Pidato Presiden Prabowo Subianto mengenai Danantara yang disebut mengelola aset hingga Rp17.000 triliun memantik optimisme sekaligus skeptisisme publik. Di tengah klaim tentang kekuatan ekonomi nasional, muncul pertanyaan mendasar mengenai produktivitas aset negara, transparansi pengelolaan, dan kemampuan investasi pemerintah menghasilkan manfaat nyata bagi rakyat. Besarnya angka aset dinilai belum otomatis mencerminkan keberhasilan apabila sebagian aset belum memberikan imbal hasil optimal bagi negara.
Presiden Prabowo Subianto dalam acara peresmian program di Kebumen, Jawa Tengah, menyatakan bahwa Danantara mengelola aset negara yang nilainya mendekati Rp17.000 triliun. Pernyataan itu kemudian menjadi perhatian luas karena nilai tersebut disebut berasal dari konsolidasi aset perusahaan milik negara di Indonesia. Informasi mengenai pernyataan tersebut dimuat oleh DetikFinance dalam artikel berjudul “Prabowo Ungkap Danantara Kelola Aset Rp 17.000 Triliun” yang dipublikasikan pada 23 Mei 2026.
Besarnya angka aset yang diumumkan pemerintah memang menghadirkan kesan kekuatan ekonomi yang besar. Namun dalam praktik ekonomi modern, ukuran keberhasilan lembaga investasi bukan hanya besarnya aset yang tercatat, melainkan kemampuan aset tersebut menghasilkan keuntungan, meningkatkan efisiensi, dan memberikan kontribusi nyata terhadap penerimaan negara. Di sinilah muncul kritik dari sebagian ekonom dan publik yang mempertanyakan efektivitas pengelolaan aset BUMN di bawah Danantara.
Dalam dunia bisnis dan investasi, salah satu indikator penting adalah Return on Assets atau ROA. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari total aset yang dimiliki. Semakin tinggi ROA, semakin efektif pengelolaan aset tersebut. Karena itu, sebagian pengamat menilai pembahasan mengenai Danantara semestinya tidak berhenti pada besarnya nilai aset, tetapi juga harus menjelaskan target keuntungan, dividen, dan dampak ekonominya terhadap negara.
Pertanyaan lain yang muncul adalah mengenai kualitas aset BUMN itu sendiri. Sebagian aset perusahaan negara berbentuk infrastruktur, tanah, jaringan distribusi, bangunan, dan aset strategis lain yang tidak selalu menghasilkan keuntungan tinggi dalam waktu singkat. Selain itu, beberapa BUMN masih menghadapi persoalan utang, beban operasional, dan kewajiban pelayanan publik yang mempengaruhi tingkat profitabilitas perusahaan. Karena itu, konsolidasi aset ke dalam Danantara belum tentu secara otomatis meningkatkan keuntungan negara.
Di tengah euforia angka Rp17.000 triliun, publik juga mulai mempertanyakan metode penghitungan aset tersebut. Dalam praktik korporasi, peningkatan nilai aset dapat terjadi melalui revaluasi aset tanpa adanya pertumbuhan produktivitas yang signifikan. Kenaikan harga tanah, bangunan, atau aset strategis lainnya bisa meningkatkan total nilai perusahaan di atas kertas, meskipun tidak selalu diikuti peningkatan laba usaha. Karena itu, sebagian kalangan menilai pemerintah perlu menjelaskan secara rinci komposisi aset Danantara agar tidak menimbulkan persepsi yang keliru di masyarakat.
Selain persoalan produktivitas, transparansi menjadi isu penting dalam pembentukan Danantara. Presiden Prabowo Subianto sendiri menegaskan bahwa pengelolaan aset negara tidak boleh mengalami kebocoran dan harus diawasi secara ketat. Pernyataan tersebut diberitakan oleh DetikNews dalam artikel “Danantara Urus Uang Rakyat Rp17.000 T, Prabowo ke Dony Oskaria Jangan Bocor” yang dipublikasikan pada 23 Mei 2026. Pernyataan itu menunjukkan bahwa pemerintah menyadari besarnya tantangan tata kelola dalam pengelolaan investasi negara berskala besar.
Kekhawatiran publik terhadap pengelolaan aset negara juga tidak muncul tanpa alasan. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia menghadapi sejumlah kasus korupsi besar yang melibatkan perusahaan negara dan lembaga keuangan milik pemerintah. Pengalaman tersebut membuat masyarakat semakin kritis terhadap proyek investasi strategis yang melibatkan dana dan aset negara dalam jumlah sangat besar. Karena itu, tuntutan transparansi, audit independen, dan pengawasan publik terhadap Danantara menjadi hal yang wajar dalam negara demokrasi.
Meski demikian, pemerintah memiliki alasan strategis dalam membentuk Danantara. Model sovereign wealth fund seperti Temasek di Singapura dan Khazanah Nasional di Malaysia sering dijadikan contoh keberhasilan pengelolaan investasi negara secara profesional. Pemerintah Indonesia tampaknya ingin membangun model serupa untuk memperkuat investasi nasional, meningkatkan daya saing ekonomi, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Reuters dalam artikel “Indonesia’s Prabowo Officially Establishes New Sovereign Wealth Fund” yang dipublikasikan pada 24 Februari 2025 menjelaskan bahwa Danantara diproyeksikan menjadi instrumen penting investasi negara Indonesia di masa depan.
Namun tantangan Indonesia tentu berbeda dengan negara lain. Sebagian BUMN di Indonesia masih menghadapi persoalan efisiensi, tata kelola, dan intervensi politik yang cukup kompleks. Karena itu, keberhasilan Danantara tidak bisa hanya bergantung pada besarnya aset yang dikonsolidasikan, tetapi juga pada kualitas manajemen, profesionalisme pengelola, serta keberanian pemerintah melakukan reformasi tata kelola BUMN secara menyeluruh.
Pada akhirnya, publik tidak hanya membutuhkan angka besar untuk diyakinkan tentang masa depan ekonomi nasional. Yang lebih penting adalah kemampuan pemerintah menunjukkan hasil nyata dari pengelolaan aset tersebut. Apakah Danantara mampu meningkatkan keuntungan negara, memperluas lapangan kerja, memperkuat industri nasional, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tanpa pencapaian konkret, angka Rp17.000 triliun berisiko hanya menjadi simbol kebesaran ekonomi yang belum sepenuhnya dirasakan manfaatnya oleh rakyat.
