Tuduhan Jenderal TNI (Purn.) Gatot Nurmantyo bahwa sebagian anggota Kabinet Merah Putih masih memiliki loyalitas politik kepada Presiden ke 7 Joko Widodo membuka kembali perdebatan tentang arah kekuasaan pasca transisi pemerintahan. Di tengah kabinet terbesar sejak era Dwikora, isu loyalitas, efektivitas pemerintahan, dan kesinambungan kekuasaan menjadi sorotan yang tak dapat diabaikan.
Pernyataan tersebut muncul dalam artikel Warta Ekonomi berjudul “Gatot Nurmantyo: Kabinet Prabowo Dikuasai Loyalis Jokowi” yang dipublikasikan pada 4 Juni 2026. Dalam pernyataannya, Gatot mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memasukkan sekitar 18 menteri yang sebelumnya menjabat pada era Presiden Joko Widodo. Menurut Gatot, sebagian dari mereka masih memiliki loyalitas politik kepada Jokowi sehingga berpotensi memengaruhi soliditas kabinet.
Dalam artikel lain yang terbit pada hari yang sama, Warta Ekonomi memuat pernyataan Gatot bahwa Presiden Prabowo terpaksa membentuk kabinet berukuran besar setelah memasukkan sejumlah menteri warisan pemerintahan sebelumnya. Pernyataan tersebut merupakan pandangan pribadi Gatot yang disampaikan melalui kanal YouTube Refly Harun. Hingga saat ini belum terdapat konfirmasi resmi dari Presiden Prabowo maupun Istana Negara mengenai klaim tersebut.
Terlepas dari benar atau tidaknya tuduhan tersebut, isu yang diangkat Gatot menyentuh salah satu aspek penting dalam sistem presidensial, yaitu loyalitas politik para pembantu presiden. Dalam teori pemerintahan presidensial, menteri bertanggung jawab kepada presiden yang sedang menjabat. Karena itu, ukuran keberhasilan kabinet tidak ditentukan oleh siapa yang mengangkat mereka pada masa lalu, melainkan oleh kemampuan mereka menjalankan agenda pemerintahan yang sedang berlangsung.
Fakta yang dapat diverifikasi menunjukkan bahwa Kabinet Merah Putih memang merupakan salah satu kabinet terbesar dalam sejarah Indonesia modern. Saat pengumuman kabinet pada Oktober 2024, Presiden Prabowo Subianto membentuk kabinet yang beranggotakan 109 orang yang terdiri atas menteri, wakil menteri, dan pejabat setingkat menteri. Jumlah tersebut menjadikannya kabinet terbesar sejak Kabinet Dwikora pada 1966.
Data yang sama juga dikonfirmasi oleh Associated Press dalam laporan internasional berjudul “New President Subianto Swears in Indonesia’s Largest Cabinet Since 1966, With 109 Members” yang diterbitkan pada 20 Oktober 2024. Laporan tersebut menyebut Kabinet Merah Putih sebagai kabinet terbesar sejak 1966 dan menyoroti pandangan sejumlah analis yang memperingatkan potensi membengkaknya birokrasi akibat ukuran kabinet yang sangat besar.
Di sisi lain, kabinet besar tidak selalu identik dengan ketidakefisienan. Pendukung pemerintahan berargumen bahwa kompleksitas tantangan nasional membutuhkan lebih banyak kementerian, wakil menteri, dan lembaga khusus agar pekerjaan pemerintahan dapat dibagi secara lebih fokus. Pemecahan sejumlah kementerian menjadi unit yang lebih spesifik juga diklaim bertujuan meningkatkan efektivitas pelaksanaan program.
Namun kritik terhadap kabinet besar juga memiliki dasar argumentasi yang kuat. Pengamat kebijakan publik Wijayanto Samirin dari Paramadina Public Policy Institute menilai bahwa semakin besar kabinet, semakin tinggi pula risiko koordinasi yang rumit dan tumpang tindih program. Pandangan tersebut disampaikan dalam laporan IDN Times berjudul “Ada 109 Menteri Wamen, Kabinet Prabowo Paling Gemoy Selama Reformasi” yang terbit pada 21 Oktober 2024.
Dalam konteks itulah kritik Gatot memperoleh relevansinya. Bukan semata karena tudingan adanya loyalis Jokowi di dalam kabinet, melainkan karena ukuran kabinet yang besar memang menuntut kemampuan koordinasi yang jauh lebih kompleks dibanding kabinet pada era sebelumnya. Tantangan terbesar Presiden Prabowo bukan sekadar membangun kabinet yang representatif secara politik, tetapi memastikan seluruh anggota kabinet bergerak dalam satu arah kebijakan yang sama.
Sampai hari ini belum tersedia bukti empiris yang menunjukkan bahwa para menteri yang berasal dari era Jokowi secara aktif menghambat agenda Presiden Prabowo. Karena itu, tuduhan mengenai loyalitas ganda masih berada pada wilayah opini politik dan belum dapat dikategorikan sebagai fakta yang terbukti. Dalam praktik jurnalistik yang sehat, pernyataan tersebut harus dipahami sebagai pendapat narasumber, bukan kesimpulan akhir.
Yang lebih penting untuk diamati adalah kinerja pemerintahan dalam jangka panjang. Jika kabinet mampu menjalankan program prioritas, menjaga pertumbuhan ekonomi, memperkuat ketahanan pangan, dan mempertahankan stabilitas politik, maka perdebatan mengenai asal usul politik para menteri akan kehilangan relevansinya. Sebaliknya, apabila terjadi konflik internal, kebijakan yang saling bertentangan, atau lemahnya koordinasi pemerintahan, maka kritik yang dilontarkan Gatot akan semakin mendapat perhatian publik.
Pada akhirnya, polemik ini menunjukkan bahwa transisi kekuasaan di Indonesia tidak pernah sepenuhnya memutus hubungan dengan pemerintahan sebelumnya. Pengaruh politik dapat bertahan melalui jaringan, figur, maupun kesinambungan kebijakan. Namun dalam sistem presidensial, ukuran utama keberhasilan tetap berada pada satu hal, yakni kemampuan presiden yang sedang menjabat untuk mengonsolidasikan seluruh pembantunya di bawah satu kepemimpinan yang efektif. Di situlah ujian sesungguhnya bagi Kabinet Merah Putih dan bagi Presiden Prabowo Subianto dalam lima tahun pemerintahannya.
