BuserNasional // Peringatan Immanuel Ebenezer alias Noel tentang potensi “1998 jilid 2” bukan sekadar alarm politik biasa. Di balik seruan agar Presiden Prabowo Subianto merangkul PDIP dan kelompok Habib Rizieq Shihab, tersimpan pesan yang jauh lebih kompleks: soal kecemasan terhadap stabilitas kekuasaan, perebutan pengaruh politik, dan upaya membentuk persepsi mengenai siapa kawan dan siapa lawan dalam konfigurasi politik nasional menjelang pertengahan 2026.
Pernyataan Noel muncul dalam situasi yang tidak biasa. Ia menyampaikan peringatan tersebut seusai menjalani proses hukum dan menerima vonis dalam perkara korupsi yang menjeratnya. Dalam konteks itu, pesan politik yang dilontarkan menjadi lebih menarik untuk dibedah karena tidak sekadar berbicara mengenai ancaman politik, tetapi juga memuat rekomendasi spesifik mengenai siapa yang harus dirangkul dan siapa yang sebaiknya dijauhi oleh Presiden Prabowo.
Noel mengklaim telah terjadi konsolidasi besar di berbagai kelompok masyarakat, mulai dari mahasiswa, buruh, organisasi sipil hingga elemen masyarakat lainnya. Menurutnya, konsolidasi tersebut sudah matang dan hanya membutuhkan satu pemicu untuk berubah menjadi gelombang politik besar yang dapat mengguncang pemerintahan.
Namun di sinilah pertanyaan kritis harus diajukan. Jika benar terdapat konsolidasi besar yang sedemikian matang, mengapa tidak disertai bukti, data, jaringan organisasi, atau indikator konkret yang dapat diverifikasi publik? Dalam politik modern, klaim mengenai ancaman besar tanpa penyajian fakta yang dapat diuji sering kali lebih berfungsi sebagai instrumen komunikasi politik daripada laporan intelijen yang dapat dipertanggungjawabkan.
Lebih menarik lagi adalah rekomendasi yang menyusul setelah peringatan tersebut. Noel tidak hanya memperingatkan adanya ancaman. Ia langsung menawarkan solusi. Solusi itu berbentuk ajakan agar Prabowo mendekati PDIP dan kelompok Habib Rizieq. Secara politik, ini bukan sekadar nasihat biasa. Ini adalah upaya mendefinisikan ulang peta loyalitas nasional.
PDIP memang memiliki karakter ideologis yang relatif kuat dibanding sebagian partai lain. Basis kaderisasi dan identitas politiknya telah terbentuk selama puluhan tahun. Di sisi lain, Habib Rizieq memiliki pengaruh simbolik yang cukup besar di sebagian kelompok umat Islam konservatif. Dari perspektif kalkulasi politik, menyatukan dua kutub tersebut memang dapat menciptakan benteng dukungan yang lebih luas bagi pemerintahan.
Tetapi analisis politik yang lebih dalam menunjukkan bahwa gagasan tersebut tidak sesederhana itu. PDIP dan kelompok Habib Rizieq selama bertahun-tahun justru sering berada pada posisi yang berbeda dalam banyak isu politik nasional. Menyatukan keduanya bukan hanya soal mengundang ke meja perundingan. Itu berarti mengelola dua basis politik dengan sejarah, orientasi, dan kepentingan yang tidak selalu sejalan.
Di titik ini, publik berhak mempertanyakan apakah pernyataan Noel benar-benar dimaksudkan sebagai peringatan keamanan politik atau justru sebagai sinyal politik kepada kelompok-kelompok tertentu. Sebab setiap peringatan mengenai ancaman selalu memiliki dua sisi. Satu sisi berbicara tentang bahaya. Sisi lainnya berbicara tentang pihak yang dianggap mampu menyelamatkan keadaan.
Karena itu, sebagian pengamat mungkin melihat pernyataan tersebut sebagai semacam “negosiasi politik simbolik”. Pesan yang tersirat bukan hanya “ada ancaman di depan”, melainkan juga “ada pihak-pihak tertentu yang perlu diajak masuk agar ancaman itu dapat diredam”. Dalam bahasa politik, ini adalah seni membangun urgensi sekaligus menawarkan jalan keluar.
Analogi yang berkembang di ruang publik bahkan menggambarkan situasi tersebut layaknya seseorang yang memperingatkan adanya bahaya sambil sekaligus menunjuk pihak yang dianggap memiliki solusi. Tentu analogi seperti itu bersifat opini dan metafora politik, bukan fakta. Namun kemunculannya menunjukkan bahwa publik membaca pernyataan Noel tidak hanya secara harfiah, melainkan juga secara strategis.
Faktor ekonomi yang disebut Noel juga perlu dianalisis secara lebih hati-hati. Ia menyoroti pelemahan rupiah dan tekanan terhadap pasar modal sebagai indikator gejolak sosial yang mungkin muncul. Secara teori, hubungan antara tekanan ekonomi dan ketidakpuasan sosial memang memiliki dasar akademik yang kuat. Banyak perubahan politik besar dalam sejarah dunia diawali oleh krisis ekonomi yang berkepanjangan.
Namun menghubungkan langsung fluktuasi ekonomi dengan skenario penggulingan pemerintahan merupakan lompatan analitis yang membutuhkan pembuktian lebih kuat. Stabilitas politik tidak hanya ditentukan oleh kurs mata uang atau indeks saham. Faktor legitimasi politik, kapasitas institusi negara, kepercayaan publik, dan kemampuan pemerintah mengelola krisis juga memainkan peran yang sangat penting.
Jika ditelaah lebih jauh, substansi paling penting dari pernyataan Noel justru bukan pada ramalan “1998 jilid 2”. Yang lebih penting adalah munculnya kekhawatiran mengenai kualitas koalisi politik yang menopang pemerintahan. Ketika Noel mengingatkan agar Prabowo tidak bergantung kepada pihak yang hanya mengejar jabatan dan uang, sesungguhnya ia sedang mengangkat persoalan klasik dalam politik Indonesia: loyalitas versus pragmatisme.
Dalam sistem politik yang sangat transaksional, loyalitas sering menjadi komoditas langka. Koalisi besar tidak selalu identik dengan stabilitas. Sebaliknya, koalisi yang terlalu gemuk justru dapat menciptakan konflik kepentingan internal yang lebih besar. Karena itu, pesan Noel dapat dibaca sebagai kritik terhadap elite-elite yang dianggap hanya hadir selama kekuasaan menguntungkan mereka.
Pada akhirnya, pernyataan Noel lebih tepat dipahami sebagai refleksi atas kecemasan politik yang sedang berkembang dibanding sebagai prediksi pasti mengenai masa depan. Klaim mengenai ancaman penggulingan pemerintahan masih membutuhkan bukti yang kuat. Namun pesan mengenai pentingnya loyalitas politik, soliditas koalisi, dan sensitivitas pemerintah terhadap persoalan ekonomi memang layak menjadi bahan evaluasi serius.
Bagi Presiden Prabowo, tantangan sesungguhnya bukan sekadar menentukan siapa yang harus dirangkul. Tantangan yang jauh lebih besar adalah memastikan bahwa legitimasi pemerintahan tetap bertumpu pada kinerja, kepercayaan publik, dan kemampuan menjawab persoalan rakyat. Sebab sejarah menunjukkan bahwa pemerintahan yang kuat tidak bertahan karena banyaknya sekutu, melainkan karena besarnya kepercayaan masyarakat yang menopangnya.
