BANGKALAN, BUSERNASIONAL – Program Indonesia Pintar (PIP) di Kabupaten Bangkalan kembali menunjukkan taringnya sebagai motor penggerak pemerataan akses pendidikan. Keberhasilan penyaluran bantuan tahun ini menjadi sorotan positif, terutama terkait komitmen pihak sekolah dalam menjaga transparansi dan memastikan seluruh proses penyaluran bebas dari biaya administrasi alias nol rupiah.
Keberhasilan ini tidak lepas dari sinergi yang kuat antara pihak sekolah, wali murid, dan dukungan pengawasan ketat dari organisasi masyarakat yang peduli terhadap dunia pendidikan.
Pimpinan BUSERNASIONAL, Zekki SM, memberikan apresiasi tinggi atas langkah proaktif pihak sekolah yang dinilai telah berupaya maksimal dalam mengawal administrasi bantuan bagi siswa kurang mampu. Ia menegaskan, pemahaman yang baik antara pihak sekolah dan wali murid menjadi kunci utama keberhasilan program ini.
”Kami menekankan bahwa dalam proses penyaluran PIP ini, tidak ada biaya administrasi apa pun. Kami memastikan dana yang diterima siswa adalah utuh, tanpa ada potongan dalam bentuk apa pun. Keterlibatan aktif wali murid dalam memegang kendali atas dana pendidikan mereka sendiri adalah langkah transparansi nyata yang wajib kita kawal bersama,” ujar Zekki SM saat ditemui tim redaksi BUSERNASIONAL.
Tertib Administrasi Bukan untuk Pungutan
Lebih lanjut, Zekki menyoroti pentingnya kelengkapan administrasi yang dijalankan sekolah sebagai bentuk tanggung jawab akuntabilitas. Ia meluruskan bahwa permintaan tanda tangan dan dokumentasi oleh pihak sekolah semata-mata adalah prosedur untuk memastikan tertib administrasi jika sewaktu-waktu dilakukan audit oleh Dinas Pendidikan.
”Administrasi yang rapi bukan sekadar formalitas, dan bukan pula alasan untuk melakukan pungutan. Itu adalah bukti kesiapan sekolah dalam menjaga amanah negara. Dengan dokumentasi yang baik, sekolah menunjukkan bahwa mereka serius dalam menjalankan tata kelola pendidikan yang transparan dan akuntabel tanpa membebani wali murid sepeser pun,” tegasnya.
Pesan untuk Penerima Manfaat
Zekki SM menghimbau kepada seluruh penerima manfaat untuk terus memanfaatkan bantuan ini secara bijak, tepat sasaran, dan hanya digunakan untuk menunjang kebutuhan akademik siswa. Ia berharap keberhasilan pola penyaluran di Bangkalan ini dapat menjadi contoh bagi lembaga pendidikan lain dalam mewujudkan ekosistem pendidikan yang inklusif, berkualitas, dan bersih dari praktik pungutan liar (pungli).
”Dengan dukungan penuh dari masyarakat dan pengawasan ketat yang kita lakukan, diharapkan ke depannya tidak ada lagi siswa yang putus sekolah karena kendala biaya. Kami berkomitmen untuk terus mengawal agar hak siswa tetap terjaga dan cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa di wilayah Madura dapat segera terwujud,” pungkasnya.
