Dia adalah Harmoko, seorang wartawan muda pada era Presiden Sukarno. Dalam foto yang kini menjadi bagian dari arsip sejarah, ia tampak berjabat tangan dengan Presiden Sukarno. Tidak banyak yang menyangka bahwa anak muda yang berdiri penuh hormat di hadapan kepala negara itu kelak akan menjadi Menteri Penerangan terlama pada masa Orde Baru, Ketua Umum Golkar, Ketua DPR dan MPR, sekaligus tokoh yang ikut mengiringi berakhirnya kekuasaan Presiden Soeharto. Perjalanan hidupnya menjadi potret unik tentang hubungan pers, kekuasaan, dan perubahan politik di Indonesia selama lebih dari setengah abad.
Foto tersebut bukan sekadar dokumentasi masa lalu. Ia merupakan simbol mobilitas sosial dan politik yang jarang terjadi dalam sejarah Indonesia. Dari dunia jurnalistik, Harmoko berhasil menembus lingkaran terdalam kekuasaan Orde Baru. Perjalanannya memperlihatkan bagaimana pers, politik, dan negara pernah bertemu dalam satu titik yang sama pada masa pemerintahan Presiden Soeharto.
Menurut DetikNews dalam artikel “Harmoko, Menteri Penerangan Era Soeharto Meninggal Dunia” yang dipublikasikan pada 4 Juli 2021, Harmoko lahir di Nganjuk, Jawa Timur, pada 7 Februari 1939. Sebelum menjadi pejabat negara, ia berkarier sebagai wartawan dan kartunis di Harian Merdeka serta Majalah Merdeka sejak awal dekade 1960. Pengalaman tersebut membentuk pemahamannya mengenai kekuatan informasi dan pengaruh media terhadap opini publik.
Karier jurnalistik Harmoko berkembang pesat. Ia tidak hanya menjadi wartawan lapangan, tetapi juga terlibat dalam pengelolaan berbagai media massa. Di kemudian hari, namanya dikenal luas melalui Pos Kota, surat kabar yang berhasil membangun basis pembaca kuat di kalangan masyarakat perkotaan. Pada masa itu, surat kabar merupakan instrumen komunikasi yang sangat berpengaruh karena televisi masih terbatas dan internet belum hadir dalam kehidupan masyarakat Indonesia.
Kemampuan membaca kebutuhan publik serta memahami psikologi komunikasi massa membuat Harmoko menjadi figur yang diperhitungkan. Kelebihan inilah yang tampaknya menarik perhatian penguasa Orde Baru. Ketika Soeharto membutuhkan figur yang mampu menjembatani kepentingan negara dengan masyarakat, Harmoko muncul sebagai pilihan yang dianggap tepat.
Titik balik kariernya terjadi pada tahun 1983 ketika Presiden Soeharto menunjuknya sebagai Menteri Penerangan. Jabatan ini memiliki arti yang sangat besar pada masa Orde Baru. Departemen Penerangan bukan sekadar lembaga pemerintah biasa, melainkan institusi strategis yang mengatur arus informasi nasional. Dari kementerian inilah pemerintah mengendalikan penyiaran, penerbitan, serta berbagai saluran komunikasi publik.
Menurut ANTARA dalam artikel “Mantan Menteri Penerangan Harmoko Meninggal Dunia” yang dipublikasikan pada 4 Juli 2021, Harmoko menjabat Menteri Penerangan selama tiga periode pemerintahan Soeharto dan menjadi salah satu menteri dengan masa jabatan terpanjang dalam sejarah kabinet Orde Baru.
Bagi sebagian masyarakat, Harmoko identik dengan suara pemerintah. Kalimat “Menurut petunjuk Bapak Presiden” menjadi ungkapan yang sangat populer dan melekat pada dirinya. Hampir setiap kebijakan penting pemerintah disampaikan melalui konferensi pers yang dipimpinnya. Dalam banyak tayangan televisi era 1980-an dan 1990-an, wajah Harmoko hadir secara rutin sebagai representasi resmi negara.
Pada sisi lain, keberhasilan Harmoko dalam menjaga disiplin komunikasi pemerintah juga memunculkan kritik yang tidak pernah benar-benar hilang hingga sekarang. Banyak kalangan menilai bahwa stabilitas informasi yang dibangun pada masa itu dibayar dengan mahal oleh kebebasan pers. Negara memiliki kewenangan besar untuk menentukan media mana yang boleh hidup dan media mana yang harus berhenti terbit.
Puncak kontroversi tersebut terjadi pada tahun 1994 ketika pemerintah mencabut izin terbit Majalah Tempo, Editor, dan tabloid DeTik. Peristiwa itu menjadi salah satu episode paling penting dalam sejarah pers Indonesia. Pembredelan tersebut memicu protes luas dari kalangan jurnalis, akademisi, dan pegiat demokrasi. Sejak saat itu, nama Harmoko tidak hanya dikenang sebagai komunikator pembangunan, tetapi juga sebagai simbol kuatnya kontrol negara terhadap media.
Dalam perspektif sejarah, inilah paradoks terbesar Harmoko. Ia berasal dari dunia pers, namun pada saat yang sama menjadi bagian dari sistem yang membatasi kebebasan pers. Ia memahami bagaimana wartawan bekerja, tetapi juga memimpin institusi yang memiliki kewenangan mengatur bahkan menghentikan penerbitan media.
Meski demikian, Harmoko tidak bisa dipahami hanya melalui satu sudut pandang. Pada masa kepemimpinannya, pemerintah juga menjalankan berbagai program komunikasi publik yang menjangkau masyarakat desa. Salah satunya adalah Kelompencapir atau Kelompok Pendengar, Pembaca, dan Pirsawan. Program ini menjadi salah satu instrumen komunikasi pembangunan yang paling terkenal pada era Orde Baru.
Menurut DetikEdu dalam artikel “Harmoko: Antara Cabe Keriting, Tomat Bulet dan Kelompencapir” yang dipublikasikan pada 4 Juli 2021, program tersebut digunakan pemerintah untuk menyampaikan informasi pembangunan dan berbagai kebijakan kepada masyarakat hingga ke tingkat pedesaan.
Karier politik Harmoko terus menanjak. Pada 1993 ia terpilih menjadi Ketua Umum Golkar, partai dominan pada masa Orde Baru. Posisi ini menempatkannya semakin dekat dengan pusat kekuasaan nasional. Beberapa tahun kemudian ia menduduki jabatan Ketua DPR dan Ketua MPR, dua posisi politik yang sangat strategis menjelang akhir pemerintahan Soeharto.
Namun sejarah memiliki ironi yang sering kali sulit diprediksi. Pada saat gelombang Reformasi 1998 mengguncang Indonesia, Harmoko justru tampil sebagai salah satu tokoh yang menyampaikan tuntutan agar Presiden Soeharto mengundurkan diri. Pernyataan tersebut mengejutkan banyak pihak karena selama bertahun-tahun ia dikenal sebagai loyalis utama rezim.
Bagi sebagian pengamat, langkah Harmoko merupakan bentuk keberanian politik dalam membaca situasi nasional yang sedang menuju titik krisis. Bagi yang lain, tindakan tersebut dipandang sebagai bentuk pragmatisme elite ketika kekuasaan lama mulai kehilangan legitimasi. Perdebatan itu masih berlangsung hingga sekarang dan menjadi bagian dari warisan politik Harmoko yang paling menarik untuk dikaji.
Yang pasti, sejarah mencatat bahwa Harmoko berada di dua titik penting perjalanan bangsa. Ia ikut menguatkan sistem politik Orde Baru dan pada saat yang sama hadir ketika sistem itu mulai runtuh. Tidak banyak tokoh yang memiliki posisi historis seunik itu.
Pasca Reformasi, pengaruh politik Harmoko perlahan memudar seiring perubahan zaman. Indonesia memasuki era kebebasan pers yang jauh lebih terbuka. Departemen Penerangan dibubarkan. Sistem perizinan pers yang ketat ditinggalkan. Media massa berkembang dalam iklim demokrasi yang sangat berbeda dibandingkan masa ketika Harmoko menjadi pengendali utama arus informasi nasional.
Ketika Harmoko wafat pada 4 Juli 2021, berbagai media nasional mengenangnya dengan sudut pandang yang beragam. Sebagian menyoroti kiprahnya sebagai wartawan dan tokoh komunikasi pembangunan. Sebagian lainnya mengingat perannya dalam pengendalian pers pada era Orde Baru. Menurut ANTARA, Harmoko meninggal dunia di RSPAD Gatot Soebroto pada usia 82 tahun setelah meninggalkan jejak panjang dalam sejarah politik dan media Indonesia.
Pada akhirnya, foto Harmoko muda yang sedang berjabat tangan dengan Presiden Sukarno bukan sekadar potret nostalgia. Foto tersebut adalah cermin perjalanan seorang wartawan yang berhasil mencapai puncak kekuasaan negara. Harmoko adalah tokoh yang menyimpan banyak kontradiksi. Ia pernah menjadi jurnalis, pejabat, pengendali informasi, politisi, sekaligus bagian dari transisi menuju Reformasi. Karena itulah, memahami Harmoko berarti memahami salah satu bab paling kompleks dalam hubungan antara media, kekuasaan, dan demokrasi di Indonesia.
