Sebanyak 21.801 motor listrik telah terlanjur tersebar ke berbagai daerah ketika Kejaksaan Agung mengungkap dugaan markup pengadaannya senilai lebih dari Rp1 triliun. Di titik inilah negara menghadapi dilema besar. Di satu sisi aset tersebut dibutuhkan untuk operasional Program Makan Bergizi Gratis. Di sisi lain proses pengadaannya diduga menyimpan persoalan tata kelola yang berpotensi merugikan keuangan negara dalam jumlah sangat besar.
Program Makan Bergizi Gratis atau MBG dirancang sebagai salah satu proyek sosial terbesar dalam sejarah Indonesia modern. Untuk mendukung operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di seluruh Indonesia, pemerintah mengadakan ribuan kendaraan operasional berupa motor listrik. Namun proyek yang semula dipromosikan sebagai bagian dari modernisasi pelayanan publik itu kini berubah menjadi sorotan nasional setelah Kejaksaan Agung mengungkap dugaan penyimpangan dalam proses pengadaannya.
Menurut keterangan resmi yang disampaikan Kejaksaan Agung, pengadaan motor listrik tersebut mencapai 21.801 unit dengan nilai total Rp1.035.515.297.908. Pengadaan itu diduga mengandung unsur markup dan telah dibayarkan kepada PT YAT yang disebut tidak memenuhi syarat sebagai vendor karena tidak memiliki dealer maupun bengkel aktif sebagaimana dipersyaratkan. Temuan tersebut menjadi salah satu fokus utama penyidikan dugaan korupsi tata kelola MBG periode 2025 sampai 2026.
Dari angka tersebut muncul fakta menarik yang jarang dibahas secara mendalam. Jika total anggaran Rp1,035 triliun dibagi ke dalam 21.801 unit motor listrik, maka rata rata nilai pengadaan mencapai sekitar Rp47,5 juta per unit. Angka ini menjadi penting karena membuka ruang pertanyaan publik mengenai kewajaran harga, struktur biaya pengadaan, biaya distribusi, layanan purna jual, ketersediaan suku cadang, hingga dukungan infrastruktur servis yang menyertai kendaraan tersebut. Pertanyaan pertanyaan inilah yang sesungguhnya menjadi inti polemik, bukan sekadar jumlah unit atau nilai kontraknya.
Dalam perspektif tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah, persoalan tidak selalu berhenti pada dugaan penggelembungan harga. Pengadaan publik harus memenuhi prinsip efisien, efektif, transparan, bersaing, adil, dan akuntabel. Ketika penyidik menemukan indikasi bahwa vendor tidak memiliki infrastruktur pendukung yang memadai, maka persoalan berkembang menjadi pertanyaan mengenai proses seleksi, evaluasi kelayakan, dan pengawasan internal sebelum kontrak ditandatangani.
Yang lebih menarik lagi, kasus ini memperlihatkan bagaimana sebuah proyek sosial berskala besar dapat menghadapi risiko tata kelola ketika pengambilan keputusan tidak sepenuhnya berbasis kebutuhan riil di lapangan. Kejaksaan Agung menyebut adanya dugaan intervensi terhadap Pejabat Pembuat Komitmen dalam penyusunan Kerangka Acuan Kerja sehingga sejumlah pengadaan tidak lagi disusun berdasarkan kebutuhan operasional sebenarnya. Temuan ini tidak hanya menyangkut motor listrik, tetapi juga pengadaan sepatu, tablet, dan televisi yang ikut masuk dalam penyidikan.
Namun pertanyaan terbesar publik saat ini bukan lagi mengenai bagaimana proyek itu dilakukan. Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah apa yang harus dilakukan terhadap aset yang sudah telanjur dibeli menggunakan uang negara tersebut.
Kejaksaan Agung telah memberikan jawaban yang cukup jelas. Ribuan motor listrik tersebut tidak akan disita karena sudah terdistribusi ke berbagai daerah. Keputusan ini dapat dipahami dari sudut pandang pelayanan publik. Menarik kembali puluhan ribu unit kendaraan yang telah digunakan dalam operasional lapangan berpotensi menciptakan gangguan baru terhadap pelaksanaan program yang sedang berjalan.
Di sinilah ironi besar itu muncul. Negara diduga mengalami kerugian akibat proses pengadaan, tetapi barang yang diduga bermasalah tetap harus digunakan karena telah menjadi bagian dari sistem pelayanan publik. Situasi seperti ini bukan pertama kali terjadi dalam sejarah pengadaan pemerintah Indonesia. Ketika aset sudah tersebar dan dimanfaatkan masyarakat, fokus penegakan hukum biasanya bergeser dari barang kepada proses, dokumen, kontrak, aliran dana, dan pihak pihak yang diduga memperoleh keuntungan dari penyimpangan tersebut.
Karena itu, perdebatan mengenai apakah motor listrik tersebut harus ditarik atau tidak sesungguhnya bukan lagi isu utama. Yang lebih penting adalah memastikan bahwa aset negara tersebut tetap memberikan manfaat kepada masyarakat sekaligus memungkinkan proses hukum berjalan secara independen. Jika kendaraan masih dapat beroperasi dan mendukung distribusi layanan MBG, maka manfaat publik harus tetap dijaga. Sebaliknya, jika ditemukan kelemahan pada kualitas produk, layanan purna jual, atau dukungan teknis, maka persoalan baru dapat muncul di masa mendatang.
Kasus ini juga menghadirkan pelajaran penting mengenai transisi menuju kendaraan listrik di sektor publik. Pemerintah selama beberapa tahun terakhir mendorong penggunaan kendaraan listrik sebagai bagian dari transformasi energi nasional. Akan tetapi semangat modernisasi tidak boleh mengurangi standar akuntabilitas. Semakin besar nilai proyek, semakin tinggi pula tuntutan transparansi yang harus dipenuhi.
Skandal motor listrik MBG bukan hanya cerita tentang kendaraan roda dua. Ini adalah kisah tentang bagaimana uang publik dikelola, bagaimana pengawasan dijalankan, dan bagaimana negara merespons ketika dugaan penyimpangan ditemukan setelah aset terlanjur tersebar ke seluruh penjuru negeri. Sebab jika benar terjadi penyimpangan dalam proyek yang dirancang untuk mendukung pemenuhan gizi masyarakat, maka yang dipertaruhkan bukan hanya lebih dari Rp1 triliun anggaran negara, melainkan juga kepercayaan publik terhadap kemampuan institusi negara menjaga setiap rupiah yang berasal dari rakyat.
