Lamongan – Setiap program pembangunan selalu membawa harapan. Namun di Kelurahan Tumenggungan, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, harapan itu hadir bersama sebuah pemandangan yang tidak biasa. Sebuah bangunan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDMP) berdiri berhadapan dengan area pemakaman umum dan berada tidak jauh dari tempat pembuangan sampah. Foto dan video lokasi tersebut kemudian viral di media sosial, memunculkan perdebatan mengenai kualitas perencanaan pembangunan, keterbatasan lahan desa, serta makna strategis sebuah pusat kegiatan ekonomi rakyat.
Keberadaan KDMP Tumenggungan mulai menjadi perhatian publik setelah sejumlah foto dan video beredar luas di media sosial. Bangunan koperasi terlihat berdiri di kawasan yang bersebelahan dengan Tempat Pemakaman Umum (TPU), sementara di sisi lain terdapat area Tempat Pembuangan Sampah (TPS). Fakta tersebut dilaporkan oleh Liputan6.com dalam artikel “Fakta Koperasi Merah Putih di Lamongan Diapit Kuburan dan Pembuangan Sampah” yang dipublikasikan pada 21 Mei 2026. Dalam laporan itu disebutkan bahwa posisi koperasi menghadap area pemakaman dan berada setelah kawasan TPS.
Fenomena tersebut segera memancing beragam reaksi publik. Sebagian warganet mempertanyakan pemilihan lokasi yang dianggap kurang ideal bagi sebuah pusat kegiatan ekonomi. Tidak sedikit pula yang mengaitkan keberadaan pemakaman dengan suasana yang dianggap angker, terutama pada malam hari. Namun perdebatan itu sesungguhnya membuka persoalan yang lebih luas, yakni bagaimana sebuah program nasional diterjemahkan ke dalam realitas keterbatasan lahan yang dihadapi pemerintah daerah.
Menurut berbagai pemberitaan yang telah terverifikasi, bangunan KDMP Tumenggungan berada di kawasan yang memang merupakan aset pemerintah setempat dan tersedia untuk dimanfaatkan. Narasi mengenai keterbatasan lahan bukanlah sesuatu yang mengada ada. Dalam banyak daerah, penyediaan lahan untuk proyek publik sering menjadi tantangan tersendiri karena tidak semua pemerintah desa atau kelurahan memiliki aset kosong yang luas dan siap dibangun. Kondisi tersebut menjadikan lahan yang tersedia, meskipun kurang ideal, sering kali menjadi satu satunya pilihan yang dapat digunakan untuk menjalankan program pembangunan.
Perdebatan kemudian bergeser dari soal lokasi menuju persoalan perencanaan. Apakah sebuah bangunan publik cukup dinilai layak hanya karena berdiri di atas lahan yang sah secara administratif? Ataukah kenyamanan sosial masyarakat juga harus menjadi bagian penting dalam proses penentuan lokasi? Pertanyaan inilah yang menjadikan kasus Tumenggungan menarik untuk dicermati. Sebab yang dipersoalkan publik bukan bangunannya, melainkan konteks ruang yang mengelilinginya.
Meski demikian, fakta di lapangan menunjukkan bahwa persepsi masyarakat sekitar tidak sepenuhnya sama dengan persepsi warganet. DetikJatim dalam artikel “Viral KDMP Berdiri Dekat Makam di Lamongan, Warga Malah Senang” yang dipublikasikan pada 20 Mei 2026 melaporkan bahwa warga sekitar dan juru kunci makam justru menyambut positif kehadiran koperasi tersebut. Mereka menilai kawasan yang sebelumnya cenderung sepi kini menjadi lebih ramai, terang, dan hidup.
Keterangan serupa juga muncul dalam laporan iNews Lamongan berjudul “Berdiri di Kawasan TPU dan TPS Viral, Koperasi Merah Putih di Tumenggungan Lamongan Tuai Pro Kontra” yang dipublikasikan pada 20 Mei 2026. Dalam laporan itu disebutkan bahwa aktivitas masyarakat meningkat setelah pembangunan koperasi berlangsung. Kawasan yang sebelumnya identik dengan kesan sepi perlahan berubah menjadi ruang yang lebih aktif, terutama pada malam hari karena adanya penerangan dan lalu lintas warga yang lebih ramai.
Fakta tersebut menunjukkan adanya jarak antara persepsi digital dan realitas sosial. Apa yang terlihat janggal bagi pengguna media sosial belum tentu dipandang negatif oleh masyarakat yang hidup di sekitar lokasi. Dalam banyak kasus, masyarakat lokal sering kali memiliki hubungan sosial dan budaya yang berbeda dengan ruang ruang yang dianggap sensitif oleh orang luar. Pemakaman yang bagi sebagian orang identik dengan kesunyian, bagi warga sekitar dapat menjadi bagian biasa dari kehidupan sehari hari.
Meski demikian, kritik terhadap lokasi KDMP tetap memiliki dasar yang layak dipertimbangkan. Sebuah koperasi pada dasarnya membutuhkan tingkat kunjungan yang tinggi agar dapat berfungsi optimal. Kenyamanan pengunjung menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan aktivitas ekonomi. Lokasi yang menimbulkan persepsi kurang nyaman berpotensi memengaruhi minat masyarakat untuk datang, terutama bagi warga yang berasal dari luar lingkungan setempat.
Di sinilah dilema pembangunan terlihat secara nyata. Di satu sisi pemerintah dituntut menjalankan program nasional dengan cepat dan sesuai target. Di sisi lain masyarakat mengharapkan setiap proyek publik dirancang dengan mempertimbangkan aspek sosial, psikologis, dan kenyamanan pengguna. Ketika kedua kepentingan tersebut bertemu dalam ruang yang sama, kompromi sering kali tidak dapat dihindari.
Kasus KDMP Tumenggungan juga memperlihatkan bagaimana keberhasilan pembangunan tidak selalu dapat diukur dari berdirinya bangunan fisik semata. Sebuah gedung dapat selesai dibangun tepat waktu, tetapi efektivitasnya tetap ditentukan oleh tingkat penerimaan masyarakat. Dalam konteks koperasi, keberhasilan sesungguhnya baru dapat dinilai ketika aktivitas ekonomi berjalan, anggota bertambah, transaksi meningkat, dan manfaatnya dirasakan warga sekitar.
Sampai saat ini belum terdapat data yang menunjukkan bahwa lokasi di dekat pemakaman secara otomatis menyebabkan kegagalan sebuah koperasi. Sebaliknya, sejumlah warga yang diwawancarai media justru menyatakan harapan bahwa keberadaan KDMP dapat membuka peluang usaha baru, memperluas pemasaran produk lokal, dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar.
Karena itu, polemik mengenai KDMP Tumenggungan seharusnya tidak berhenti pada perdebatan soal kuburan atau kesan angker. Isu yang lebih penting adalah bagaimana negara dan pemerintah daerah mengelola keterbatasan sumber daya ketika harus menjalankan program berskala nasional. Kasus ini memperlihatkan bahwa tantangan pembangunan bukan hanya soal anggaran dan bangunan, melainkan juga kemampuan menyesuaikan kebijakan dengan kondisi nyata di lapangan.
Bangunan koperasi yang berdiri di hadapan deretan nisan itu menjadi simbol dari sebuah dilema yang lebih besar. Di satu sisi terdapat ambisi menghadirkan pusat ekonomi baru bagi masyarakat desa dan kelurahan. Di sisi lain terdapat keterbatasan ruang yang memaksa pemerintah mengambil keputusan yang tidak selalu ideal. Waktu yang akan menentukan apakah lokasi tersebut benar benar menjadi hambatan atau justru berubah menjadi contoh bahwa manfaat ekonomi dapat mengalahkan keraguan awal masyarakat. Yang pasti, kasus Tumenggungan telah mengingatkan bahwa pembangunan yang baik bukan hanya soal membangun gedung, melainkan juga membangun kepercayaan publik terhadap setiap keputusan yang diambil.
