SURABAYA, BUSERNASIONAL.MY.ID – Bau tak sedap dugaan skandal anggaran kembali mencuat di Kota Pahlawan. Proyek pembangunan saluran air yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surabaya kini menjadi sorotan tajam publik dan masyarakat. Warga mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta aparat penegak hukum untuk turun tangan membongkar dugaan permainan anggaran yang dinilai sarat kecurangan dan berpotensi merugikan keuangan negara.
Berdasarkan data dan temuan di lapangan, proyek yang berada di bawah kepemimpinan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dan Wakil Wali Kota Ir. Armuji ini menuai banyak kritikan pedas. Publik menilai pengerjaan proyek terkesan asal-asalan, menjadi bentuk pemborosan APBD, hingga berujung pada dugaan pembohongan publik.
TEMUAN LAPANGAN: DUGAAN MARK-UP HINGGA KUALITAS BURUK
Berdasarkan investigasi visual dan laporan warga, ditemukan sejumlah kejanggalan fatal pada pelaksanaan proyek saluran air di berbagai titik, di antaranya:
Tanpa Papan Informasi APBD: Proyek berjalan tanpa transparansi publik terkait besaran anggaran dan pelaksana proyek.
Ketebalan Beton Tidak Seragam: Indikasi pengurangan volume pekerjaan yang mencurigakan.
Pekerjaan Tambal Sulam: Kualitas fisik bangunan yang buruk dan tidak sesuai standar teknis.
Saluran Tertutup Rapat, Tanpa Lubang Kontrol: Mempersulit proses pemeliharaan dan pembersihan drainase ke depan.
Permukaan Jalan Tidak Rata & Bergelombang: Menyisakan kerusakan infrastruktur jalan pasca-proyek yang membahayakan keselamatan pengguna jalan.
Sebagai contoh konkret, kejanggalan ini terpantau jelas di beberapa titik lokasi pengerjaan, seperti di Jl. Jetis Kulon I – Wonokromo serta Jl. Ketintang Baru.
STOP! PROYEK ASAL-ASALAN, WARGA SURABAYA MENUNTUT KEADILAN
Masyarakat Kota Surabaya yang geram dengan kondisi ini tidak tinggal diam. Melalui seruan tegas, warga melayangkan 5 Tuntutan Utama kepada Pemerintah Kota Surabaya dan instansi berwenang:
Transparansi Anggaran & Pelaksana Proyek: Buka seluas-luasnya informasi RAB dan kontrak proyek kepada publik.
Pengawasan Ketat DSDABM & Kelurahan: Meminta Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga serta pihak kelurahan agar tidak tutup mata terhadap kualitas pengerjaan di lapangan.
Usut Tuntas Dugaan Mark-Up Anggaran: Mendesak KPK dan aparat penegak hukum melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh proyek saluran air di seluruh wilayah Surabaya.
Evaluasi Kualitas & Mutu Pekerjaan: Hentikan praktik kerja asal-asalan yang merugikan uang rakyat.
Siapa Bersalah, Harus Bertanggung Jawab!: Menuntut penegakan hukum yang tegas tanpa pandang bulu terhadap oknum yang bermain-main dengan anggaran rakyat.
”APBD ADALAH UANG RAKYAT, WAJIB TRANSPARAN, TEPAT GUNA & DIPERTANGGUNGJAWABKAN!”
Transparansi Bukan Sekadar Ucapan!
Tim investigasi Buser Nasional akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas dan menunggu respons resmi dari pihak Pemkot Surabaya maupun KPK.
