BUSERNASIONAL.COM – BANGKALAN | Temuan beras bantuan pangan yang dinilai tidak layak konsumsi di Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur, memantik reaksi keras dari parlemen. Anggota Komisi IV DPR RI, Rajiv, menyampaikan keprihatinan mendalam sekaligus menyesalkan kelalaian yang mencederai hak masyarakat kecil tersebut.
Menurut legislator dari Fraksi Partai NasDem ini, bantuan pangan seharusnya menjadi wujud nyata kehadiran negara untuk melindungi dan meringankan beban masyarakat, bukan justru memicu keresahan di tingkat penerima hingga perangkat desa.
Teguran Keras dari Senayan
Menyikapi karut-marut tersebut, Rajiv melayangkan teguran keras kepada pihak-pihak terkait. Ia menegaskan bahwa tidak ada ruang toleransi bagi kelalaian yang mengorbankan hajat hidup orang banyak.
”Saya menyampaikan teguran keras atas kejadian ini. Bantuan pangan adalah hak masyarakat yang harus diterima dalam kondisi layak, aman, dan bermutu. Tidak boleh ada toleransi terhadap beras bantuan yang kualitasnya buruk, apalagi jika sampai dinilai tidak layak konsumsi,” tegas Rajiv dalam keterangan tertulisnya, Senin (8/6/2026).
Mendesak Evaluasi Total, Bukan Sekadar Ganti Beras
Wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Barat II ini menilai, insiden di Bangkalan wajib menjadi alarm keras bagi Perum BULOG, Badan Pangan Nasional (Bapanas), pemerintah daerah, serta seluruh elemen yang masuk dalam rantai pasok distribusi.
Ia menekankan bahwa persoalan krusial ini tidak boleh menguap begitu saja hanya dengan prosedur retur atau penggantian komoditas.
- Usut Tuntas: Menelusuri akar penyebab kerusakan beras secara menyeluruh.
- Evaluasi Total: Memeriksa kelayakan kondisi gudang penyimpanan.
- Quality Control (QC): Memperketat pengawasan mutu dari hulu hingga hilir.
- Mekanisme Distribusi: Memperbaiki sistem pengiriman sampai ke tangan Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
”Penggantian beras memang wajib dilakukan segera. Namun itu belum cukup. Harus ada evaluasi total dari kondisi gudang, proses penyimpanan, quality control, sampai distribusi ke titik penerima. Jangan sampai masyarakat kecil menjadi korban akibat lemahnya pengawasan,” tutur Rajiv lugas.
Minta Beras Pengganti Segera Didistribusikan
Menutup pernyataannya, Rajiv mendesak agar proses distribusi beras pengganti yang layak konsumsi segera dipercepat, baik untuk wilayah Bangkalan maupun seluruh pelosok tanah air, tanpa mengabaikan standar mutu yang ketat.
”Saya minta distribusi beras pengganti dipercepat. Hak masyarakat harus segera dipenuhi. Tetapi percepatan ini tetap harus disertai pengecekan kualitas yang ketat, jangan sampai masalah yang sama terulang,” pungkasnya.
