Setiap kali dolar Amerika Serikat naik, yang paling dulu terasa bukan di layar bursa saham atau ruang rapat bank sentral, melainkan di dapur rakyat kecil. Harga beras naik, cicilan rumah terasa berat, biaya sekolah melonjak, dan ongkos hidup makin menyesakkan. Dari era ke era, nilai tukar rupiah terus berubah. Namun di balik angka kurs itu, tersimpan cerita panjang tentang krisis, utang, kebijakan negara, dan daya tahan jutaan rakyat Indonesia menghadapi tekanan ekonomi. Sumber: Kompas.com, artikel “Duduk Perkara Pelemahan Rupiah di Tengah Libur Lebaran 2024”, 15 April 2024.
Foto perbandingan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS di setiap era presiden kembali ramai diperbincangkan publik. Dalam gambar tersebut, era Soekarno dicatat sekitar Rp149 per dolar AS, Soeharto Rp11.096, Habibie Rp7.381, Gus Dur Rp10.077, Megawati Rp9.072, Susilo Bambang Yudhoyono Rp12.028, dan Jokowi Rp15.455 per dolar AS. Namun angka itu tidak bisa dibaca secara sederhana seolah menjadi ukuran tunggal keberhasilan ekonomi suatu pemerintahan. Nilai tukar rupiah dipengaruhi inflasi, kondisi politik, harga minyak dunia, utang luar negeri, cadangan devisa, hingga situasi geopolitik global. Karena itu, membandingkan kurs antar era tanpa konteks ekonomi yang lengkap dapat menyesatkan pemahaman publik.
Pada masa Soekarno, kurs rupiah memang tampak sangat kuat terhadap dolar AS. Namun kondisi ekonomi Indonesia ketika itu sesungguhnya berada dalam tekanan berat. Inflasi sangat tinggi pada pertengahan 1960 an, produksi nasional melemah, dan konflik politik membuat stabilitas ekonomi terguncang. Pemerintah menerapkan kontrol devisa ketat sehingga kurs resmi tidak selalu mencerminkan kondisi pasar sebenarnya. Dalam situasi itu, rakyat tetap mengalami kesulitan memperoleh kebutuhan pokok meskipun angka kurs terlihat rendah. Banyak ekonom menyebut era tersebut sebagai masa ekonomi terpimpin yang penuh tekanan fiskal dan moneter.
Era Soeharto menghadirkan perubahan besar dalam arah ekonomi Indonesia. Pemerintah membuka investasi asing, memperkuat pembangunan infrastruktur, dan mendorong industrialisasi nasional. Selama beberapa dekade, ekonomi Indonesia tumbuh cukup stabil. Namun stabilitas itu ternyata rapuh karena bergantung pada utang luar negeri, ekspor komoditas, dan konglomerasi yang dekat dengan kekuasaan. Ketika krisis Asia 1997 meledak, rupiah jatuh sangat dalam. Dari kisaran Rp2.500 per dolar AS, rupiah sempat menembus lebih dari Rp15 ribu. Krisis itu menghancurkan banyak perusahaan dan membuat jutaan orang jatuh miskin dalam waktu singkat.
Krisis moneter 1998 menjadi salah satu tragedi ekonomi terbesar dalam sejarah Indonesia modern. Harga sembako melonjak tajam, pengangguran meningkat drastis, dan kerusuhan sosial pecah di berbagai kota. Banyak keluarga kehilangan pekerjaan sekaligus tabungan mereka akibat runtuhnya sistem perbankan nasional. Sejak saat itu, masyarakat mulai memahami bahwa pelemahan rupiah bukan sekadar istilah ekonomi, melainkan persoalan hidup sehari hari yang menyentuh meja makan rakyat kecil.
Pada masa B J Habibie, pemerintah mulai melakukan restrukturisasi perbankan dan memperbaiki hubungan dengan lembaga keuangan internasional. Rupiah perlahan stabil meskipun situasi politik nasional masih belum sepenuhnya pulih. Reformasi membuka era baru demokrasi, tetapi juga menghadirkan ketidakpastian ekonomi yang besar. Pemerintah harus memulihkan kepercayaan investor sambil menghadapi tekanan sosial yang berat akibat warisan krisis sebelumnya.
Ketika Abdurrahman Wahid memimpin Indonesia, tantangan ekonomi bercampur dengan dinamika politik yang tidak stabil. Ketidakpastian politik membuat pasar keuangan sering bergejolak dan nilai tukar rupiah sulit stabil dalam jangka panjang. Meski demikian, era reformasi juga mulai membuka ruang transparansi dan demokrasi yang lebih sehat dibanding masa sebelumnya. Namun bagi rakyat kecil, persoalan utama tetap sama, yakni harga kebutuhan pokok dan lapangan kerja yang belum pulih sepenuhnya.
Pada era Megawati Soekarnoputri, kondisi ekonomi Indonesia mulai menunjukkan pemulihan lebih stabil. Inflasi lebih terkendali dan kepercayaan pasar perlahan kembali tumbuh. Pemerintah berhasil menjaga stabilitas ekonomi makro di tengah proses transisi demokrasi yang masih berlangsung. Namun pemulihan itu belum otomatis membuat kesejahteraan rakyat meningkat merata. Pengangguran masih tinggi dan ketimpangan ekonomi tetap terasa di berbagai daerah.
Masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono sering dianggap sebagai salah satu periode ekonomi paling stabil setelah reformasi. Indonesia mampu bertahan dari guncangan krisis global 2008 dibanding banyak negara lain. Konsumsi domestik kuat, pertumbuhan ekonomi relatif terjaga, dan kelas menengah berkembang cukup pesat. Banyak masyarakat merasa harga kebutuhan pokok lebih terkendali dibanding era krisis sebelumnya. Namun ekonomi Indonesia tetap menghadapi persoalan klasik berupa ketergantungan terhadap ekspor komoditas dan lemahnya sektor industri manufaktur nasional.
Di era Joko Widodo, pembangunan infrastruktur dilakukan secara besar besaran. Jalan tol, bendungan, pelabuhan, dan bandara dibangun di berbagai wilayah Indonesia. Pemerintah berharap konektivitas ekonomi meningkat dan distribusi barang menjadi lebih efisien. Namun tantangan global juga semakin berat. Pandemi Covid 19 mengguncang ekonomi dunia, perang Rusia Ukraina memicu kenaikan harga energi dan pangan, serta penguatan dolar AS akibat kebijakan suku bunga Amerika Serikat membuat rupiah terus berada di bawah tekanan. Sumber: Kompas.id, artikel “Rupiah Tembus Rp 16.240, Terbuka Dua Opsi Kebijakan Moneter”, 17 April 2024.
Pelemahan rupiah tidak hanya berdampak pada angka statistik ekonomi. Dampaknya langsung terasa dalam kehidupan sehari hari masyarakat. Barang impor menjadi lebih mahal, biaya produksi industri meningkat, harga elektronik naik, hingga harga pangan ikut terdorong. Sumber: Kompas.com, artikel “Rupiah Melemah Tembus Rp 16.200 Per Dollar AS, Apa Dampaknya buat Kita?”, 19 April 2024.
Sejumlah pelaku industri mulai mengkhawatirkan efek domino pelemahan rupiah terhadap daya beli masyarakat. Industri yang bergantung pada bahan baku impor menghadapi kenaikan biaya produksi. Jika kondisi berlangsung lama, perusahaan dapat menaikkan harga barang atau mengurangi tenaga kerja demi menekan biaya operasional. Sumber: Kompas.id, artikel “Industri Mulai Khawatir Pelemahan Rupiah terhadap Dollar AS”, 13 April 2024.
Pelemahan rupiah juga memicu kenaikan harga barang elektronik, pangan impor, hingga biaya transportasi dan pariwisata. Bahkan sektor pendidikan dan kesehatan ikut terdampak karena banyak kebutuhan masih bergantung pada produk impor dan transaksi berbasis dolar AS. Sumber: Kompas.com, artikel “Pelemahan Nilai Tukar Rupiah Bisa Berimbas ke Harga Barang Elektronik”, 23 April 2024 dan artikel “Pelemahan Rupiah Bakal Berdampak pada Harga Barang Impor sampai Beras”, 19 April 2024.
Namun para ekonom mengingatkan bahwa kekuatan ekonomi sebuah negara tidak bisa diukur hanya dari tinggi rendahnya kurs terhadap dolar AS. Jepang dan Korea Selatan memiliki mata uang yang secara nominal lebih rendah dibanding dolar, tetapi memiliki industri kuat dan produktivitas tinggi. Yang paling penting adalah kemampuan negara menciptakan lapangan kerja, menjaga stabilitas harga, memperkuat industri nasional, dan melindungi daya beli masyarakat.
Karena itu, pertanyaan tentang era presiden mana yang paling enak secara ekonomi tidak bisa dijawab hanya dengan melihat angka kurs. Setiap periode memiliki tantangan, krisis, dan konteks ekonomi yang berbeda. Ada masa ketika kurs terlihat kuat tetapi inflasi sangat tinggi. Ada pula masa ketika rupiah melemah namun akses pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur jauh lebih baik dibanding masa sebelumnya.
Pada akhirnya, nilai tukar rupiah memang penting karena menjadi cermin kepercayaan pasar terhadap ekonomi Indonesia. Tetapi bagi rakyat kecil, ukuran kesejahteraan jauh lebih sederhana. Apakah harga kebutuhan pokok masih terjangkau, apakah pekerjaan mudah didapat, apakah penghasilan cukup untuk hidup layak, dan apakah masa depan terasa lebih pasti dibanding hari ini. Sebab di balik setiap angka kurs dolar, ada jutaan keluarga Indonesia yang sedang berjuang mempertahankan hidup mereka.
