PASURUAN, BUSERNASIONAL.MY.ID — Media Bratapos.com menyoroti dugaan penyalahgunaan wewenang yang disebut melibatkan oknum anggota kepolisian di wilayah Pasuruan. Sorotan tersebut muncul setelah adanya pengembalian uang sebesar Rp20 juta beserta sejumlah barang milik warga, termasuk telepon seluler (HP) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
Dalam pemberitaan Bratapos.com, pengembalian uang dan barang tersebut disebut dilakukan dengan alasan penyelesaian secara “kekeluargaan”. Namun, mekanisme penyelesaian tersebut dinilai menimbulkan pertanyaan publik, khususnya terkait transparansi dan kepastian proses hukum apabila sebelumnya terdapat dugaan penyalahgunaan kewenangan.
Menurut penelusuran wartawan investigasi Bratapos.com, pengembalian uang dan barang tersebut disebut berlangsung setelah adanya konfirmasi serta desakan kepada jajaran pimpinan kepolisian di tingkat Polda maupun Propam.
Bratapos.com juga menyebut informasi yang dihimpun berkaitan dengan interaksi antara oknum penyidik dan Kanit. Uang sebesar Rp20 juta serta barang milik warga bernama Fikri disebut telah dikembalikan.
Meski demikian, berbagai informasi tersebut masih berupa pemberitaan dan penelusuran media. BuserNasional.my.id tidak memvonis pihak mana pun bersalah dan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah serta hak jawab bagi pihak yang disebut atau berkaitan dengan persoalan tersebut.
Dorongan Transparansi dan Penegakan Disiplin
Dalam pemberitaannya, Bratapos.com mempertanyakan apakah penyelesaian secara kekeluargaan sudah cukup apabila terdapat dugaan pelanggaran hukum atau penyalahgunaan kewenangan oleh anggota kepolisian.
Sorotan tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa setiap dugaan pelanggaran yang dilakukan oknum aparat perlu ditangani melalui mekanisme hukum maupun internal institusi secara transparan dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Institusi Polri sendiri memiliki mekanisme pengawasan dan penegakan disiplin terhadap anggotanya. Karena itu, apabila nantinya ditemukan bukti adanya pelanggaran, proses pemeriksaan maupun tindakan sesuai aturan diharapkan dapat dilakukan secara profesional dan tanpa pandang bulu.
Sebaliknya, apabila tuduhan tersebut tidak terbukti, pihak yang disebut dalam pemberitaan juga memiliki hak untuk memberikan klarifikasi dan menjelaskan duduk perkara secara resmi kepada publik.
BuserNasional.my.id menerbitkan informasi ini sebagai kutipan dan rangkuman dari pemberitaan Bratapos.com, bukan sebagai kesimpulan hukum terhadap pihak tertentu.
Bersambung.
Busamat/Tim Redaksi
BuserNasional.my.id
