karena tingginya minat masyarakat. Sebaliknya, di sudut Kabupaten Trenggalek, sebuah sekolah negeri justru hanya menerima dua peserta didik baru. Perbedaan itu bukan sekadar persoalan angka, melainkan cermin nyata ketimpangan yang sedang dihadapi dunia pendidikan Indonesia. Ketika sebagian sekolah berdesakan menerima pendaftar, sebagian lainnya justru berjuang mempertahankan eksistensinya.
Kepala SD Negeri 2 Parakan, Siti Patonah, memilih tidak larut dalam rasa kecewa. Seluruh rangkaian MPLS tetap dilaksanakan sesuai ketentuan Dinas Pendidikan. Tidak ada materi yang dikurangi, tidak ada kegiatan yang dibatalkan. Dua peserta didik baru tetap memperoleh hak yang sama seperti anak-anak lain di sekolah dengan jumlah murid puluhan bahkan ratusan. Sikap itu memperlihatkan bahwa dedikasi seorang pendidik tidak pernah bergantung pada banyak atau sedikitnya jumlah peserta didik.
Suasana ruang kelas yang lengang justru menghadirkan makna lain tentang pendidikan. Guru memiliki kesempatan mengenal karakter setiap anak secara lebih dekat. Interaksi berlangsung lebih intensif, komunikasi lebih personal, dan proses belajar dapat disesuaikan dengan kemampuan masing-masing peserta didik. Dari sudut pandang pedagogi, kondisi seperti ini sebenarnya menyimpan peluang menghadirkan pembelajaran yang lebih berkualitas. Namun kelebihan tersebut tidak serta-merta menghapus kekhawatiran mengenai keberlangsungan sekolah di masa depan.
Fenomena sekolah dengan jumlah murid yang sangat sedikit bukan lagi peristiwa yang berdiri sendiri. Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai daerah di Indonesia mulai menghadapi persoalan serupa. Ada sekolah yang hanya menerima beberapa peserta didik baru, bahkan ada yang tidak memperoleh murid sama sekali. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan ini telah berkembang menjadi fenomena nasional yang memerlukan perhatian serius, bukan sekadar persoalan administratif di tingkat sekolah.
Berbagai faktor diduga saling berkaitan. Perubahan struktur penduduk menyebabkan jumlah anak usia sekolah dasar semakin berkurang di sejumlah daerah. Urbanisasi membuat banyak keluarga muda berpindah ke kota sehingga desa kehilangan calon peserta didik. Di sisi lain, meningkatnya pilihan sekolah swasta, sekolah berbasis keagamaan, maupun sekolah yang memiliki citra unggul turut memengaruhi preferensi orang tua dalam menentukan tempat belajar bagi anak-anak mereka.
Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa persaingan antarsekolah kini tidak lagi hanya ditentukan oleh status negeri atau swasta. Kepercayaan masyarakat menjadi faktor yang sangat menentukan. Orang tua semakin kritis dalam mempertimbangkan mutu pembelajaran, fasilitas, prestasi sekolah, aktivitas pengembangan karakter, hingga peluang melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. Akibatnya, sekolah yang gagal membangun kepercayaan publik perlahan mulai kehilangan peminat meskipun memiliki tenaga pendidik yang kompeten.
Di sisi lain, tidak adil apabila seluruh tanggung jawab dibebankan kepada sekolah. Banyak faktor berada di luar kendali kepala sekolah maupun guru. Dinamika kependudukan, pembangunan kawasan permukiman, perubahan ekonomi masyarakat, hingga kebijakan pemerataan pendidikan merupakan variabel besar yang memengaruhi jumlah peserta didik setiap tahun. Karena itu, rendahnya jumlah murid tidak selalu identik dengan rendahnya kualitas sekolah.
Justru dalam situasi seperti inilah makna pengabdian guru terlihat paling jelas. Mereka tetap mempersiapkan ruang kelas, menyusun perangkat pembelajaran, menyambut peserta didik dengan penuh perhatian, serta menjalankan seluruh kewajiban profesional sebagaimana mestinya. Tidak ada perlakuan berbeda hanya karena jumlah murid dapat dihitung dengan jari. Semangat itu menjadi pengingat bahwa hak memperoleh pendidikan tetap harus dijamin, berapa pun jumlah anak yang datang ke sekolah.
Kasus SD Negeri 2 Parakan akhirnya mengajukan pertanyaan yang jauh lebih besar daripada sekadar mengapa sekolah itu hanya memperoleh dua murid baru. Pertanyaan sesungguhnya adalah apakah sistem pendidikan nasional telah mampu mengantisipasi perubahan demografi, pemerataan kualitas sekolah, serta perubahan preferensi masyarakat. Selama pertanyaan itu belum terjawab secara komprehensif, ruang-ruang kelas yang semakin lengang berpotensi terus bermunculan di berbagai daerah Indonesia.
