Jawa Tengah – BuserNasional.my.id – Sepasang sepatu sekolah baru menjadi harapan sederhana yang terlintas di benak Siti Zulaikah ketika menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) sebesar Rp600 ribu. Bagi buruh pengepakan rokok asal Gembong, Pati, uang itu bukan sekadar bantuan pemerintah, melainkan penyangga ekonomi keluarga menjelang tahun ajaran baru. Di balik nominal yang tampak sederhana, tersimpan pertanyaan yang lebih besar: sejauh mana dana cukai benar-benar mampu meningkatkan kesejahteraan para pekerja yang selama puluhan tahun menopang industri hasil tembakau di Jawa Tengah?
Penyaluran BLT DBHCHT Tahun 2026 yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menjadi salah satu program perlindungan sosial terbesar bagi pekerja sektor pertembakauan tahun ini. Sebanyak 85.000 buruh pabrik rokok, buruh tani tembakau, dan buruh tani cengkeh menerima bantuan dengan total anggaran Rp51 miliar yang tersebar di 33 kabupaten/kota, 136 kecamatan, dan 663 desa/kelurahan. Penyaluran dilakukan mulai 23 Juni hingga 8 Juli 2026 melalui PT Pos Indonesia.
Kabupaten Kudus dipilih sebagai lokasi penyerahan simbolis oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi bukan tanpa alasan. Daerah ini merupakan salah satu episentrum industri hasil tembakau nasional yang menyerap puluhan ribu tenaga kerja. Dari total penerima bantuan di Jawa Tengah, sebanyak 26.565 orang berada di Kabupaten Kudus dengan nilai bantuan mencapai Rp15,9 miliar. Sebanyak 5.069 di antaranya merupakan pekerja PT Djarum, salah satu perusahaan rokok terbesar di Indonesia.
Secara administratif, penyaluran bantuan menunjukkan progres yang relatif cepat. Hingga 29 Juni 2026, bantuan telah diterima oleh 48.313 pekerja atau sekitar 56,84 persen dari target penerima dengan nilai penyaluran mencapai Rp28,9 miliar. Kecepatan distribusi ini patut diapresiasi karena menunjukkan koordinasi yang cukup baik antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan PT Pos Indonesia. Namun keberhasilan administratif belum tentu identik dengan keberhasilan substansial apabila dampaknya terhadap kesejahteraan pekerja belum dievaluasi secara komprehensif.
Di sinilah letak tantangan utama kebijakan tersebut. Bantuan sebesar Rp600 ribu untuk alokasi dua bulan tentu memberi ruang bernapas bagi keluarga buruh, terutama untuk memenuhi kebutuhan pangan, biaya pendidikan, maupun kebutuhan rumah tangga lainnya. Akan tetapi, jika dibandingkan dengan meningkatnya harga kebutuhan pokok, biaya pendidikan, dan tekanan ekonomi rumah tangga, nominal tersebut lebih tepat diposisikan sebagai bantalan sosial jangka pendek daripada instrumen yang mampu meningkatkan kesejahteraan secara permanen.
Fakta bahwa salah seorang penerima, Wiwin Winarni, berharap bantuan kembali menjadi Rp1,2 juta seperti tahun sebelumnya merupakan sinyal penting bagi pemerintah. Harapan itu bukan sekadar keinginan memperoleh bantuan lebih besar, melainkan cerminan bahwa tekanan ekonomi keluarga buruh masih cukup berat. Aspirasi tersebut seharusnya menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan DBHCHT tahun-tahun berikutnya.
Lebih menarik lagi adalah kisah Siti Zulaikah yang telah bekerja selama 26 tahun sebagai buruh pengepakan. Baginya, bantuan tersebut akan digunakan membeli sepatu, tas, dan perlengkapan sekolah bagi dua anaknya yang akan memasuki tahun ajaran baru. Cerita sederhana ini memperlihatkan bahwa manfaat BLT tidak berhenti pada konsumsi rumah tangga, tetapi juga ikut menjaga keberlangsungan pendidikan anak-anak keluarga pekerja. Inilah dimensi human interest yang sering kali tersembunyi di balik angka-angka statistik pemerintah.
Dari perspektif kebijakan publik, penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau untuk perlindungan sosial memiliki landasan yang kuat. Dana yang berasal dari penerimaan cukai tidak semata-mata dikembalikan kepada daerah sebagai pendapatan fiskal, tetapi juga diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang terlibat langsung dalam rantai industri hasil tembakau. Karena itu, prioritas kepada buruh pabrik rokok, buruh tani tembakau, dan buruh tani cengkeh mencerminkan prinsip keadilan fiskal bahwa kelompok yang berkontribusi terhadap penerimaan negara juga memperoleh manfaat nyata dari kebijakan tersebut.
Namun demikian, pemerintah juga perlu menghindari pendekatan yang terlalu berorientasi pada bantuan tunai. Pengalaman berbagai program perlindungan sosial menunjukkan bahwa bantuan langsung memang efektif menjaga daya beli dalam jangka pendek, tetapi tidak cukup untuk mengangkat kesejahteraan apabila tidak disertai peningkatan produktivitas, keterampilan, perlindungan ketenagakerjaan, akses pembiayaan usaha keluarga, serta penguatan ekonomi lokal. Oleh sebab itu, DBHCHT idealnya diposisikan sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi yang lebih luas.
Aspek lain yang patut diapresiasi ialah komitmen Gubernur Ahmad Luthfi untuk meninjau langsung proses penyaluran bantuan. Kehadiran kepala daerah di lapangan memberikan pesan bahwa pemerintah tidak sekadar mengalokasikan anggaran, tetapi juga ingin memastikan bantuan diterima oleh masyarakat yang berhak. Akan tetapi, transparansi tidak cukup berhenti pada penyerahan simbolis. Pemerintah tetap perlu membuka ruang evaluasi publik mengenai akurasi data penerima, mekanisme pengawasan, serta dampak nyata program terhadap kondisi ekonomi para pekerja.
Kebijakan BLT DBHCHT juga perlu dipahami dalam konteks yang lebih luas. Industri hasil tembakau masih menjadi salah satu sektor padat karya yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar di Jawa Tengah. Di tengah berbagai dinamika regulasi, perubahan pola konsumsi, dan tantangan ekonomi global, keberadaan jutaan pekerja yang bergantung pada sektor ini memerlukan perlindungan sosial yang adaptif sekaligus berkelanjutan. Bantuan tunai merupakan salah satu instrumen, tetapi bukan satu-satunya jawaban.
Keberhasilan program BLT DBHCHT tidak diukur dari besarnya anggaran Rp51 miliar ataupun jumlah penerima yang mencapai 85.000 orang. Ukuran sesungguhnya adalah apakah dana publik tersebut mampu memperkuat ketahanan ekonomi keluarga pekerja, menjaga keberlanjutan pendidikan anak-anak mereka, serta membuka jalan menuju kesejahteraan yang lebih baik. Ketika dana cukai tidak hanya kembali kepada daerah sebagai angka dalam laporan keuangan, tetapi benar-benar hadir dalam kehidupan para buruh, maka fungsi negara sebagai pelindung masyarakat telah dijalankan. Tantangan berikutnya adalah memastikan bahwa perlindungan itu tidak berhenti sebagai bantuan sesaat, melainkan berkembang menjadi kebijakan pembangunan yang berkelanjutan, adil, dan berpihak kepada mereka yang selama ini menjadi tulang punggung industri hasil tembakau.
