Kurang dari sepekan setelah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi Program Makan Bergizi Gratis, mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Sony Sonjaya mengambil langkah yang mengubah arah perkara. Melalui kuasa hukumnya, ia menyatakan siap menjadi Justice Collaborator dan mengungkap pihak pihak lain yang diduga terlibat. Langkah ini tidak hanya menyangkut nasib seorang tersangka, tetapi berpotensi membuka tabir tata kelola salah satu program strategis nasional.
Karier Sony bukanlah karier birokrat biasa. Lulusan Akademi Kepolisian 1991 itu meniti jalan panjang di dunia reserse sebelum memasuki lingkungan Badan Gizi Nasional. Pengalaman panjang di bidang penegakan hukum membuat kehadirannya di BGN sempat dipandang sebagai upaya memperkuat pengawasan dan tata kelola dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis yang menjadi salah satu prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Program Makan Bergizi Gratis sendiri bukan program biasa. Ia menyangkut distribusi anggaran besar, pengadaan barang dan jasa, penentuan titik layanan, serta jaringan pelaksana di berbagai daerah. Dalam skala sebesar itu, risiko penyimpangan selalu menjadi ancaman apabila sistem pengawasan tidak berjalan efektif. Karena itu, setiap dugaan korupsi yang muncul dalam program ini memiliki implikasi yang jauh lebih luas dibanding sekadar persoalan individu.
Perubahan paling menarik dalam kasus ini bukan hanya penetapan tersangka terhadap sejumlah pejabat BGN, melainkan keputusan Sony untuk mengambil jalur Justice Collaborator. Dalam praktik hukum pidana Indonesia, status tersebut biasanya ditempuh oleh pelaku yang bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membongkar jaringan yang lebih besar dan mengungkap aktor lain yang memiliki peran penting dalam suatu tindak pidana.
Kuasa hukum Sony, Krisna Murti, menyatakan bahwa kliennya telah menyampaikan komitmen tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan. Menurutnya, langkah itu dilakukan agar perkara dapat terungkap secara terang benderang sekaligus menunjukkan bahwa Sony bukan aktor utama dalam perkara yang sedang ditangani Kejaksaan Agung.
Yang membuat publik semakin memperhatikan perkara ini adalah pernyataan bahwa terdapat pihak pihak lain dari kalangan eksekutif dan legislatif yang disebut memiliki keterkaitan dengan perkara tersebut. Hingga saat ini belum ada nama yang diumumkan kepada publik. Namun sinyal tersebut cukup untuk memunculkan pertanyaan mengenai seberapa luas sebenarnya dugaan penyimpangan yang sedang diusut aparat penegak hukum.
Dalam banyak kasus korupsi besar, seorang Justice Collaborator sering menjadi pintu masuk untuk mengungkap struktur yang sebelumnya tidak terlihat. Nilainya bukan pada pengakuan semata, melainkan pada informasi yang dapat diverifikasi penyidik melalui dokumen, aliran dana, komunikasi, maupun kesaksian lain. Karena itu, efektivitas langkah Sony nantinya akan sangat bergantung pada kualitas informasi yang mampu ia berikan kepada penyidik.
Kasus ini juga menjadi ujian bagi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis. Program yang dirancang untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat tersebut tidak boleh kehilangan legitimasi hanya karena dugaan penyimpangan yang dilakukan oknum tertentu. Sebaliknya, proses hukum yang transparan justru dapat menjadi momentum memperkuat sistem pengawasan dan akuntabilitas program publik.
Bagi Kejaksaan Agung, tantangan terbesar bukan hanya membuktikan unsur pidana terhadap para tersangka yang telah ditetapkan. Tantangan yang lebih penting adalah menelusuri apakah terdapat jaringan pengaruh, hubungan kekuasaan, atau mekanisme pengambilan keputusan yang memungkinkan dugaan penyimpangan itu terjadi. Jika memang terdapat aktor lain yang memiliki peran lebih besar, maka publik berhak mengetahui fakta tersebut melalui proses hukum yang sah.
Pada akhirnya, perkara ini telah bergerak melampaui persoalan satu nama. Yang sedang diuji adalah kemampuan negara membongkar seluruh rantai persoalan hingga ke akarnya. Apabila permohonan Justice Collaborator Sony diterima dan keterangannya terbukti didukung alat bukti yang kuat, kasus ini berpotensi menjadi salah satu pengungkapan paling penting dalam tata kelola program publik beberapa tahun terakhir.
Publik kini menunggu bukan sekadar pengakuan, melainkan pembuktian. Sebab dalam negara hukum, kebenaran tidak ditentukan oleh rumor, spekulasi, atau narasi politik. Kebenaran ditentukan oleh fakta yang dapat diuji, alat bukti yang sah, dan keberanian penegak hukum menindak siapa pun yang terbukti terlibat tanpa memandang jabatan maupun kedekatan kekuasaan.
