Lapangan PRIMA Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin, 5 Oktober 2026, menjadi panggung peringatan HUT ke-81 TNI. Presiden Prabowo Subianto bertindak sebagai inspektur upacara. Peringatan berlangsung lebih sederhana dibandingkan rencana awal di Monas. Namun, di balik kesederhanaan seremoni itu justru muncul pertanyaan yang lebih penting: apakah perluasan organisasi TNI benar-benar menghasilkan tambahan kekuatan pertahanan yang sebanding dengan kebutuhan personel, fasilitas, alutsista dan anggaran negara?
Semula puncak HUT ke-81 TNI direncanakan berlangsung di Monas dengan skala jauh lebih besar. Rencana pada September bahkan mencakup sekitar 51.000 personel dan 900 alutsista. Rencana itu kemudian dibatalkan dan kegiatan dipindahkan ke Cilangkap. Alasannya cukup konkret. Banyak prajurit masih menjalankan tugas penanganan bencana di berbagai daerah.
Perubahan tersebut menarik dibaca bukan sebagai berkurangnya kekuatan TNI, melainkan sebagai penyesuaian prioritas. Ketika sebagian prajurit berada di lapangan membantu masyarakat terdampak bencana, parade besar kehilangan sebagian relevansinya. Kekuatan militer pada akhirnya bukan hanya sesuatu yang dipertontonkan dalam barisan pasukan dan deretan alutsista, tetapi kemampuan yang tersedia ketika negara dan rakyat membutuhkan.
Ironisnya, di tengah seremoni yang lebih sederhana, agenda kelembagaan TNI justru menunjukkan skala yang sangat besar. Presiden Prabowo meresmikan 204 satuan baru, termasuk enam komando daerah militer, 30 Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan, 150 Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan dan tiga Batalyon Bantuan Tempur. TNI Angkatan Laut menambah satu brigade dan empat batalyon Marinir, sedangkan TNI Angkatan Udara memperoleh sejumlah satuan baru.
Angka 204 bukan sekadar nomenklatur. Setiap satuan membutuhkan personel, markas, fasilitas, komunikasi, kendaraan, persenjataan, latihan, logistik, pemeliharaan dan sistem komando. Karena itu, pertanyaan strategisnya bukan sekadar apakah Indonesia membutuhkan satuan baru, tetapi apakah setiap pembentukan satuan tersebut diikuti kesiapan operasional yang memadai dan pembiayaan yang berkelanjutan.
Organisasi militer yang lebih besar tidak otomatis menghasilkan pertahanan yang lebih kuat. Kekuatan modern ditentukan oleh kesiapan personel, kualitas intelijen, teknologi, interoperabilitas antarmatra, kemampuan udara dan laut, pertahanan siber, mobilitas serta ketahanan logistik. Struktur yang bertambah harus menghasilkan kemampuan nyata, bukan sekadar memperbesar administrasi pertahanan.
Di sinilah ekspansi TNI perlu dilihat secara kritis sekaligus proporsional. Indonesia memiliki wilayah geografis yang luas, ribuan pulau, kawasan perbatasan dan jalur pelayaran strategis. Penguatan kehadiran negara karena itu mempunyai alasan strategis. Namun, alasan tersebut harus diterjemahkan dalam desain organisasi yang jelas, pembagian wilayah tanggung jawab yang rasional, kebutuhan personel yang terukur dan anggaran yang mampu menopang operasionalnya.
Semakin besar organisasi pertahanan, semakin besar pula tanggung jawab negara untuk memastikan setiap rupiah menghasilkan kemampuan yang dapat digunakan. Transparansi menjadi penting agar publik mengetahui tujuan pembentukan satuan, kemampuan yang hendak dibangun dan ukuran keberhasilannya.
Tema HUT ke-81 TNI, TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, juga seharusnya tidak berhenti sebagai slogan. Makna bersama rakyat justru terlihat ketika prajurit hadir dalam keadaan sulit, termasuk ketika bencana membutuhkan tenaga dan kemampuan mereka.
Karena itu, ukuran kekuatan TNI tidak cukup dilihat dari jumlah pasukan, brigade, batalyon atau alutsista. Kekuatan sesungguhnya terlihat dari kesiapan menghadapi ancaman, profesionalisme prajurit, penguasaan teknologi, kepatuhan terhadap hukum, kemampuan bekerja lintas lembaga dan kepercayaan masyarakat.
HUT ke-81 TNI akhirnya memberikan dua gambaran sekaligus. Di satu sisi, negara sedang memperbesar struktur pertahanan melalui 204 satuan baru. Di sisi lain, TNI menunjukkan bahwa kekuatannya juga dibutuhkan untuk menghadapi persoalan nyata di tengah masyarakat.
Tantangan berikutnya adalah memastikan ekspansi tersebut tidak berhenti pada bertambahnya struktur. Negara harus membuktikan bahwa satuan baru benar-benar siap, memiliki dukungan yang memadai dan mampu menjawab ancaman yang terus berubah.
Sebab, kekuatan pertahanan tidak diukur dari seberapa megah parade berlangsung, melainkan dari seberapa efektif kekuatan itu tersedia ketika kedaulatan negara dan keselamatan rakyat benar-benar diuji.
